Ratusan Warga Sari Rejo Serbu Balaikota, Tuntut Sertifikat Tanah
MEDAN-Ratusan warga dari Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) demo di depan Balaikota (kantor Wali Kota Medan) menuntut sertifikasi tanah, Senin (5/2) pagi.
Demo tersebut menyebabkan macet panjang mulai dari Jalan Brigjen Katamso menuju simpang Jalan Juanda, Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Perdana, Jalan Hindu, Jalan Pengadilan, hingga ke Jalan Zainul Arifin. Kemacetan juga terjadi dari Jalan Pengadilan hingga Jalan Kapten Maulana Lubis, tepatnya di depan kantor DPRD Medan.
Polisi terpaksa menutup jalan ke arah Kapten Maulana Lubis dan mengalihkan jalan ke arah Jalan Imam Bonjol. Kemacetan terjadi lebih dua jam meski aksi sudah berakhir pukul 12.00 WIB. Jalan-jalan protokol disesaki kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat. Suara klakson kendaraan saling sahut-menyahut. Terlihat di semua persimpangan sejumlah personel polisi sibuk mengatur arus lalulintas.
Tepat di depan Jalan Pengadilan, tepatnya Lapangan Benteng, tampak seorang Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar tergopoh-gopoh hendak menuju Gedung DPRD Sumut, Richard Eddy M Lingga.Dia terpaksa berjalan memutari lapangan Benteng menuju Gedung DPRD Sumut.
Saat aksi demo berlangsung terlihat beberapa sepeda motor pendemo parkir di tengah jalan dekat taman jalan di simpang tiga Jalan Zainul Arifin-Imam Bonjol.
Massa kaum pria, ibu-ibu dan anak-anak itu masuk ke kantor DPRD Medan mulai pukul 10.00 WIB menutup sebagian Jalan mulai persimpangan Jalan Kapten Maulana Lubis (depan Grand Palladium Plaza) menuju kantor DPRD Medan. Massa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan raya sehingga membuat sebagian jalan tertutup dengan kendaraan yang parkir. Akibatnya kemacetan tidak bisa terhindari.
Masyarakat terus berorasi menuntut penyerahan sertifikasi tanah yang telah dikeluarkan berdasarkan surat keterangan camat dan lurah kepada seluruh warga. Masyarakat meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Wali Kota Medan Rahudman Harahap tidak menahan seluruh surat yang sudah sah diterbitkan untuk masyarakat.
Untuk mendengarkan seluruh tuntutan, masyarakat dipersilahkan masuk ke ruang rapat badan anggaran (banggar). Dengan dipimpin Wakil Pimpinan DPRD Medan, Ikhrimah Hamidy, masyarakat melalui Ketua Formas Sari Rejo, Pahala Napitupulu meminta DPRD Medan dan Pemko Medan segera menyelesaikan persoalan tanah di Jalan Sari Rejo, karena persoalan ini membuat masyarakat bingung. Apalagi muncul pernyataan dari TNI Angkatan Udara (AU) yang melarang pengurusan listrik, air dan lainnya tanpa ada surat keterangan dari kelurahan.
“Warga tidak bisa mengurus air, listrik tanpa ada surat keterangan dari lurah. Bahkan, warga dilarang menjual tanah kepada pihak manapun. Keputusan seperti itu tentu membuat warga bingung,” kata Pahala, di kantor DPRD Medan.
Padahal, lanjut Pahala, masyarakat sudah memiliki surat sertifikasi tanah secara sah oleh kecamatan maupun kelurahan sejak dulu. Karenanya warga meminta semua pihak, terutama Wali Kota Medan Rahudman Harahap dan BPN untuk segera menyerahkan surat tersebut.
“Jangan sampai ada main mata antara TNI AU, Wali Kota Medan yang ditunggangi developer. Seluruh pihak harus bertanggungjawab menyelesaikan masalah ini dengan segera,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Medan, Ikhrimah Hamidy mengatakan masalah ini terpaksa dibawa ke pemerintah pusat karena ada pernyataan dari Departemen Pertanahan (Dephan) yang menyatakan bahwa tanah Sari Rejo itu merupakan aset negara.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah saja tetapi harus dibawa ke pemerintah pusat, karena ada pernyataan bahwa tanah tersebut merupakan aset negara di Departemen Keuangan (Depkeu). Jadi kami akan menyampaikan persoalan ini ke kementrian sekretaris negara untuk mencari jalan keluar terhadap masalah ini,” ucapnya.
Untuk sementara di tingkat daerah, kata Ikhrimah, pihaknya meminta Pemko Medan untuk mendata kembali jumlah masyarakat yang berdomisili di sana untuk memudahkan penyerahan surat keterangan.
“Pendataan kembali harus dilakukan untuk menghindari masyarakat yang memanfaatkan kasus ini,” ucapnya.
Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan untuk mencari solusi tepat setelah penyampaian tuntutan. Yang pasti seluruh tuntutan sudah di dengar oleh pihaknya. “Kami sudah mendengar seluruh tuntutan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Yang terpenting adalah kami memperhatikan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Usai rapat tersebut, massa langsung membubarkan diri untuk melanjutkan aksi ke BPN Medan. Akhirnya ribuan massa yang mengendarai lima bus, kendaraan sepeda motor dan lainnya bergerak meninggalkan kantor DPRD Medan.
Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menegaskan agar Formas jangan lagi membuat gesekan di tengah masyrakat masyarakat.
“Masalah ini tinggal kita jelaskan, yang kita tahu Formas yang ada saja belum tuntas (Formas pimpinan Riwayat Pakpahan). Janganlah dibuat gesekan lagi, nanti dua-duanya tak selesai. Marilah kita selesaikan satu per satu,” kata Rahudman, di sela-sela meninjau stan MTQ tingkat kota Medan ke-45 di Medan Sunggal, Senin (5/3) siang. (ari/adl)
