Untuk di Sumut, ada dua Paslon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Donal mengimbau untuk selektif memilih kedua paslon itu, untuk memimpin Sumut lima tahun kedepan.”Masyarakat Sumut sendiri bisa memilih dengan fortopolio anti korupsi. Dengan rekam jejak birokrasi pemberantas korupsi sebagai memimpin ?untuk menghilangi presepsi daerah korupsi dari Pilkada Sumut ini,” tuturnya.
Ia menjelaskan Pilkada Sumut jadikan batu loncatan untuk mendapatkan pemimpin yang baik bebas korupsi dan anti korupsi. Hal itu, harus dicermati khusus oleh warga Sumut. Karena, Sumut harus ssecepatnya bebas dari korupsi”Untuk kedepannya lebih baik, Warga atau Sumut bisa memilih dan memilah mencari pemimpin yang baik,” ucap aktivis anti korupsi itu.
Dalam diskusi juga hadiri sebagai pembicara Ansari Yamamah dari Cenderkiawan Muslim Sumatera Utara, Septian Fujiansyah, dari Advokat LBH Medan dan Ketua Umum HMI Badko Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi dari akademisi Universitas Sumatera Utara, selaku pakar pidana korupsi.
Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Septian Fujiansyah, mengatakan di Sumut harus ada perubahan sosok pemimpin. Karena, perubahan itu, harus didasari dengan sifat membenci dengan tindakan korupsi.
Menurut dia, rekam jejak antikorupsi adalah harga mati untuk mencegah Sumut kembali ke pelukan koruptor. “Pemilih harus kritis menyeleksi pemimpin yang jelas prestasi dan rekam jejaknya,” katanya.
Sementara itu, Pakar pidana korupsi dari USU, Mahmud Mulyadi menjelaskan biaya politik yang besar menjadi salah satu penyebab kenapa dua gubernur Sumut terjerat korupsi. Dengan kos politik yang mahal, kemudian menjabat. Hal itu, sangat rawan melakukan korupsi.“Mereka maju dengan mahar politik dari parpol yang begitu besar. Belum lagi biaya kampanye. Begitu menjabat mereka harus membayar hutang biaya politik itu. APBD yang jadi korban. Ini tak boleh berulang,” pungkasnya.(gus/ila)
Untuk di Sumut, ada dua Paslon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Donal mengimbau untuk selektif memilih kedua paslon itu, untuk memimpin Sumut lima tahun kedepan.”Masyarakat Sumut sendiri bisa memilih dengan fortopolio anti korupsi. Dengan rekam jejak birokrasi pemberantas korupsi sebagai memimpin ?untuk menghilangi presepsi daerah korupsi dari Pilkada Sumut ini,” tuturnya.
Ia menjelaskan Pilkada Sumut jadikan batu loncatan untuk mendapatkan pemimpin yang baik bebas korupsi dan anti korupsi. Hal itu, harus dicermati khusus oleh warga Sumut. Karena, Sumut harus ssecepatnya bebas dari korupsi”Untuk kedepannya lebih baik, Warga atau Sumut bisa memilih dan memilah mencari pemimpin yang baik,” ucap aktivis anti korupsi itu.
Dalam diskusi juga hadiri sebagai pembicara Ansari Yamamah dari Cenderkiawan Muslim Sumatera Utara, Septian Fujiansyah, dari Advokat LBH Medan dan Ketua Umum HMI Badko Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi dari akademisi Universitas Sumatera Utara, selaku pakar pidana korupsi.
Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Septian Fujiansyah, mengatakan di Sumut harus ada perubahan sosok pemimpin. Karena, perubahan itu, harus didasari dengan sifat membenci dengan tindakan korupsi.
Menurut dia, rekam jejak antikorupsi adalah harga mati untuk mencegah Sumut kembali ke pelukan koruptor. “Pemilih harus kritis menyeleksi pemimpin yang jelas prestasi dan rekam jejaknya,” katanya.
Sementara itu, Pakar pidana korupsi dari USU, Mahmud Mulyadi menjelaskan biaya politik yang besar menjadi salah satu penyebab kenapa dua gubernur Sumut terjerat korupsi. Dengan kos politik yang mahal, kemudian menjabat. Hal itu, sangat rawan melakukan korupsi.“Mereka maju dengan mahar politik dari parpol yang begitu besar. Belum lagi biaya kampanye. Begitu menjabat mereka harus membayar hutang biaya politik itu. APBD yang jadi korban. Ini tak boleh berulang,” pungkasnya.(gus/ila)
