MEDAN-Pemko Medan baru akan merealisasikan beroperasinya Trans Medan tahun 2013. Tapi, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan sudah menolak tegas kehadiran Trans Medan, karena alasan untuk mengatasi kemacetan di Kota Medan dinilai terlalu mengada-ada dan dipaksakan.
“Kondisi jalan yang ada saat ini belum mendukung dioperasikannya Trans Medan sebab lebar ruas jalan juga masih belum sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi sopir.” tegas Mont Gomery Munthe Ketua DPC Organda Medan dalam Rapat Koordinasi Organda Medan dengan Organda Sumut yang dihadiri oleh para Direksi angkutan umum di Medan, di Kantor DPD Organda Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (5/7).
Selain itu, Mont Gomery mengatakan bahwa penataan transportasi yang dilakukan oleh Pemko Medan masih belum berjalan dengan baik dan belum maksimal. Kondisi itu semakin diperparah oleh banyaknya beroperasi becak bermotor dan terlalu mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kredit kenderaan bermotor.
“Akibatnya, volume jalan tidak sebanding dengan volume kenderaan yang beroperasi di jalanan,” imbuhnya.
Mont Gomery yang didampingi Sekretaris DPC Organda Medan, Martua Ambarita juga menandaskan bahwa rencana Pemko Medan untuk mengoperasikan Trans Medan itu akan mengancam sumber penghidupan sopir. Alasannya, lanjut pimpinan CV Rahayu Medan Ceria itu, dengan beroperasinya Trans Medan, maka beberapa trayek angkutan yang telah ada dan beroperasi di Kota Medan akan menjadi hilang digantikan oleh Trans Medan.
Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPD Organda Sumut, Haposan Sialagan serta beberapa pengusaha dan pemilik angkutan umum diantaranya Ketua Koprasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM), Ferdinan Simangunsong, Direktur Medan Bus, Jumongkas Hutagaol, dan OK Chaidir.
Mont juga mengatakan dalam rapat ini, pihaknya akan menyurati Pemerintah Kota Medan dan Polresta Medan untuk melakukan audiensi terkait dengan keputusan penolakan pengoperasian Trans Medan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan apel besar di Lapangan Benteng Medan untuk memperingati hari perhubungan serta melakukan aksi mogok operasi angkutan jika dalam audiensi nantinya Pemko Medan tidak memperdulikan keputusan organda.
Sementara itu Ketua DPD Organda Sumut, Haposan mengusulkan agar kesepakatan menolak keberadaan Trans Medan harus diperkuat secara teknis dan mengkoordinir seluruh pemberitaan tentang penyebab kemacetan di Medan adalah angkot adalah alasan yang klise.
Tidak hanya, masih kata Haposan, pihaknya akan mengundang seluruh DPC terkait dengan keputusan yang diambil harus adanya tim yang menjadi pelaksana ketika audiensi dan aksi demo nantinya. “Keputusan yang telah diambil ini harus dijalankan dengan baik dan terkoordinir agar rencana yang telah disusun berjalan dan mendapatkan hasil yang diinginkan,”pungkasnya.
Disisi lain, Filiyanti Bangun pengamat dan Pemerhati Transportasi dan Tata Ruang mengatakan sebelum merealisasi Trans Medan, benahkan dulu arus lalulintas di Kota Medan.
“Jagan bicara Trans Medan, lakukan penataan terhadap arus lalulintas,” ungkapnya.
Dirinya melihat, 80 persen angkutan umum masuk keinti kota, jadi untuk dilakukan penataan terhadap angkutan yang beroperasi di inti kota, jangan Wali Kota Medan mementingkan saat, tanpa melihat dampak selanjutnya.
Untuk penataan angkutan kota Pemko medan melakukan penataan jumlah angkutan sesuai dengan kebutuhan warga setiap kecamatan di Kota Medan, sehingga tidak ada dua trayek dalam satu tujuan.
“Ditata dulu angkutan umum sesuai kebutuhan di setiap kecamatan,” pungkasnya.(gus/ari)
