Wacana Wali Kota Medan Rahudman Harahap memindahkan kantor pemerintahan ke kawasan pinggiran kota mendapat respon dari berbagai kalangan. Sebenarnya, apa dampak positifn
dan negatifnya jika balai kota dan gedung dewan di pindah? Berikut tanggapan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Ahie saat wawancara dengan wartawan Sumut Pos, Juli Ramadhani Rambe, Jumat (4/3).
Setujukan Anda dengan wacana pemindahan balai kota dan gedung DPRD Medan?
Ya, saya setuju. Menurut saya, letak kantor wali kota saat ini sudah tidak layak lagi. Apalagi, balai kota ini diapit hotel dan plaza, sehingga tidak terlihat lagi wibawa sebuah kantor pemerintahan. Walaupun terletak di pusat kota, tetapi kantor pemerintahan seperti tidak terlihat.
Kalau dipindah, di mana menurut Anda lokasi yang layak?
Kalau saran saya ke daerah Medan Utara. Karena daerah ini sangat tertinggal. Diharapkan, bila ada kantor pemerintahan di daerah tersebut, para investor juga bersedia menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sehingga daerah tersebut dapat berkembang.
Berarti, jika balai kota tak dipindah ke Medan Utara, Pemko tak mampu membangun daerah tersebut?
Berapa besar sih dana yang dimiliki Pemko Medan? Dana yang dimiliki pemko ini tidak cukup untuk membangun Medan Utara. Jadi, jika kantor wali kota dipindah ke Medan Utara, pemerintah dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya di sana, berarti lapangan kerja terbuka dan berarti pengganguran berkurang serta pembangunan dapat berjalan pesat.
Tapi, untuk memindahkan balai kota pasti membutuhkan biaya. Bagaimana menurut Anda?
Memang membutuhkan biaya, seperti pembelian lahan, membangun gedung baru dan sebagainya. Nah, kenapa saya sarankan ke Medan Utara, karena tanah di Medan Utara masih relatif lebih murah. Lagipula, kalau dipertahankan di sini, kantor wali kota sudah tidak memiliki lahan kosong, jadi sulit untuk diperluas. Sedangkan tiap tahunnya selalu dibuka depertemen baru untuk pelayanan masyarakat. Yang penting pemindahan ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)
