Ruhut sendiri sebelumnya memang pernah menjadi kader Golkar. Namanya mulai meroket saat dirinya menjadi penasihat hukum Akbar Tanjung yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan mengubah haluan ke Partai Demokrat pada tahun 2003.
Belakangan, hubungan Ruhut dengan PD memanas. Ruhut mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua DPP Partai Demokrat. Dan berencana mundur dari DPR demi memenangkan Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat pada pilkada DKI.
Politikus nyentrik itu mengaku tak khawatir jika kelak tak menyandang status anggota DPR lagi. Ruhut bahkan sudah punya sederet rencana jika nantinya tak berkantor di Senayan lagi sebagai wakil rakyat.
“Ruhut lawyer, bintang film, pengusaha, banyak. Apa pun masih bisa,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Ruhut meyakini ada banyak pihak membutuhkannya. “Ya kalau masuk istana terima kasih,” ujar anggota Komisi III DPR itu.
Apalagi Ruhut mengaku kenal baik orang-orang yang ada di lingkungan istana. Salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan, mantan kepala staf kepresidenan yang kini menjadi menteri koordinator bidang maritim.
“Aku udah bersahabat dari dulu,” pungkas Ruhut.
Namun, Ruhut mengaku akan tetap menjadi kader PD. Prinsipnya, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan menjadi partainya yang terakhir. “Sebagai kader partai aku ingin tetap di Demokrat. Saya tetap, Demokrat bukanlah partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir. Aku cukup menjadi anggota saja,” ujarnya.
Ruhut menambahkan, sudah banyak partai yang menawarinya untuk bergabung. Namun, dia tetap teguh untuk menjadi anak buah SBY saja.
“Ibarat sepakbola, aku semua klub menawar (bergabung, red),” pungkasnya.
Dikabarkan beberapa waktu lalu, Luhut Binsar Panjaitan pernah menawarkan Ruhut untuk menjadi salah satu Staf Presiden jika dia mau keluar dari Demokrat. Ditanya apakah dirinya mau menerima tawaran itu, Ruhut bilang terima kasih.
“Ya kalau masuk Istana trims,” tukas Ruhut.
Menanggapi sikap Ruhut ini, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari mengaku menghormati perbedaan pendapat di tubuh partainya. Namun menurut Imelda, jika suatu keputusan sudah menjadi garis partai, kader wajib menjalankan intruksi pimpinan partai untuk memenangkan seluruh paslon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat.
“Dalam politik kita tahu ada etika. Secara etika tentu kami hormati hak politik saudara Ruhut untuk menjadi timses Ahok apalagi menjadi juru bicara paslon lain,” tegasnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (5/10).
Secara organisasi sesuai kode etik dan AD/ART, lanjut Imelda, mekanisme partai sedang berjalan. Dimana komisi Pengawas partai Demokrat sedang memproses masalah tersebut. “Sebelumnya sudah ada panggilan kepada Saudara Ruhut dari Komwas namun belum dipenuhi. Dalam satu dua hari ini rekomendasi dari Komwas akan diberikan kepada Pimpinan Parpol. Kita tunggu saja,” ujarnya.
Meski demikian, Imelda mengakui bahwa Partai Demokrat sesungguhnya saat ini lebih fokus terhadap pelaksanaan Pilkada di 101 daerah di seluruh Indonesia.
“Yang saat ini harus kami fokuskan agar target kemenangan 35 persen bisa kami capai,” tukasnya. (bbs/adz)
