Promosi Hingga ke Bali Fasilitas tak Dibenahi
MEDAN-Pada 27-30 Desember 2011 mendatang, Pesta Danau Toba (PDT) akan digelar. Menariknya, belum lagi even yang dinilai banyak pihak sebagai ajang seremoni belaka tersebut dimulai, ternyata sudah banyak sorotan.
Sorotan mulai dari keberadaan Danau Toba yang dianggap tidak ‘dipedulikan’ dari berbagai sisi, terlebih oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di bawah panji Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Begitu pula dari sisi pemeliharaan, sisi pengelolaan dan pelestarian Dana Toba sendiri.
“Pesta Danau Toba tidak lebih dari kesan hura-hura dari panitia dan Pemprovsu. Even tahunan yang hanya bersifat seremoni dan tidak memberikan sumbangsih kepada pembangunan dan pengelolaan Danau Toba,” ujar akademisi asal Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga pengamat politik, Wara Sinuhaji, kepada Sumut Pos, Selasa (6/12).Dia mengatakan, sudah sekian kali PDT terselenggara, tapi tidak mampu menarik minat wisatawan, malah terkesan semakin ditinggalkan peminat. “Bukan makin bertambah, malah terkesan terus berkurang. Bagaimana tidak, jalan menuju ke sana saja tidak ada perbaikan. Masih kupak-kapik. Bagaimana wisatawan mau datang. Tidak usahlah bicara wisatawan asing, pikirkan dulu bagaimana caranya wisatawan lokal mau berkunjung ke Danau Toba. Saya saja sebagai putra Medan dan Sumut, rasanya malas ke sana,” urainya.
Wara Sinuhaji pun menyayangkan potensi luar biasa tersebut dibiarkan begitu saja. “Padahal, Danau Toba itu aset. Begitu indahnya Tongging, Simarjarunjung dan daerah lain di sekitarnya. Tapi, siapa pula yang mau ke sana, kalau infrastrukturnya saja tidak memadai,” tambahnya.
Kondisi ini, katanya, harus menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah daerah setempat khususnya lagi Pemprovsu. “Ya itu tadi, harusnya pemerintah daerah baik Pemkab maupun Pemprovsu memperhatikannya. Ini sama sekali tidak. Tidak ada gagasan atau ide dari kepala daerah, dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu (Gatot Pujo Nugroho) untuk memperbaiki itu semua. Makanya, PDT itu tidak lebih dari ajang hura-hura,” tukasnya.
Dia menjelaskan, harusnya Plt Gubsu membuat sebuah kebijakan, terlebih dalam sisi mentalitas pembangunan masyarakat. “Harusnya ada ide dari Plt Gubsu, untuk membangun mentalitas. Masalah mentalitas inilah yang tidak ada. Mengenai jalan, seharusnya sudah dari 20 tahun lalau jalan-jalan menuju ke sana sudah bagus, tapi nyatanya sampai sekarang tidak juga. Sekarang semuanya nol, tidak ada yang bisa dibanggakan,” bebernya.
Menyinggung mengenai kunjungan Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas Pariwisata Sumut beberapa waktu lalu ke Bali dalam rangka mempromosikan PDT, Wara Sinuhaji menilai, itu perbuatan sia-sia untuk menghambur-hamburkan uang, dan tidak memberi hasil positif bagi keberadaan Danau Toba.
“Itu sia-sia saja, menghambur-hamburkan uang. Apa kontribusinya untuk pembangunan di sana? Tidak ada,” tegasnya.
Kritik tak kalah pedas diutarakan tokoh pemuda berdarah Batak yang juga Wakil Ketua Bidang Informasi dan Publikasi, Jami’yah Batak Muslim Sumut, Awaluddin Matondang.
“Apa yang mau dibilang ya? Gatot belum ada berbuat apa-apa untuk Sumut, apalagi untuk Danau Toba,” katanya kepada Sumut Pos.
Dijelaskannya, persoalan Danau Toba relatif sangat kompleks. Mulai dari pengelolaan Danau Toba misalnya, mengenai debit air Sungai Asahan sebagai pembangkit turbin arus listrik di sungai tersebut.
“Persoalan Danau Toba, berdampak pada debit air Sungai Asahan untuk menggerakan turbin pembangkit yang ada di sana. Untuk masalah ini saja, perhatian pemerintah terlebih Pemprovsu saja tidak ada. Meskipun sejak Otonomi Daerah (Otda) diserahkan ke Pemkab, tapi Danau Toba itu punya Sumut. Harusnya Pemprovsu memberi perhatian terhadap Danau Toba. Dari itu saja tidak perhatian, apalagi dari sisi pariwisata maupun infrastrukturnya,” paparnya.
Belum lagi dari sisi ekosistem di Danau Toba yang mulai punah, akibat banyaknya limbah yang dibuang ke Danau Toba. Anehnya, Pemkab setempat dan Pemprovsu tidak melakukan tindakan apapun terhadap hal itu. Padahal diketahui, pembuang limbah ke Danau Toba adalah perusahaan-perusahaan di sekitaran Danau Toba.
“Perusahaan di sekitar Danau Toba membuang limbahnya ke situ. Tapi tidak ada yang dilakukan Pemprovsu. Harusnya kan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumut melakukan inevstigasi, evaluasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan itu, tapi nyatanya tidak ada. Dan Pemprovsu di bawah naungan Plt Gubsu juga tidak bertindak,” katanya lagi.
Mengenai PDT, Awaluddin menilai, setiap tahun kualitas penyelenggaraan PDT tidak mengalami peningkatan. Kualitas dan kuantitas malah PDT melorot tajam.
“Saya pikir, secara kualitas dan kuantitas PDT tidak ubahnya even seremoni dan rutinitas belaka. Malah jumlah pengunjung dan pelaksanaan PDT itu sendiri menjenuhkan. Karena itu-itu saja, tidak ada yang baru. Masyarakat atau pun wisatawan pun enggan ke situ.
Pemkab setempat dan terlebih Pemprovsu tidak ada political will atau keinginan yang kuat untuk memperbaiki kondisi Danau Toba sekarang. Gatot tidak bisa memotori dan tidak memiliki konsep yang jelas terhadap Danau Toba,” tutupnya.
Pernyataan senada disampaikan Ganda Manurung ST MBA, salah satu tokoh pemuda Batak yang juga Walikota Lira Medan. “Anugerah ini (Danau Toba) tidak pernah menjadi perhatian Pemprovsu atau Pemkab,” tegas Ganda Manurung.
“Seharusnya Danau Toba menjadi sumber kesejahteraan untuk masyarakat Sumut, terkhusus bagi kabupaten yang berada di sekitarnya juga,” sambungnya.
Ganda Manurung mengatakan bahwa bertahun-tahun petinggi Sumatera Utara hanya berteori dan berwacana untuk membuat Danau Toba menjadi mutiaranya pariwisata Indonesia.
Pesta Danau Toba yang digelar ini, kata Ganda Manurung, hanya pesta biaya, Namun, tidak membawa dampak untuk mengembangkan objek wisata Danau Toba yang lebih baik lagi. “Sekarang ini jangankan wisatawan mancanegara, wisatawan lokal saja enggan datang,” beber Ganda. (ari/rud)
