MELECEHKAN
Ketidakhadiran pihak manajemen MSDC saat RDP akhir Agustus kemarin, dinilai suatu pelecehan institusi. Ketua Roby Barus mengaku kesal bahwa MSDC mengabaikan undangan institusinya. “DPRD mengundang secara lembaga resmi untuk RDP. Kasatlantas saja hadir, kenapa pihak MSDC tidak. Ini bentuk pembangkangan dan pelecehan. Kok kebal kali, ada apa,” ujarnya.
Terkait hal ini Komisi A tidak mau berhenti begitu saja, Roby Barus mengatakan akan mengundang kembali pihak MSDC. Tujuannya untuk dimintai keterangan dan klarifikasi alasan penetepan biaya sertifikasi yang sangat mahal serta aliran dananya.
Senada, anggota Komisi A Asmui Lubis mengaku pihaknya akan kembali mengundang manajemen MSDC dalam RDP. “Kita butuh klarifikasi mereka terkait mahalnya biaya sertifikat ini. Karena laporan yang masuk ke kami, warga Kota Medan banyak mengeluhkan hal tersebut,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan menggelar rapat internal sebelum memutuskan panggilan berikutnya kepada MSDC. “Nanti ketua yang memutuskan, apakah perlu kita adakan panggilan kedua. Saya pribadi dengan tegas setuju agar MSDC dipanggil kembali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kasat Lantas Polresta Medan Kompol Teuku Rizal Moelana ketika ditemui usai RDP, menegaskan tidak ada monopoli sertifikat yang digunakan dalam pengurusan SIM.
Kewajiban dalam melampirkan sertifikat SIM sesuai UU nomor 22/2009 tentang lalulintas dan ?Perkap Kapolri pelampiran sertifikat mengemudi hanya untuk pembuatan SIM Umum. (prn/ije)
