26 C
Medan
Tuesday, July 2, 2024

April, Proyek Pembangunan Berjalan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengumpulkan kepala dinas dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk duduk bersama  menuntaskan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2015.

Hal itu dilakukan lantaran Gubsu ingin memastikan proyek pembangunan di Sumut mulai berjalan pada April 2015. “Saya harap teman-teman berfikir postiflah. Rapat kemarin itu memang tertutup karena merupakan rapat internal. Apakah saya ada marah dalam rapat itu? Yang jelas ada yang perlu diperbaiki dan ada yang dipertahankan,” ujar Gatot didampingi Asisten IV, HM Fitriyus kepada wartawan menanggapi rapat evaluasi anggaran 2014 yang digelar tertutup kemarin, usai salat Zuhur di Masjid Agung Medan, Selasa (6/1).

Dikatakannya, pada rapat kemarin pihaknya melakukan serangkaian pembahasan evaluasi pelaksanaan anggaran 2014. Gatot enggan menyebut dinas (SKPD) mana yang menjadi sorotannya. “Semua perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya. Karena kebutuhan masyarakat semakin kompleks,” ungkapnya.

Selain itu Gatot menegaskan, rapat evaluasi juga dilanjutkan dengan pembahasan pelaksanaan anggaran 2015. Dari rapat itu kata dia, diketahui semua SKPD belum menuntaskan DPA-nya.

“Padahal kemarin janjinya Desember 2014 sudah selesai, tapi semalam belum ada yang beres,” ujarnya. (prn/ila)
Dengan demikian, melihat  kondisi tersebut, Gatot kemudian meminta semua pimpinan SKPD dan TAPD yang terdiri dari Plt Sekdaprovsu, Asisten IV Administrasi dan Aset, Kepala Bappeda, Kepala Dispenda, Biro Keuangan serta Biro Perlengkapan dan Aset untuk menuntaskannya dalam satu ruangan.”Jadi kami buka posko di lantai 10 untuk penuntasan DPA itu. Paling lambat Jumat ini sudah selesai. Itu menjadi cara untuk memastikan proyek sudah bisa ditenderkan dan berjalan pada April 2015. Kalau tidak salah, nanti akan ada peraturan presiden agar program pembangunan harus ditenderkan paling lama Mei 2015,” terangnya.

Sementara Asisten IV, HM Fitriyus mengatakan, soal serapan anggaran, baru-baru ini ada surat dari Kementerian Keuangan yang meminta pelaksanaan program 2014 dilaporkan paling lambat 20 Januari 2015. “Makanya dibuat rapat evaluasi sampai malam oleh Pak Gubsu. Alhamdulillah sudah selesai,” ujarnya.

Serapan Minim
Di sisi lain, Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengaku serapan anggaran seluruh SKPD Provinsi Sumut belum menggembirakan. Rata-rata serapan anggaran di angka 87 persen. “Realisasi tahun ini 87 persen. Tentunya banyak faktor yang kita alami. Harapan kita serapan anggaran terus membaik setiap tahun,” bebernya.

Untuk itu ia menekankan kepada seluruh SKPD agar di 2015 ini terus meningkatkan kinerja. “Kita merespon arahan presiden untuk kerja, kerja, kerja,” katanya.

Mengenai proyek yang menjadi prioritas, sebutnya, haruslah program yang memiliki multiflier efek. Tujuannya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena, diakuinya ada peningkatan kemiskinan di Sumut sebanyak 79.300 jiwa. Walaupun sebenarnya, peningkatan itu tidak signifikan, karena hanya sekitar 0,29 persen. “Peningkatan angka kemiskinan itu tidak signifikan. Hanya 0,29 pesen. Dari sisi kualitas SDM, kita meningkat,” sebutnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengumpulkan kepala dinas dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk duduk bersama  menuntaskan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2015.

Hal itu dilakukan lantaran Gubsu ingin memastikan proyek pembangunan di Sumut mulai berjalan pada April 2015. “Saya harap teman-teman berfikir postiflah. Rapat kemarin itu memang tertutup karena merupakan rapat internal. Apakah saya ada marah dalam rapat itu? Yang jelas ada yang perlu diperbaiki dan ada yang dipertahankan,” ujar Gatot didampingi Asisten IV, HM Fitriyus kepada wartawan menanggapi rapat evaluasi anggaran 2014 yang digelar tertutup kemarin, usai salat Zuhur di Masjid Agung Medan, Selasa (6/1).

Dikatakannya, pada rapat kemarin pihaknya melakukan serangkaian pembahasan evaluasi pelaksanaan anggaran 2014. Gatot enggan menyebut dinas (SKPD) mana yang menjadi sorotannya. “Semua perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya. Karena kebutuhan masyarakat semakin kompleks,” ungkapnya.

Selain itu Gatot menegaskan, rapat evaluasi juga dilanjutkan dengan pembahasan pelaksanaan anggaran 2015. Dari rapat itu kata dia, diketahui semua SKPD belum menuntaskan DPA-nya.

“Padahal kemarin janjinya Desember 2014 sudah selesai, tapi semalam belum ada yang beres,” ujarnya. (prn/ila)
Dengan demikian, melihat  kondisi tersebut, Gatot kemudian meminta semua pimpinan SKPD dan TAPD yang terdiri dari Plt Sekdaprovsu, Asisten IV Administrasi dan Aset, Kepala Bappeda, Kepala Dispenda, Biro Keuangan serta Biro Perlengkapan dan Aset untuk menuntaskannya dalam satu ruangan.”Jadi kami buka posko di lantai 10 untuk penuntasan DPA itu. Paling lambat Jumat ini sudah selesai. Itu menjadi cara untuk memastikan proyek sudah bisa ditenderkan dan berjalan pada April 2015. Kalau tidak salah, nanti akan ada peraturan presiden agar program pembangunan harus ditenderkan paling lama Mei 2015,” terangnya.

Sementara Asisten IV, HM Fitriyus mengatakan, soal serapan anggaran, baru-baru ini ada surat dari Kementerian Keuangan yang meminta pelaksanaan program 2014 dilaporkan paling lambat 20 Januari 2015. “Makanya dibuat rapat evaluasi sampai malam oleh Pak Gubsu. Alhamdulillah sudah selesai,” ujarnya.

Serapan Minim
Di sisi lain, Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengaku serapan anggaran seluruh SKPD Provinsi Sumut belum menggembirakan. Rata-rata serapan anggaran di angka 87 persen. “Realisasi tahun ini 87 persen. Tentunya banyak faktor yang kita alami. Harapan kita serapan anggaran terus membaik setiap tahun,” bebernya.

Untuk itu ia menekankan kepada seluruh SKPD agar di 2015 ini terus meningkatkan kinerja. “Kita merespon arahan presiden untuk kerja, kerja, kerja,” katanya.

Mengenai proyek yang menjadi prioritas, sebutnya, haruslah program yang memiliki multiflier efek. Tujuannya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena, diakuinya ada peningkatan kemiskinan di Sumut sebanyak 79.300 jiwa. Walaupun sebenarnya, peningkatan itu tidak signifikan, karena hanya sekitar 0,29 persen. “Peningkatan angka kemiskinan itu tidak signifikan. Hanya 0,29 pesen. Dari sisi kualitas SDM, kita meningkat,” sebutnya. (prn/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/