MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah tengah mengkebut pembangunan Danau Toba. Namun, sejauh ini belum ada investasi langsung dari Pemprovsu yang masuk dan terdata secara administrasi untuk pengembangan Danau Toba.
“Contoh seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel, itu izinnya dari kabupaten terkait bukan di kita (pemprov),” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan.
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Sumut, Arif Trinugroho menjawab Sumut Pos, Senin (5/8).
Perizinan langsung yang ke pemprov, lanjut Arif, seperti urusan pajak air permukaan dimana melibatkan lebih dari satu kabupaten untuk operasionalnya di kawasan Danau Toba. “Kalau misalnya pakai air Danau Toba seperti izin air permukaan barulah sama kami,” ujarnya.
Sementara mengenai izin IPAl, UKL dan lain sebagainya yang bersifat teknis, bagi calon investor di kawasan Danau Toba bukan kewenangan dari pemerintah provinsi.
“Paling kalau mereka perlu genset yang memanfaatkan potensi Danau Toba, yang memang ada kegiatan melibatkan permukaan air bawah tanah, itu bisalah masuk dulu ke provinsi urusannya. Tapi di luar itu menjadi kewenangan kabupaten/kota terkait, apalagi urusan lingkungan hidup di sekitar lokasi operasional jado domain pemda,” terang mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan itu.
Arif menambahkan, mengenai pembangunan fisik yang juga memiliki nilai investasi bagi pengembangan destinasi wisata Danau Toba, domainnya ada di pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Ini dikarenakan Danau Toba sudah menjadi KSPN sehingga kewenangan pengembangan kawasan ada di pusat. Baik untuk infrastruktur fisik dan lainnya. Dan selebihnya sudah dihandle oleh BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba),” katanya.
Ia mencontohkan seperti PT Aquafarm Nusantara untuk rekomendasi perpanjangan izin air permukaannya, langsung mengurus ke pemerintah pusat. Selanjutnya untuk pendapatan asli daerah (PAD) bagi restoran, hotel, IMB, dan lainnya masuk langsung ke kas pemda terkait.
“Jadi bukan tidak ada PAD yang masuk ke kita untuk investasi yang telah dibangun pusat di KSPN Danau Toba. Dan kita patut berterimakasih kepada pemerintah pusat yang telah banyak membangun infrastruktur menuju maupun di kawasan Danau Toba,” pungkasnya.
Harus Perhatikan Travel Pattern
Sementara itu, Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) mempunyai peran penting untuk mempromosikan dan mendatangkan wisatawan ke kawasan Danau Toba dengan paket wisata yang ditawarkan. Namun, hal itu harus didukung oleh semua pihak.
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Sumut, Solahuddin Nasution kepada Sumut Pos, Senin (5/8). Ia mengatakan, tugas pokok dan fungsi dari Asita adalah pada promosi, pemasaran dan penjualan paket-paket wisata.
“Selama ini pun dengan infrastruktur yang seadanya Asita tetap mempromosikan dan menjual paket-paket wisata Danau Toba kepada wisatawan secara luas,” jelas Solahuddin.
Dengan kehadiran Presiden Joko Widodo ke kawasan danau terbesar di Asian Tenggara itu, pekan lalu, Solahuddin menilai keseriusan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Danau Toba menjadi destinasi kelas dunia dan wajib dikunjungi Wisatawan Mancanegara (Wisman).
“Kita apresiasi kedatangan presiden ke Danau Toba. Bahkan sudah beberapa kali dalam tahun-tahun belakangan ini. Kita akui perhatian pemerintah pusat ke kawasan Tanau Toba akhir-akhir ini, cukup besar,” kata Solahuddin.
Solahuddin menjelaskan, dari segi promosi, Danau Toba sudah cukup dikenal. Namun belum bisa meningkatkan arus kunjungan wisatawan secara signifikan. Dengan itu, harus ada kontribusi bersama semua pihak terkait untuk mempromosikan Danau Toba kedepannya.
“Harapan kita dari kaca mata industri, pengembangan pariwisata Danau Toba harus memperhatikan travel pattern (pola-pola perjalanan) wisatawan yg sudah berjalan selama ini. Artinya mengikut kepada paket-paket wisata yang dijual biro perjalanan ke pasar mancanegara,” paparnya.
Menurutnya, sampai saat ini Danau Toba belum menjadi single destination. Oleh karena itu, maka pengembangan pariwisata Danau Toba harus juga memperhatikan pengembangan destinasi pariwisata di sekitarnya seperti kawasan Brastagi, Bukit Lawang, Medan dan sekitarnya.
“Paket perjalanan di Sumut umumnya berdasarkan pola perjalanan wisatawan : Medan – Parapat/Samosir – Brastagi via Simarjarunjung dan kembali ke Medan, kemudian Medan – Bukit Lawang/Tangkahan – Parapat/Samosir – Brastagi Medan. Maka rute ini harus disentuh dan dikembangkan baik dari segi infrastruktur, maupun atraksi dan amenitas lainnya. Sebaiknya tdk terpusat pada satu kawasan saja,” jelasnya.
Apa lagi, menurutnya, promosi Danau Toba dapat diakses melalui udara seperti Bandara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) memberikan jangkau dekat dan efesien waktu untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Danau vulkanik terbesar di Dunia itu.
“Pengembangan di arah selatan Danau Toba sekarang ini seperti Silangit, Sipinsur, Huta Ginjang dan kawasan lainnya cukup positif untuk menambah variasi dan menperkaya travel pattern di Sumut. Tapi, travel pattern yang lama yang sudah dijual ke mancanegara tidak boleh dibiarkan, harus dikembangkan sejalan dengan pengembangan kawasan selatan Danau Toba,” pungkasnya. (prn/gus)
