MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah berusia hampir empat tahun, namun publik belum melihat hasil kerja yang signifikan dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Seharusnya, badan yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden tahun 2016 berada di posisi terdepan mengakselerasi pengembangan dan pembangunan Danau Toba demi menjadi destinasi wisata kelas dunia. Akan tetapi yang terjadi belum seperti itun
Demikian halnya Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba (BPGKT) yang oleh pemerintah didirikan guna mendorong agar secepatnya kawasan Danau Toba yang berada di delapan kabupaten masuk ke dalam Global Geopark UNESCO. Namun, harapan itu belum terwujud.
Sudah bertahun-tahun hingga sekarang, GKT tidak kunjung diakui UNESCO bergabung ke dalam taman bumi dunia. Atas kondisi tersebut, Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam rapat dengar pendapat, Selasa (6/8), mengungkapkan kekecewaannya. Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut Robby Anangga tersebut Dinas Pariwisata sebagai institusi yang terkait dengan BPGKT dan BPODT.
Anggota Komisi B, Richard Sidabutar mengatakan, begitu besarnya perhatian Presiden Jokowi terhadap pengembangan dan pembangunan Danau Toba, akan tetapi tidak sejalan dengan apa yang dilakukan BPGKT dan BPODT. Terlebih kepada BPODT, cukup besar otoritas yang diberikan sesuai dengan Perpres.
Dalam kaitan itu, terhadap rencana Jokowi yang akan menggelontorkan dana sebesar Rp2,4 miliar tahun depan, dikhawatirkan hal itu belum akan membawa manfaat signifikan bagi akselerasi pengembangan Danau Toba jika tidak lebih dahulu dilakukan terhadap manajemen BPODT.
“Diminta kepada pemerintah pusat melalui Menteri Pariwisata agar melakukan evaluasi terhadap BPODT, agar badan dengan otoritas besar untuk pengembangan Danau Toba itu bisa menciptakan kemajuan yang signifikan ke depan,” tegas Richard.
Akan halnya BPGKT yang dibentuk Pemprov Sumut, diminta kepada Gubernur Edy Rahmayadi melakukan evaluasi. “Kami meminta agar BPODT dan BPGKT keduanya dievaluasi segera. Agar kita tidak kehilangan momentum di mana pemerintah pusat memberi perhatian sangat besar membangun Danau Toba menuju pariwisata kelas dunia,” ungkap Richard.
GKT Jadi Agenda Rapat Dewan UGG
Geopark Kaldera Toba(GKT) akan menjadi agenda utama dalam pembahasan di rapat dewan UNESCO Global Geopark (UGG), di Lombok, 31 Agustus-September 2019. Bersama dengan GKT, ada 6 geopark lain dari berbagai negara yang turut dibahas dan statusnya juga sama, tertunda dari tahun 2018.
Dari schedule dan materi pembahasan rapat dewan UGG yang diterima, Selasa (6/8) tertulis, GKT masuk agenda pembahasan yang ketujuh.
General Manager (GM) Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT), Hidayati mengaku tetap optimis GKT diterima di UGG. “Saya optimis, sudah banyak berkas penyelesaian rekomendasi yang telah kita kirim. Tapi seperti yang saya katakan, wewenang itu ada pada UGG dan kita tidak boleh mendahului Tuhan,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut ini.
Dimana menurut Hidayati, ada dua hal guna mewujudkan cita-cita tersebut. Pertama konservasi kawasan Kaldera Toba dan kedua, pemberdayaan masyarakat. “Insyaallah September 2019 nanti hasilnya keluar. Kita berdoa supaya mendapat sertifikat dari UNESCO tersebut,” pungkasnya. (bbs/prn)
