26 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Ketua DPRD Defenitif Belum Jelas

FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9).
FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sampai saat ini belum juga memutuskan siapa yang akan duduk di kursi ketua DPRD Medan priode 2014-2019.

“Belum ada keputusan, kita didaerah juga masih menunggu hasilnya,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Roby Barus usai mengikuti rapat kerja dengan PLN di gedung DPRD Medan, Senin (6/10).

Ia juga mengakui, tertundanya penunjukan pimpinan defenitif menghambat terbentuknya alat kelengkapan dewan. “Saya tidak mau berjanji lagi, kita sama-sama menunggu hasilnya,” sebut Roby.

Roby yang tercatat sebagai Sekrtaris DPC PDIP Medan itu, menyarankan agar pimpinan sementara menyurati DPP PDIP mengenai kendala yang dihadapi anggota dewan karena belum ditetapkannya pimpinan defenitif.”Itupun harus pimpinan sementara dari partai Golkar yang menandatangani surat itu. Apabila Henry Jhon yang menandatangani itu, sama saja seperti membuang ludah keatas yang mengenai muka sendiri,” akunya.

Sementara itu, Hasyim yang juga menjadi kandidat Ketua DPRD Medan, sudah mendapatkan informasi mengenai surat penetapan pimpinan defenitif. Informasi yang diterimanya, bahwa surat itu telah dikeluarkan DPP dan dikirimkan ke DPD.”Memang surat itu belum ditembuskan ke DPC, siapapun yang dipilih menjadi Ketua DPRD defenitif, semua harus bisa menerima keputusan itu, karena itu keputusan yang terbaik,” terang Hasyim.

Terpisah, Wakil Ketua Sementara DPRD Medan, Iswanda Ramli menyebutkan pihaknya masih menunggu penetapan DPP PDIP untuk posisi pimpinan defenitif. “Setelah keputusan itu turun, barulah dijadwalkan pelantikan pimpinan defenitif,” ujar Politisi Golkar itu.

Dalam pembahasan bersama unsur ketua fraksi, sudah dibahas mengenai tenggat waktu PDIP untuk penetapan pimpinan defenitif. “Nanti akan saya pikirkan, untuk mengirim surat dari wakil ketua sementara ke DPP PDIP agar mempercepat penetapan pimpinan defenitif,” kataya sembari berlalu.

Paripurna DPRD Sumut Diundur 9 Oktober

Sementara itu, sidang paripurna agenda penetapan alat kelengkapan dewan ditunda hingga Kamis (9/10). Dalam sidang tersebut akan menetapkan pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut), struktur Komisi, pengumuman struktur fraksi sekaligus pelantikan anggota dewan atas nama Wagirin Arman karena tidak ikut dilantik saat 15 September lalu.

Ketua DPRD Sumut sementara H Ajib Shah mengatakan paripurna harus diundur karena masih ada partai yang belum menyerahkan nama anggota dewan yang akan menjadi wakil ketua DPRD Sumut dan susunan struktur fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Diundur jadi tanggal 9 besok, dari PDIP belum masuh calon pimpinan dewannya,” ujar Ajib, Senin (6/10).

Selain itu, lanjutnya, pengunduran jadwal paripurna tersebut dikarenakan adanya kegiatan peringatan HUT TNI. Sehingga agenda yang dijadwalkan berdasarkan kesepakatan hasil rapat pimpinan pekan lalu, tidak bisa dilaksanakan. “Tanggal 9 Oktober besok kita mau menghadiri acata HUT TNI,” katanya.

Sementara soal belum masuknya nama calon pimpinan dewan dan struktur di fraksi, Ajib mengharapkan sebelum 9 Oktober sudah ada nama-nama tersebut dari PDIP. Sebab sebelumnya kebijakan pengunduran jadwal paripurna juga telah disampaikan kepada anggota dewan agar memahaminya.”Kita sudah sampaikan kepada anggota dewan, agar mereka bisa memahaminya kenapa jadwalnya diundur,” sebutnya.

Anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP Baskami Ginting mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai surat keputusan dari pimpinan partai di pusat perihal penetapan nama-nama calon pimpinan dewan dan ketua fraksi. Ia juga belum mengetahui jadwal persidangan tersebut akhirnya diundur.

Begitu juga anggota dewan dari fraksi Partai Nasdem Nezar Djoeli mengatakan dirinya mendapat informasi dari sekretariat perihal pengunduran jadwal paripurna penetapan alat kelengkapan dewan.

Sedangkan susunan fraksi di Partai Demokrat, kata anggota dewan Sopar Siburian, telah ditetapkan dan disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut sementara. Diungkapkannya, nama-nama tersebut sudah lama menjadi keputusan di DPP. Hanya saja masih menunggu kepastian susunan fraksi ditetapkan, baru pihaknya menyerahkan berkas tersebut. “Sebenarnya untuk wakil ketua dan ketua fraksi sudah ada keputusan dari DPP. Hanya saja masih belum kita sampaikan menunggu kelengkapan yang lain,” ujarnya.

Dikatakan Sopar, keputusan DPP partai menunjuk HT Milwan sebagai wakil ketua DPRD Sumut dan Saleg Bangun sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Sementara dirinya sendiri diangkat sebagai sekretaris fraksi Partai Demokrat. Pimpinan DPD PDIP Sumut sendiri saat hendak dikonfirmasi terkait hal tersebut tidak dapat dihubungi. (dik/bal)

FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9).
FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sampai saat ini belum juga memutuskan siapa yang akan duduk di kursi ketua DPRD Medan priode 2014-2019.

