JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pakar Kriptografi sekaligus Chairman Communication and Information System Security Center (CISSReC) Pratama Pershada menuturkan, sebenarnya kasus penyadapan yang dilakukan luar negeri terhadap pemerintah itu banyak, tidak hanya Australia yang menyadap pemerintahan SBY. ”Namun, perlu diketahui ini wilayah abu-abu yang belum tentu benar ya,” ujarnya.
Dia menuturkan, pernah beberapa tahun lalu PT Pertamina menggelar rapat karena kekurangan bahan bakar minyak. Dalam rapat tersebut keputusannya adalah membeli minyak dari Singapura. ”Namun, walau rapat belum selesai, ternyata ada informasi bahwa Singapura menaikkan harga minyak,” tuturnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa mengindikasikan bahwa negara tetangga itu menyadap pemerintah Indonesia. Tidak hanya segelintir pejabat, tapi hampir semuanya. ”Tidak hanya itu ya,” paparnya.
Dia mengatakan, waktu masih ada operasi Timor Timur, pernah suatu kali ada operasi penerjunan pasukan dari helikopter. Tapi, siapa sangkat ternyata pasukan musuh sudah menunggu di bawah. ”Pasukan TNI itu ditembaki semua dari bawah,” paparnya.
Untuk operasi TNI itu juga diindikasikan bahwa ada penyadapan terhadap komunikasi yang dimiliki TNI.Pratama menuturkan, keamanan informasi pemerintah jangan terasa penting saat hubungannya dengan nyawa. ”Tapi, benar-benar penting untuk melindungi Indonesia,” ungkapnya.
Contoh lainnya, adalah soal illegal fishing dan illegal logging. Dia menuturkan, mengapa sulit sekali untuk bisa menangkap kapal yang mencuri ikan di Indonesia. ”Jawabannya karena kapal itu juga memiliki peralatan penyadapan,” terangnya.
Saat semua lembaga berkoordinasi untuk menangkap, kapal pencuri ini sudah mengetahuinya dan tinggal bergeser ke lautan bebas atau laut negara lain. ”Illegal logging juga begitu, polisi hutan hanya menggunakan HT biasa, para perusahaan itu mudah membeli alat scan seharga 300 dollar untuk menyadap. Begitu bergerak, polisi hutan hanya menemukan bekas-bekasnya saja,” ungkapnya.
Menurut dia, sebenarnya ada Lembaga Sandi Negara yang sudah memiliki kemampuan untuk menyediakan alat komunikasi yang aman. Sayangnya, kepedulian pejabatnya masih kurang. ”Sudah ada email yang disediakan negara, malah milihnya email gratis dan sebagainya,” ujarnya.
Solusi untuk masalah tersebut sebenarnya sudah ada. Anak bangsa ini memiliki industri keamanan informasi yang sudah mumpuni. ”Tapi ternyata tidak dimanfaatkan dan tidak didukung,” ungkapnya.
Dia menuturkan, sudah banyak perusahaan yang bisa melakukan enkripsi atau pengacakan data. Tapi, pernahkah pemerintah memberikan dukungan. ”Jangan bangga pakai alat anti sadap luar negeri, siapa yang bisa menjamin mereka tidak punya celahnya,” tegasnya.
