MEDAN- Dewan Pimpinan Wilayah Garda Muda Nasional (DPW GMN) Sumatera Utara kecewa terhadap lemahnya kinerja Pemprovsu terhadap serapan anggaran yang hanya sekitar 70-an persen pada tahun anggaran 2012. Kekecewaan diperparah dengan batalnya pembangunan gedung Pemuda Sumut.
Hal itu disampaikan Ketua DPW GMN Sumatera Utara Wempy Saragih, Minggu (6/1) di Medan.
Dalam paparannya, Wempi didampingi Sekretaris Imran Obos dan Bendahara Zulchairil Harahap menegaskan, terjadinya dana SILPA APBD Pemprop Sumut TA 2012 sekitar 30-an persen lebih, merupakan kesalahan besar aparatur pemerintah dan merupakan korupsi moral.
“Ini bukti ketidak mampuan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam membelanjakan anggaran yang sudah ditetapkan, padahal gaji diambil. Inilah yang membuat masyarakat kecewa karena pembangunan terhambat,” ucapnya.
Salah satu penyebab terhambatnya pembangunan bilangnya, terjadi pada anggaran Pembangunan Gedung KNPI atau Gedung Pemuda dengan anggaran mencapai sepuluh miliar lebih. Namun, hingga kini bangunan tersebut tak dimanfaatkan. “Padahal gedung pemuda bisa dimanfaatkan sebagai wadah berhimpunnya dan sebagai satu kreasi pemuda di Sumatera Utara,” tandasnya.
Lebih lanjut dia menyatakan, GMN dalam kesempatan tersebut meminta Pemprov Sumut harus transparan dalam menyampaikan serapan anggaran. “Misalnya per triwulan atau per semester, harus disampaikan kepada DPRD Sumut, sehingga dewan bisa menekan terjadinya dana Silpa tersebut,”ujarnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris DPW GMN Sumut, Imran Obos menjelaskan, pasca pelantikan DPW GMN Sumut bebrapa waktu lalu, GMN Sumut segera memaksimalkan percepatan Konsolidasi sampai tingkat Ranting ditargetkan bulan Juli 2013. Kemudian dalam waktu dekat DPW GMN Sumut akan menggelar rapat kerja Wilayah (Rakerwil) yang bertujuan membahas strategi pemenangan pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2014. (ril)
