Penutupan akses Jalan HM. Said di depan Markas Kepolisian Resort Kota Besar (Mapolrestabes) Medan yang telah berlangsung selama lebih dari sebulan terakhir menuai kritikan tajam. Kebijakan penyekatan jalan ini dinilai tidak lagi proporsional karena tidak hanya melumpuhkan mobilitas para pengguna jalan umum, tetapi juga menyulitkan umat Buddha yang hendak beribadah di Vihara Candi Buddha yang lokasinya berdiri tepat di hadapan markas kepolisian tersebut.
Menanggapi keluhan yang terus berdatangan dari masyarakat, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Hasyim SE, secara tegas meminta Polrestabes Medan untuk segera membuka kembali akses jalan vital tersebut. Menurut politisi yang akrab disapa Hasyim ini, penutupan jalan secara permanen selama lebih dari sebulan tanpa adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung terus-menerus kehilangan urgensi yang kuat.
Ia menjelaskan bahwa dirinya sangat memahami langkah pengamanan yang diambil pihak kepolisian guna mengantisipasi potensi unjuk rasa. Kendati demikian, penutupan tersebut seharusnya bersifat situasional dan hanya diterapkan tatkala aksi unjuk rasa benar-benar sedang berlangsung, untuk kemudian langsung dibuka kembali seperti halnya pengamanan di kawasan perkantoran pemerintahan lainnya. “Kalau misalnya ada aksi unjukrasa, silakan saja ditutup akses jalannya. Tetapi saat tidak ada aksi unjukrasa, ya akses jalan itu harus dibuka. Sama halnya seperti aksi unjukrasa di DPRD Sumut, akses Jalan Imam Bonjol selalu ditutup sementara. Tetapi saat aksi unjukrasa di DPRD Sumut telah selesai, akses Jalan Imam Bonjol langsung dibuka kembali. Begitu juga yang kita harapkan di Jalan HM Said,” katanya.
Diungkapkan Hasyim, Jalan HM Said merupakan fasilitas umum yang harus selalu dapat di akses oleh seluruh masyarakat. Apalagi, terdapat vihara sebagai rumah ibadah umat Budha di wilayah tersebut.”Saya berharap, Polda Sumut dapat memberikan perhatian terhadap kondisi ini. Saya juga yakin dan percaya, Kapolrestabes Medan akan mengambil langkah yang bijaksana dengan membuka kembali akses Jalan HM Said,” pungkasnya.
Keluhan senada sebelumnya juga telah disuarakan oleh Ketua Vihara Candi Buddha Medan, Chandra Alifuddin. Pihak vihara bersama para jemaat mengaku sangat prihatin dan kesulitan menjangkau tempat ibadah akibat penyekatan berkepanjangan tersebut.
Meski sangat menghormati tugas-tugas pengamanan aparat penegak hukum, pihak vihara menilai penutupan harian yang memakan waktu lebih dari sebulan ini telah mengganggu aktivitas keagamaan, memperpanjang waktu perjalanan, serta menimbulkan kemacetan baru akibat pengalihan arus lalu lintas.
Masyarakat dan pengurus vihara berharap agar pihak kepolisian dapat menerapkan pengamanan secara lebih proporsional tanpa harus mengorbankan hak-hak publik. Melalui desakan ini, Hasyim SE bersama unsur masyarakat luas memohon perhatian khusus dari Kapolda Sumatera Utara serta kebijakan bijaksana dari Kapolrestabes Medan agar fasilitas umum di Jalan HM Said dapat segera dipulihkan demi kelancaran aktivitas warga dan kenyamanan beribadah. (map/ila)
