MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah masih minimnya gaji guru honorer tingkat SD dan SMP di Sumatera Utara, juga mendapat atensi dari DPRD Sumut. Legislatif akan coba mendorong peningkatan gaji para pahlawan tanpa jasa tersebut melalui kebijakan Pemprovsu kepada seluruh daerah.
“Karena kebetulan domain guru SD dan SMP ada dibawah kendali pemerintah kabupaten/kota, maka kami akan coba suarakan melalui pemerintah provinsi agar membuat kebijakan untuk mengintervensi semua pemdan
mempertimbangkan hal tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta menjawab Sumut Pos, Senin (4/11).
Menurut dia, peningkatan gaji guru honorer harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemda terkait melainkan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat, perlu ikut andil. Sebab pendidikan adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan, dan persoalan gaji tenaga pengajar terutama guru honorer, ada dalam dinamika yang terjadi selama ini.
“Logikanya begini, bagaimana taraf pendidikan generasi bangsa kita akan baik jika gaji tenaga pengajarnya tidak ikut ditingkatkan. Ini yang mesti menjadi konsern kita kedepan secara bersama, karena guru honorer adalah bagian dari sektor untuk memajukan pendidikan di Sumut,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sumut ini menambahkan, patut diapresiasi kebijakan Gubernur Edy Rahmayadi yang sudah menaikkan gaji guru honorer tingkat SMA sederajat di Sumut pada tahun ini. Dimana besarannya menjadi Rp90 ribu per jam dari hanya Rp60 ribu per jam.
“Diskresi Pak Edy Rahmayadi ini kalau bisa jadi dasar dan semangat pemkab dan pemko se Sumut juga, bahwa ketika pemerintah punya good will maka tak ada yang tak mungkin untuk dilakukan. Bahwa kita punya niat yang sama memajukan pendidikan di Sumut, yang salah satunya dengan meningkatkan gaji para guru honor,” tegasnya.
Pihaknya juga berharap, realisasi dari kebijakan Gubsu Edy tersebut benar-benar terimplementasi dengan baik. Sehingga para guru honor SMA sederajat di Sumut juga dapat benar-benar menikmati kenaikan gaji tersebut mulai tahun ini.
“Jangan sampai ada oknum-okunum, baik di Dinas Pendidikan ataupun pihak sekolah yang menghambat pencairan gaji guru honorer tersebut. Sebab gaji tersebut sangat mereka harapkan sebagai penopang kebutuhan hidup yang semakin hari semakin sulit ini,” pungkasnya. (prn/ila)
