MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah guru honorer di Kota Medan masih belum mendapatkan upahnya yang telah tertunggak lebih dari tiga bulan, bahkan ada yang mencapai 4 hingga 5 bulan. Hal itu terjadi di beberapa sekolah di Kota Medan, khususnya untuk tingkat SD dan SMP.
Alasan tertunggaknya karena belum turunnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Sampai sekarang masih banyak teman-teman kami yang belum mendapatkan honornya hingga 4 bahkan 5 bulann
Alasannya cukup banyak, yang paling sering digunakan itu ya Dana BOS yang belum cair,” ujar Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis, Selasa (5/11).
Fahrul mengakui, memang para guru honorer tidak menerima upahnya per satu bulan sekali, akan tetapi upah itu dibayar dalam kurun waktu 3 bulan sekali. “Kami memang gajiannya 3 bulan sekali, bukan sebulan sekali. Tapi inikan sudah ada yang tertunggak sampai 4 bahkan 5 bulan. Ini yang cukup kita sesali, padahal gaji kami itu tidak besar hanya sekitar Rp400 ribu per bulannya. Gaji segitu pun masih juga terlambat untuk menerimanya,” ujarnya.
Selain itu, Fahrul juga mengatakan hingga saat ini belum ada wacana kenaikan upah guru honorer di Kota Medan. Namun demikian, pihaknya telah mengadukan nasib mereka ke Fraksi PKS di DPRD Medan.
“Harapannya agar di tahun 2020 ini kami bisa mendapatkan upah sesuai UMK, guru honorer juga butuh hidup sejahtera. Kami sudah sampaikan hal ini ke Pak Rajuddin di Fraksi PKS, beliau berjanji akan memperjuangkan agar guru honorer di Kota Medan bisa mendapatkan upah sesuatu UMK,” tutur Fahrul.
Calon pimpinan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala membenarkan hal itu. Ia mengakui bahwa pihaknya telah cukup lama menerima laporan tersebut dari FHI Kota Medan. “Itu sebabnya tempo hari saya minya data akurat ke mereka terkait jumlah guru honorer yang ada di Kota Medan untuk tingkat SD dan SMP. Nanti dari data itu kita akan berangkat ke Disdik untik memperjuangkan hak-hak guru honorer. Tak hanya soal upah, tapi juga insentif yang seharusnya mereka dapatkan,” pungkasnya.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari menilai, tertunggaknya gaji honor merupakan sebuah kezaliman bagi para guru honorer.”Guru itu pekerjaan yang mulia, mereka juga berhak mendapatkan upah dari kerja keras mereka. Kalau belum mampu memberikan upah yang layak, ya setidaknya bayar lah upahnya tepat waktu,” ujar Dedy kepada Sumut Pos, Selasa (5/11).
Dalam hal ini, lanjutnya, pihak Pemko Medan yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan tidak boleh tinggal diam. Disdik Kota Medan harus mampu menyelesaikan persoalan keterlambatan upah para guru honorer.
“Intinya kan koordinasi, Kadisdik harus berbenah dan jangan diam. Tanya sekolah-sekolah yang belum membayarkan upah guru honorer itu, apa alasannya? Lalu cari solusi dari masalah itu,” katanya. (map/ila)
