MEDAN- Ketersediaan angkutan umum menjelang Natal dan Tahun Baru 2013 dipastikan aman dan terkendali. Begitu pula dengan tarif angkutan umum, yang dipastikan tidak akan mengalami kenaikan.
“Selain ketersedian armada, saya pastikan tidak ada kenaikan tarif bus. Kita masih mengacu pada tarif lama,” kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara (Sumut), Haposan Sialagan, di hadapan anggota DPRD Sumut dari Komisi A dan D dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumut, di ruang rapat Komisi A DPRD Sumut, Selasa (4/12).
Dikatakan Haposan, sedikitnya 3.917 Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) siap beroperasi. Selanjutnya, Haposan menyatakan, kepada para pengusaha angkutan agar mempersiapkan armadanya sebaik mungkin. Agar memberikan pelayanan dan keselamatan perjalan penumpang terjamin.
Selain itu, Haposan juga meminta, pihak kepolisian untuk mengawasi keamanan perjalanan bus. Karena, menurutnya, peristiwa pelemparan bus sering terjadi. Untuk mengantisipasi peristiwa yang kerap terjadi berulang-ulang itu, Haposan menyatakan, para pengusaha bus membentengi kaca bus dengan memasang jaring-jaring pengaman. Sehingga, bisa menjadi antisipasi untuk tidak mengurangi keindahan armada bus yang ada.
“Khususnya di sepanjang lintas Asahan dan Labuhan Batu. Untuk itu, kami sangat mengharapkan andil petugas keamanan untuk mengantisipasi hal tersebut,” tegasnya.
Senada dengan Haposan, Manajer Angkutan Barang dan Penumpang PT KAI Divre I Sumut, Irwan menjelaskan tidak ada kenaikan harga tiket kereta api kelas ekonomi. Hanya saja untuk kelas Bisnis dan eksekutif, pihaknya masih menggunakan tarif batas atas dan bawah.
“Untuk tarif Bisnis dan eksekutif kita menggunakan tarif batas atas dan bawah. Ini merupakan keputusan Direksi pusat,” jelas Irwan didampingi Maneger Humas PT KAI Divre I Sumut, Hasrie.
Dikatakan Irwan, pada perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini, diperkirakan terjadi penurunan penumpang sekitar lima persen.
Hal ini disebabkan, peningkatan pelayanan yang diberikan PT KAI, sehingga penumpang yang berada di dalam kereta sesuai dengan jumlah seat yang tersedia.
Sementara beberapa tahun sebelumnya, khususnya untuk kereta Kelas Ekonomi masih memperbolehkan penumpang berdiri.
Ketua Komisi D, Guntur Manurung menyatakan, adanya jaminan tidak naiknya tarif angkutan umum menjadi hal yang menggembirakan bagi masyarakat.
Politisi dari Fraksi Demokrat (PD) DPRD Sumut ini, juga mengemukakan harapannya, agar keamanan dan kenyaman penumpang benar-benar terjamin. Guntur juga berpesan agar nantinya dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan sopir khususnya tes narkoba.
“Selain kondisi armada harus baik, kesehatan supirnya juga perlu periksa. Khususnya dites narkoba. Kita berharap keamanan, kenyamananl dan keselamatan penumpang yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru benar-benar terjamin,”pungkasnya.
Pertamina Diminta Antisipasi Persediaan BBM
Guna mengantisipasi persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2013,
MIGAS Watch Sumatera Utara mendesak PT Pertamina (Persero) UPMS I Medan, untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal itu, dikarenakan masih adanya SPBU yang tidak melayani penjualan disebabkan kehabisan stok BBM.
“Kelangkaan BBM khususnya jenis solar di SPBU masih terjadi, untuk itu harus ada langkah antisipasi dari pertamina, karena bukan tidak mungkin nantinya akan memicu dampak sosial di masyarakat, apalagi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” Ketua MIGAS Watch Sumut, Rion Aritonang, Selasa (4/12) kemarin.
Menurutnya, kelangkaan BBM subsidi di SPBU bukan tidak mungkin akan semakin sering terjadi. Pasalnya, di saat masyarakat
panik karena isu pembatasan BBM subsidi, banyak pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga pendistribusiannya menjadi tidak tepat sasaran.
“Pertamina harus mengawasi secara ketat distribusi BBM, khususnya di tempat-tempat (SPBU) yang sering kehabisan stok, apakah memang dikarenakan pasokan belum masuk atau disebabkan adanya faktor lain,” ucapnya.
Selain itu, untuk mencegah terjadinya kebocoran distribusi BBM, Rion juga meminta Pertamina perlu mengambil kebijakan strategis dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
”Kalau memang ada penyimpangan atau penimbunan maka aparat keamanan dalam hal ini Poldasu yang mesti mengambil langkah tindakan tegas terhadap pelakunya. Sehingga distribusi BBM benar-benar diawasi dan masyarakat tidak lagi merasakan keresahan. Apalagi belakangan ini muncul isu terjadinya kelangkaan itu karena adanya upaya pemaksaan agar masyarakat menggunakan BBM non subsidi,” ungkapnya.
Amatan Sumut Pos di beberapa SPBU di Medan Utara, habisnya stok BBM subsidi di SPBU hingga kini memang masih terjadi. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Veteran Raya Pasar VIII Kecamatan Labuhan Deli. Di bagian depan menuju pintu masuk pihak pengelola memasang papan pemberitahuan kalau persediaan BBM jenis bio solar habis.(ari/mag-17)
