Warga mencuci pakaian di pinggiran aliran sungai Babura jalan Zainul Arifin Medan. Normalisasi sungai Babura sudah masuk dalam perencanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II tahun ini.
SUMUTPOS.CO – Normalisasi sungai Babura sudah masuk dalam perencanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II tahun ini. Namun, pihak BWSS II belum tahu kapan realisasi pekerjaannya dilaksanakan.
“Kapan pelaksanaannya, tentu merekalah yang tahu. Sejauh ini belum ada koordinasi ke kita,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdako Medan, Wiriya Alrahman, Rabu (10/1).
Menurut dia, normalisasi sungai Babura merupakan salah satu rencana strategis pemerintah pusat di 2018. Sama halnya dengan pembangunan tanggul rob, jembatan layang (fly over) Pondok Kelapa dan fly over Aksara, bahkan Light Rail Transit (LRT) serta Bus Rapid Transport (BRT). “Cuma kan persoalannya di pusat itu sering bergeser-geser, sesuai prioritas yang mau mereka kerjakan. Yang pasti program normalisasi sungai sudah ada kita mohonkan ke pusat,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong meminta Pemko Medan melalui aparatur paling bawah segera menyosialisasikan perencanaan normalisasi sungai ini kepada masyarakat. Sehingga saat pelaksanaannya nanti, tidak ada warga yang menolak perencanaan tersebut.
“Persoalan banjir di Medan memang tak terlepas dari kondisi sungai kita saat ini. Kita harapkan Pemko Medan selalu berkoordinasi dengan BWSS II dalam hal ini, terkhusus normalisasi sungai Babura dan segeralah menyosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di sana,” katanya.
Parlaungan mengungkapkan, Medan sejatinya menuju kota metropolitan, sehingga seluruh infrastruktur harus lebih baik dan membuat nyaman warganya tinggal di kota ini. Terlebih dalam rangka menanggulangi banjir dengan cara menormalisasi sungai-sungai yang mengalami sendimentasi.
“Sebenarnya kita sudah pernah dengan saat rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum. Bahwa pihak BWSS II siap melaksanakan pekerjaan (normalisasi) sungai pada tahun ini. Apalagi 2018 ini Pemko masih fokus terhadap pekerjaan infrastruktur, dimana salah satunya untuk program normalisasi sungai,” politisi Demokrat ini menambahkan.
Menurutnya aparatur paling bawah seperti kepala lingkungan (kepling), harus dikerahkan menyampaikan ihwal rencana normalisasi sungai ini kepada masyarakat.
“Sesuai ketentuan dan Undang-undang kan memang harus disosialisasikan. Masyarakat juga perlu tahu akan kabar dan rencana tersebut. Supaya masyarakat yang tinggal di sana juga tahu harus pindah ke mana. Dan Pemko pun harus menyediakan relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, jangan sampai ada kendala di kemudian hari,” kata Parlaungan. (prn/ila)