“Belum ada keputusan, kita didaerah juga masih menunggu hasilnya,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Roby Barus usai mengikuti rapat kerja dengan PLN di gedung DPRD Medan, Senin (6/10).

Ia juga mengakui, tertundanya penunjukan pimpinan defenitif menghambat terbentuknya alat kelengkapan dewan. “Saya tidak mau berjanji lagi, kita sama-sama menunggu hasilnya,” sebut Roby.

Roby yang tercatat sebagai Sekrtaris DPC PDIP Medan itu, menyarankan agar pimpinan sementara menyurati DPP PDIP mengenai kendala yang dihadapi anggota dewan karena belum ditetapkannya pimpinan defenitif.”Itupun harus pimpinan sementara dari partai Golkar yang menandatangani surat itu. Apabila Henry Jhon yang menandatangani itu, sama saja seperti membuang ludah keatas yang mengenai muka sendiri,” akunya.

Sementara itu, Hasyim yang juga menjadi kandidat Ketua DPRD Medan, sudah mendapatkan informasi mengenai surat penetapan pimpinan defenitif. Informasi yang diterimanya, bahwa surat itu telah dikeluarkan DPP dan dikirimkan ke DPD.”Memang surat itu belum ditembuskan ke DPC, siapapun yang dipilih menjadi Ketua DPRD defenitif, semua harus bisa menerima keputusan itu, karena itu keputusan yang terbaik,” terang Hasyim.

Terpisah, Wakil Ketua Sementara DPRD Medan, Iswanda Ramli menyebutkan pihaknya masih menunggu penetapan DPP PDIP untuk posisi pimpinan defenitif. “Setelah keputusan itu turun, barulah dijadwalkan pelantikan pimpinan defenitif,” ujar Politisi Golkar itu.

Dalam pembahasan bersama unsur ketua fraksi, sudah dibahas mengenai tenggat waktu PDIP untuk penetapan pimpinan defenitif. “Nanti akan saya pikirkan, untuk mengirim surat dari wakil ketua sementara ke DPP PDIP agar mempercepat penetapan pimpinan defenitif,” kataya sembari berlalu.

Paripurna DPRD Sumut Diundur 9 Oktober

Sementara itu, sidang paripurna agenda penetapan alat kelengkapan dewan ditunda hingga Kamis (9/10). Dalam sidang tersebut akan menetapkan pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut), struktur Komisi, pengumuman struktur fraksi sekaligus pelantikan anggota dewan atas nama Wagirin Arman karena tidak ikut dilantik saat 15 September lalu.

Ketua DPRD Sumut sementara H Ajib Shah mengatakan paripurna harus diundur karena masih ada partai yang belum menyerahkan nama anggota dewan yang akan menjadi wakil ketua DPRD Sumut dan susunan struktur fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Diundur jadi tanggal 9 besok, dari PDIP belum masuh calon pimpinan dewannya,” ujar Ajib, Senin (6/10).

Selain itu, lanjutnya, pengunduran jadwal paripurna tersebut dikarenakan adanya kegiatan peringatan HUT TNI. Sehingga agenda yang dijadwalkan berdasarkan kesepakatan hasil rapat pimpinan pekan lalu, tidak bisa dilaksanakan. “Tanggal 9 Oktober besok kita mau menghadiri acata HUT TNI,” katanya.

Sementara soal belum masuknya nama calon pimpinan dewan dan struktur di fraksi, Ajib mengharapkan sebelum 9 Oktober sudah ada nama-nama tersebut dari PDIP. Sebab sebelumnya kebijakan pengunduran jadwal paripurna juga telah disampaikan kepada anggota dewan agar memahaminya.”Kita sudah sampaikan kepada anggota dewan, agar mereka bisa memahaminya kenapa jadwalnya diundur,” sebutnya.

Anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP Baskami Ginting mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai surat keputusan dari pimpinan partai di pusat perihal penetapan nama-nama calon pimpinan dewan dan ketua fraksi. Ia juga belum mengetahui jadwal persidangan tersebut akhirnya diundur.

Begitu juga anggota dewan dari fraksi Partai Nasdem Nezar Djoeli mengatakan dirinya mendapat informasi dari sekretariat perihal pengunduran jadwal paripurna penetapan alat kelengkapan dewan.

Sedangkan susunan fraksi di Partai Demokrat, kata anggota dewan Sopar Siburian, telah ditetapkan dan disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut sementara. Diungkapkannya, nama-nama tersebut sudah lama menjadi keputusan di DPP. Hanya saja masih menunggu kepastian susunan fraksi ditetapkan, baru pihaknya menyerahkan berkas tersebut. “Sebenarnya untuk wakil ketua dan ketua fraksi sudah ada keputusan dari DPP. Hanya saja masih belum kita sampaikan menunggu kelengkapan yang lain,” ujarnya.

Dikatakan Sopar, keputusan DPP partai menunjuk HT Milwan sebagai wakil ketua DPRD Sumut dan Saleg Bangun sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Sementara dirinya sendiri diangkat sebagai sekretaris fraksi Partai Demokrat. Pimpinan DPD PDIP Sumut sendiri saat hendak dikonfirmasi terkait hal tersebut tidak dapat dihubungi. (dik/bal)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/