MEDAN- Isu mengenai akan diterapkannya kebijakan, ‘siswa SD diwajibkan naik kelas’ oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dikhawatirkan akan berdampak pada motivasi belajar siswa karena dapat menghilangkan kompetisi belajar. Tak hanya itu, guru akan lebih bermalas-malasan karena murid yang dididiknya pasti naik kelas.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris PGRI Medan, Abdul Rahman Siregar didampingi wakil sekretarisnya Andi Yudhistira kepada Sumut Pos, Rabu (4/12). Dikatakannya, mewajibkan seluruh siswa SD naik kelas, berarti ada kaitannya dengan sistem penilaian angka menjadi deskriftif. Dengan cara deskriptif anak tersebut akan dinilai dengan berbagai pertimbangan prilakunya dan karakternya.
“Penilaian secara deskriptif itu memang bagian dari kurikulum 2013 dan kami mendukung kurikulum 2013 untuk penanaman karakter. Kalau masalah mewajibkan naik kelas ini bukan bagian dari itu, harus dikaji ulang. Karena akan mengakibatkan penurunan motivasi terhadap anak,” katanya.
Tambahnya, keberhasilan murid merupakan keberhasilan guru untuk itu dikhawatirkan bila wajib naik kelas diterapkan, guru akan merasa tidak memiliki tanggung jawab besar karena ia tahu kalau siswanya pasti lulus. “Kalau begini, kita takutkan guru akan berleha-leha. Karena dia tahu kalau siswanya pasti lulus,” ujarnya.
Ditambahkan Andi yang juga guru di SD Negeri Polonia, penilaian secara deskriptif juga harus diikuti dengan pelatihan kepada guru. “Penilaian secara deskriftip juga tidak mudah, karena A itu bisa saja antara 8 sampai 10. Makanya, dibutuhkan pelatihan besar-besaran buat kutikulum 2013 ini,” katanya. (put)
MEDAN- Isu mengenai akan diterapkannya kebijakan, ‘siswa SD diwajibkan naik kelas’ oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dikhawatirkan akan berdampak pada motivasi belajar siswa karena dapat menghilangkan kompetisi belajar. Tak hanya itu, guru akan lebih bermalas-malasan karena murid yang dididiknya pasti naik kelas.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris PGRI Medan, Abdul Rahman Siregar didampingi wakil sekretarisnya Andi Yudhistira kepada Sumut Pos, Rabu (4/12). Dikatakannya, mewajibkan seluruh siswa SD naik kelas, berarti ada kaitannya dengan sistem penilaian angka menjadi deskriftif. Dengan cara deskriptif anak tersebut akan dinilai dengan berbagai pertimbangan prilakunya dan karakternya.
“Penilaian secara deskriptif itu memang bagian dari kurikulum 2013 dan kami mendukung kurikulum 2013 untuk penanaman karakter. Kalau masalah mewajibkan naik kelas ini bukan bagian dari itu, harus dikaji ulang. Karena akan mengakibatkan penurunan motivasi terhadap anak,” katanya.
Tambahnya, keberhasilan murid merupakan keberhasilan guru untuk itu dikhawatirkan bila wajib naik kelas diterapkan, guru akan merasa tidak memiliki tanggung jawab besar karena ia tahu kalau siswanya pasti lulus. “Kalau begini, kita takutkan guru akan berleha-leha. Karena dia tahu kalau siswanya pasti lulus,” ujarnya.
Ditambahkan Andi yang juga guru di SD Negeri Polonia, penilaian secara deskriptif juga harus diikuti dengan pelatihan kepada guru. “Penilaian secara deskriftip juga tidak mudah, karena A itu bisa saja antara 8 sampai 10. Makanya, dibutuhkan pelatihan besar-besaran buat kutikulum 2013 ini,” katanya. (put)
