MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) melaksanakan Workshop Evaluasi Penyusunan Tabel Input Output Provinsi Sumatra Utara Tahun 2019, di Hotel Four Points Medan, Rabu (4/12). Workshop tersebut dihadiri oleh sejumlah SKPD, Bappeda, Bank Indonesia (BI) USU dan beberapa perusahaan.
Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, mengatakan, melalui workshop hari ini, BPS yang sudah ditugaskan Bappenas untuk menghitung tabel Input Output (IO) baik sektoral maupun secara permintaan akhir untuk tahun 2019 bisa memeroleh impact dari peserta. “Dengan ada impact dari semua yang hadir hari ini akan bisa memperbaiki data-data yang sudah diperoleh BPS selama ini,” katanya.
Syech mengatakan, sumber-sumber informasi yang hadir hari ini memang sangat diharapkan bisa memberikan informasi lebih lanjut dengan apa yang sudah dihitung selama ini. Kemudian mungkin ada klarifikasi dari dinas dan perusahaan yang kita undang terhadap data-data yang diberikan kepada BPS. Karena yang penting adalah bagaimana pemanfaatan data IO ke depan oleh Bappeda, BI dan lainnya.
Menurut Syech, ada dua dimensi data untuk IO ini. Pertama produk kali produk. Misalnya produk pertanian. Padi dengan padi. Bagaimana produksi padi yang dimanfaatkan untuk kilang padi dan untuk bibit untuk ditanam kembali dan untuk dikonsumsi. Juga ada dimensi industri kali industri.
“Inilah yang mau kita hitung. Untuk industri kali industri, kalau tidak salah sekitar 52 sektor yang kita hitung IO-nya. Karena 52 sektor itu yang sangat mempengaruhi perekonomian Sumut,” katanya.
Untuk Tahun 2019, IO yang dihitung BPS untuk Sumut. Kemudian provinsi lain juga akan menghitung dan akan menghasilkan IO masing-masing provinsi. Sehingga dengan IO yang dihitung per provinsi, maka 2020 akan dihitung Intern Regional Input Output (IRIO).
“Melalui IRIO, nanti bisa dilihat keterkaitan dampak dari komoditas yang dihasilkan oleh daerah yang berbeda. Sumut akan dilihat bagaimana dampaknya dari Aceh, dengan Sumbar dan lainnya,” kata Syech.
Menurut Syech, IO tidak dihitung lagi hampir selama 10 tahun. Memang IO ini alat untuk pemerintah daerah untuk penghitungan terutama untuk yang berhubungan dengan perekonomian. Merekalah yang kemudian membiayai penghitungan ini baik dihitung oleh BPS, akademisi atau universitas. Jadi karena sudah difasilitasi oleh pemerintah, maka tahun 2019 ini BPS diwajibkan untuk menghitung IO per provinsi.
Tapi meski IO yang ada saat ini merupakan tahun 2003, itu juga masih bisa digunakan karena asumsinya sama. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa IO lebih efektif jika dihitung 5 tahun sekali. Karena itu ke depan kemungkinan IO akan seperti itu.
“Tapi ini keinginan pemerintah. Jadi 2020 semua provinsi akan dihitung IRIO. IO akan jadi embrio untuk IRIO. Itu sebabnya di 2019 ini, IO harus selesai untuk bisa menghitung IRIO di tahun depan,” kata Syech. (bbs/ila)
