Pantauan Sumut Pos, Gedung Pelayanan Samsat Medan Utara tampak dipadati masyarakat. Beberapa di antaranya sibuk mengurus pajak, penerbitan STNK baru, ganti nama (BBN) hingga pengurusan BPKB.
Khairuddin Siregar, warga Kelurahan Pusat Pasar, Medan Kota mengaku sengaja mengurus STNK sepeda motor metiknya karena tak ingin kena tarif baru. “Saya mau bayar pajak hari ini karena memang sepeda motor Beat saya sudah lima tahun. Kalau besok dibayarkan, biaya pengesahan dan penerbitan STNK baru itu jadi mahal. Sekarang inikan, masih dengan tarif lama. Karena memang sepedamotor saya ini juga masih akhir bulan nanti selesainya,” katanya sembari mengisi formulir.
Pemandangan serupa juga terjadi di Gedung Samsat Medan Utara, Gedung Samsat Medan Selatan juga dipadati ratusan masyarakat.
Sementara, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting mengaku, masih mengumpulkan data-data soal PP No 60/2016 tersebut. Tapi yang pasti, kata Rina, bukan pajak kendaraan yang naik.
“Bukan pajak yang naik. Dit Lantas ini juga kurang sosialisasi, makanya masyarakat bisa mengira tarif pajak yang naik,” singkat Rina. (ted)
Pantauan Sumut Pos, Gedung Pelayanan Samsat Medan Utara tampak dipadati masyarakat. Beberapa di antaranya sibuk mengurus pajak, penerbitan STNK baru, ganti nama (BBN) hingga pengurusan BPKB.
Khairuddin Siregar, warga Kelurahan Pusat Pasar, Medan Kota mengaku sengaja mengurus STNK sepeda motor metiknya karena tak ingin kena tarif baru. “Saya mau bayar pajak hari ini karena memang sepeda motor Beat saya sudah lima tahun. Kalau besok dibayarkan, biaya pengesahan dan penerbitan STNK baru itu jadi mahal. Sekarang inikan, masih dengan tarif lama. Karena memang sepedamotor saya ini juga masih akhir bulan nanti selesainya,” katanya sembari mengisi formulir.
Pemandangan serupa juga terjadi di Gedung Samsat Medan Utara, Gedung Samsat Medan Selatan juga dipadati ratusan masyarakat.
Sementara, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting mengaku, masih mengumpulkan data-data soal PP No 60/2016 tersebut. Tapi yang pasti, kata Rina, bukan pajak kendaraan yang naik.
“Bukan pajak yang naik. Dit Lantas ini juga kurang sosialisasi, makanya masyarakat bisa mengira tarif pajak yang naik,” singkat Rina. (ted)
