MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) senantiasa mengajak pemerintah daerah se-Sumatera Utara meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Tahun lalu, dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara, baru 21 pemda yang berhasil memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, kita sama-sama berharap bahwa opini WTP atas LKPD Tahun 2020 dapat diraih oleh seluruh pemda di wilayah Sumut,” ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang saat memberi sambutan dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah 2021, Rabu (5/5).
Kegiatan secara hybrid yakni daring dan luring di Aula Rapat VIP Lantai III Kanwil DJPb Sumut ini, menurut dia, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini diikuti seluruh kepala BPKD/BPKAD se Sumut. “Sejalan dengan isu yang relevan saat ini, FGD Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021 mengusung tema ‘Membangun Akuntabilitas Keuangan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas LKPD’,” kata Tiarta.
Opini WTP merupakan capaian terbaik yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini WTP juga merupakan salah satu indikator dari praktek pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan best practices. “Capaian opini terbaik itu tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tetapi juga ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai, kecukupan pengungkapan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan,” kata dia.
Tiarta menambahkan, bahwa kegiatan FGD menjadi sarana koordinasi dan sinergi antara Kanwil DJPb Sumut dengan seluruh pemda di Sumut dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemda maupun pemerintah pusat sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel.
“Dengan demikian kualitas LKPD seluruh entitas pemda di Sumut dapat tetap terjaga, terus memeroleh dan mempertahankan opini WTP, dan berdampak nyata dalam
mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia.
FGD menghadirkan dua narasumber yaitu, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan, R Wiwin Istanti dan Kepala Perwakilan BPK Sumut, Eydu Oktain Panjaitan. Adapun sesi diskusi panel FGD dimoderatori oleh Kepala Bidang
PAPK Kanwil DJPb Provinsi Sumut, Mercy Monika R Sitompul. (prn/ila)
Teks foto
FGD: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang (tengah) memberi sambutan dalam FGD Pengelolaan Keuangan Daerah 2021, Rabu (5/5) di aula kantor instansi tersebut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan. FGD diikuti oleh kepala BPKAD se Sumut dan dilakukan secara hybrid. IST
