28 C
Medan
Saturday, December 6, 2025

Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional

MEDAN, SumutPos.co – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional. Ia menegaskan, kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah jauh melampaui batas mengingat skala kerusakan yang sangat parah dan terus meluas.

Mangapul menjelaskan, bencana di Sumatera telah merusak fasilitas umum, memutus akses jalan dan jembatan, memadamkan aliran listrik di sejumlah daerah, hingga membuat stok air bersih langka. Sementara itu, banyak rumah sakit mengalami kerusakan dan kekurangan obat-obatan serta fasilitas kesehatan.

“Masih banyak wilayah terisolasi yang belum tersentuh bantuan. Mobilitas tim kemanusiaan terhambat karena akses yang terputus. Situasinya sangat kritis,” tegas Mangapul, dalam siaran persnya, Sabtu (6/12).

Saat ini Mangapul berada di lokasi bencana terparah di Tapanuli Tengah, Sumut. Ia menyebut kondisi lapangan jauh lebih memprihatinkan dibanding laporan yang beredar. Minimnya kesiapan pemerintah daerah dan provinsi memperburuk keadaan.

“Alat berat sangat terbatas untuk membuka akses. Perahu karet minim. Bantuan logistik daerah juga sangat kurang. Tanpa intervensi pemerintah pusat, mustahil penanganan bencana ini berjalan cepat,” ujarnya.

Ia menilai tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk menunda penetapan status bencana nasional, terutama mengingat ancaman lanjutan yang kini membayangi masyarakat.

“Jika pemerintah pusat tidak segera turun tangan, korban akan terus bertambah bukan hanya karena bencana awal, tetapi akibat kelaparan, penyakit, dan depresi. Rakyat di wilayah terdampak kini berada di ambang bencana kemanusiaan berikutnya,” kata Mangapul.

Mangapul juga mengapresiasi kerja keras jajaran pemerintah daerah, BPBD, dan TNI/Polri yang sudah bekerja dengan maksimal meski kondisi di lapangan sangat berat. Namun, ia menekankan bahwa skala bencana ini tidak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

Tim di daerah sudah bekerja sampai kelelahan. Ini butuh kekuatan penuh dari pemerintah pusat. Karena itu, kami mendesak agar bencana Sumatera segera ditetapkan sebagai Bencana* Nasional,” tutupnya. (adz)

MEDAN, SumutPos.co – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional. Ia menegaskan, kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah jauh melampaui batas mengingat skala kerusakan yang sangat parah dan terus meluas.

Mangapul menjelaskan, bencana di Sumatera telah merusak fasilitas umum, memutus akses jalan dan jembatan, memadamkan aliran listrik di sejumlah daerah, hingga membuat stok air bersih langka. Sementara itu, banyak rumah sakit mengalami kerusakan dan kekurangan obat-obatan serta fasilitas kesehatan.

“Masih banyak wilayah terisolasi yang belum tersentuh bantuan. Mobilitas tim kemanusiaan terhambat karena akses yang terputus. Situasinya sangat kritis,” tegas Mangapul, dalam siaran persnya, Sabtu (6/12).

Saat ini Mangapul berada di lokasi bencana terparah di Tapanuli Tengah, Sumut. Ia menyebut kondisi lapangan jauh lebih memprihatinkan dibanding laporan yang beredar. Minimnya kesiapan pemerintah daerah dan provinsi memperburuk keadaan.

“Alat berat sangat terbatas untuk membuka akses. Perahu karet minim. Bantuan logistik daerah juga sangat kurang. Tanpa intervensi pemerintah pusat, mustahil penanganan bencana ini berjalan cepat,” ujarnya.

Ia menilai tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk menunda penetapan status bencana nasional, terutama mengingat ancaman lanjutan yang kini membayangi masyarakat.

“Jika pemerintah pusat tidak segera turun tangan, korban akan terus bertambah bukan hanya karena bencana awal, tetapi akibat kelaparan, penyakit, dan depresi. Rakyat di wilayah terdampak kini berada di ambang bencana kemanusiaan berikutnya,” kata Mangapul.

Mangapul juga mengapresiasi kerja keras jajaran pemerintah daerah, BPBD, dan TNI/Polri yang sudah bekerja dengan maksimal meski kondisi di lapangan sangat berat. Namun, ia menekankan bahwa skala bencana ini tidak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

Tim di daerah sudah bekerja sampai kelelahan. Ini butuh kekuatan penuh dari pemerintah pusat. Karena itu, kami mendesak agar bencana Sumatera segera ditetapkan sebagai Bencana* Nasional,” tutupnya. (adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru