ANDRI GINTING/SUMUT POS BERSAMA: Razman Arif (pakai dasi) berfoto bersama awak redaksi Sumut Pos selepas acara ‘Diskusi Politik Bulanan’ di Lantai III, Graha Pena, Rabu (5/6).
KASUS korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah di Sumut mengindikasikan provinsi ini telah “darurat korupsi”. Tak salah jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali ‘turun gunung’ ke Sumut.
“Ini warning, sehingga kalau ada bahasa yang mengatakan bahwa Sumut darurat korupsi, ya seperti itulah keadaannya,” ujar penggiat demokrasi dan antikorupsi, H Razman Arif, saat datang berkunjung ke Graha Pena, Rabu (5/6).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Constitusi Watch (Icon Watch) ini, cukup banyak kepala daerah asal Sumut yang tersandung hukum dan meringkuk di penjara. Diantaranya adalah mantan Wali Kota Medan, Abdillah, mantan Wakil Wali Kota Ramli Lubis, dan mantan Gubsu Syamsul Arifin .
Saat ini yang terancam masuk penjara karena korupsi adalah Bupati Madina Hidayat Batubara. “Ini tamparan luar biasa kepada masyarakat Sumut,”ujarnya. Belakangan ini, dia menyebutkan, dugaan korupsi yang patut menjadi perhatian serius adalah dana bantuan sosial dan bantuan hibah dan dana bantuan bawahan (BDB). Pasalnya, Pemprovsu tak punya indikator dan parameter yang jelas tentang kebijakan dana tersebut sehingga rawan penyimpangan dan penyalahgunaan.
“Fungsi gubernur itu kan koordinatif. Dia tak punya otoritas karena posisinya sebagai perwakilan pemerintah pusat. Kalau dia membuat komitmen di luar kewenangannya tentunya patut dicurigai ‘ada sesuatu’. Dari situ muncul dugaan-dugaan,” jelasnya.
Bicara soal pemekaran, Razman mengaku dirinya mendukung langkah pemekaran Provinsi Tapanuli, Sumatera Tenggara, dan Nias untuk mempercepat pembangunan di Sumut. Ia menyampaikan jika provinsi tersebut dimekarkan maka akan lebih memberi dampak positif terhadap Sumut.
“Saya mendukung sepenuhnya langkah pemekaran yang akan dilakukan beberapa provinsi seperti Tapanuli, Sumatera Tenggara, dan Nias,” ujarnya. (mag-5)
Hal tersebut muncul karena pengalaman yang ketika ia berkunjung ke daerah-daerah pemekaran yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali kabupaten yang muncul di Jawa Timur. Tentu hal tersebut memberi dampak langsung terhadap pembuatan dan penganggaran yang ada di suatu daerah.
“Di Jawa Timur ada banyak sekali kabupaten di dalam provinsinya, tentu hal tersebut dibuat untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Jika kelak terpilih sebagai anggota DPR, Razman mengatakan, pemekaran wilayah provinsi Sumut menjadi salah satu agenda kerjanya untuk memajukan Sumut. Dia berjanji akan merangkul para legislator asal Sumut demi mewujudkan agenda-agenda pembangunan.
“Sumut yang lebih maju hanya akan bisa diwujudkan lewat kerja sama antara 30 anggota DPR asal Sumut,” tandas pria yang juga Dewan Penasihat organisasi masyarakat DPP Persatuan Indonesia (Perindo) ini. (mag-5)
ANDRI GINTING/SUMUT POS BERSAMA: Razman Arif (pakai dasi) berfoto bersama awak redaksi Sumut Pos selepas acara ‘Diskusi Politik Bulanan’ di Lantai III, Graha Pena, Rabu (5/6).
KASUS korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah di Sumut mengindikasikan provinsi ini telah “darurat korupsi”. Tak salah jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali ‘turun gunung’ ke Sumut.
“Ini warning, sehingga kalau ada bahasa yang mengatakan bahwa Sumut darurat korupsi, ya seperti itulah keadaannya,” ujar penggiat demokrasi dan antikorupsi, H Razman Arif, saat datang berkunjung ke Graha Pena, Rabu (5/6).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Constitusi Watch (Icon Watch) ini, cukup banyak kepala daerah asal Sumut yang tersandung hukum dan meringkuk di penjara. Diantaranya adalah mantan Wali Kota Medan, Abdillah, mantan Wakil Wali Kota Ramli Lubis, dan mantan Gubsu Syamsul Arifin .
Saat ini yang terancam masuk penjara karena korupsi adalah Bupati Madina Hidayat Batubara. “Ini tamparan luar biasa kepada masyarakat Sumut,”ujarnya. Belakangan ini, dia menyebutkan, dugaan korupsi yang patut menjadi perhatian serius adalah dana bantuan sosial dan bantuan hibah dan dana bantuan bawahan (BDB). Pasalnya, Pemprovsu tak punya indikator dan parameter yang jelas tentang kebijakan dana tersebut sehingga rawan penyimpangan dan penyalahgunaan.
“Fungsi gubernur itu kan koordinatif. Dia tak punya otoritas karena posisinya sebagai perwakilan pemerintah pusat. Kalau dia membuat komitmen di luar kewenangannya tentunya patut dicurigai ‘ada sesuatu’. Dari situ muncul dugaan-dugaan,” jelasnya.
Bicara soal pemekaran, Razman mengaku dirinya mendukung langkah pemekaran Provinsi Tapanuli, Sumatera Tenggara, dan Nias untuk mempercepat pembangunan di Sumut. Ia menyampaikan jika provinsi tersebut dimekarkan maka akan lebih memberi dampak positif terhadap Sumut.
“Saya mendukung sepenuhnya langkah pemekaran yang akan dilakukan beberapa provinsi seperti Tapanuli, Sumatera Tenggara, dan Nias,” ujarnya. (mag-5)
Hal tersebut muncul karena pengalaman yang ketika ia berkunjung ke daerah-daerah pemekaran yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali kabupaten yang muncul di Jawa Timur. Tentu hal tersebut memberi dampak langsung terhadap pembuatan dan penganggaran yang ada di suatu daerah.
“Di Jawa Timur ada banyak sekali kabupaten di dalam provinsinya, tentu hal tersebut dibuat untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Jika kelak terpilih sebagai anggota DPR, Razman mengatakan, pemekaran wilayah provinsi Sumut menjadi salah satu agenda kerjanya untuk memajukan Sumut. Dia berjanji akan merangkul para legislator asal Sumut demi mewujudkan agenda-agenda pembangunan.
“Sumut yang lebih maju hanya akan bisa diwujudkan lewat kerja sama antara 30 anggota DPR asal Sumut,” tandas pria yang juga Dewan Penasihat organisasi masyarakat DPP Persatuan Indonesia (Perindo) ini. (mag-5)
