Lahum Lubis.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Wacana pengangkatan guru honorer sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemko Medan yang sempat terdengar tahun lalu, ternyata belum jelas sampai kini. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Medan mengaku masih menunggu arahan dari pusat.
Kepala BKD dan Pengembangan SDM Setdako Medan, Lahum Lubis, mengatakan sampai sekarang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum ada mengirimkan formasi untuk pengangkatan guru honorer.
“Persoalannya di situ. Artinya Kemenpan RB belum ada berikan formasinya ke kita. Sehingga kita pun belum bisa sampaikan dan data siapa-siapa saja yang mau diangkat,” katanya kepada Sumut Pos, Jumat (5/1).
Lebih lanjut Lahum menjelaskan, berdasarkan formasi dari Kemenpan RB tersebutlah pihaknya baru akan menindaklanjuti proses pengangkatan guru-guru honorer tersebut.
“Sebabkan mereka yang tahu berapa orang yang mau diangkat, setelah itu kita baru tindaklanjuti,” ujarnya.
Pihaknya pun belum dapat pastikan kapan formasi dimaksud akan disampaikan Kemenpan RB. “Manalah kita tahu. Kitakan sifatnya hanya menerima saja, kalau memang ada arahan akan kita tindaklanjuti. Apalagi datanya juga ada sama kami,” katanya.
Saat ini Lahum mengungkapkan, ada sekitar 400-an lebih guru honorer kategori dua (K2) di Kota Medan. Di mana semuanya itu masih menunggu kepastian kapan pengangkatan dilakukan.
“Cumakan soal data guru-guru ini kita menunggu dari pusat dulu, siapa-siapa saja yang akan diangkat. Kami memahami kondisi ini (waktu pengangkatan guru honorer, Red), cuma masalahnya formasi itu belum turun dari pusat,” pungkasnya.
Anggota Komisi B DPRD Medan Surianto meminta Pemko Medan untuk melakukan upaya jemput bola sekaitan pengangkatan guru honorer tersebut.
“Paling tidakkan bisa dihubungi orang di Kemenpan RB itu, ditanya apa alasan belum turun formasi untuk Kota Medan,” katanya.
Menurutnya persoalan guru honorer K2 ini sudah lama terjadi, dan para pahlawan tanpa tanda jasa itu sampai kini masih menunggu kepastian pemerintah. Oleh karena itu kata pria yang akrab disapa Butong ini, Pemko Medan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tidak bertindak passif.
“Ya, setidaknya dengan mendapat informasi sejak awal dari pusat tentu bisa disampaikan kepada kawan-kawan guru honorer di Medan. Jadi mereka tidak lagi menunggu dan berharap sesuatu yang belum pasti selama bertahun-tahun,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu. (prn/azw)
