Apindo Butuh Pekerja Murah
MEDAN-Demonstrasi buruh yang terus berlanjut dengan tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menimbulkan keresahan di Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun menjadi pilihan ketika UMP naik menjadi Rp2,2 juta. Bukan tidak mungkin 500 ribu buruh tahun depan akan kehilangan pekerjaan.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi. “Tahun depan, ancar-ancar (perkiraan, Red) saya yang di-PHK bisa 500 ribuan,’”ujarnya usai seminar HSBC Asia Economic Outlook 2013 di Jakarta, kemarin
Seperti tuntutan buruh di Sumut, UMP idealnya Rp2,2 juta. Angka tersebut sama dengan UMP DKI Jakarta. Menurut Sofjan, UMP 2013 senilai Rp2,2 juta per bulan untuk pekerja skill maupun unskill, dirasa sangat memberatkan pengusaha. “Apalagi, bagi yang padat karya seperti industri tekstil, sepatu, dan beberapa lainnya,” katanya.
Sofjan juga mengkritik pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut bahwa saat ini era buruh murah di Indonesia sudah berakhir. Menurut Sofjan, era buruh murah memang harus diakhiri, namun belum bisa saat ini.
Sebab, kata dia, tingginya pengangguran di Indonesia harus menjadi perhatian, sehingga murahnya upah buruh masih diperlukan sebagai insentif bagi perusahaan untuk menyerap banyak tenaga kerja. “Padahal, buruh itu ada yang mahal, ada yang murah, tergantung kemampuan,” ucapnya.
Sofjan mengatakan, pemerintah memang bisa mengundang investor untuk menyerap tenaga kerja. Namun, saat ini, kebanyakan investor adalah tipe padat modal, bukan padat karya, sehingga tidak bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Jadi, perusahaan padat karya yang sudah ada harus diberi perhatian,” ujarnya.
Apindo Sumut Setujui Cuti Massal
Di sisi lain, para buruh yang ada di Kota Medan yang tidak ikut berunjuk rasa meminta izin cuti massal ke perusahaan. Mereka berdalih untuk menghindari berbagai masalah dari aksi unjuk rasa buruh yang dilakukan antara lain dengan aksi sweeping.
“Permintaan pekerja itu disetujui sebagian besar perusahaaan anggota Apindo Sumut. Apalagi pekerja tidak keberatan tidak mendapat upah saat mereka cuti massal,” ujar Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa, di Medan, Kamis sore.
Hal tersebut diungkapkannya di sela acara minum kopi bersama puluhan pengusaha dan pekerja dari berbagai industri yang sudah sepakat untuk tidak beroperasi sejak hari pertama aksi unjuk rasa pada Hari Rabu dan termasuk Kamis hingga waktu yang belum ditentukan. Minum kopi bersama itu tidak dijadwalkan, tetapi berlangsung mendadak setelah para pengusaha melalui telepon selular saling bercerita tentang kondisi situasi perusahaan di tengah aksi unjuk rasa.
Dijelaskannya, tidak keberatannya pengusaha memberikan cuti massal tersebut dikarenakan pada bulan Desember produksi tidak terlalu banyak karena aktvitas perusahaan juga sedang sepi. “Pada akhir tahun ekspor-impor menurun karena perusahaan di luar negeri juga sebagian besar sudah tidak beroperasi. Jadi, yang rugi dampaknya demo ini ya buruh,” lanjutnya.
Cuti massal bukan hanya menghilangkan hak cuti mereka tetapi juga pendapatan. “Kondisi itu harusnya mendapat perhatian serius pemerintah dan massa yang berunjuk rasa,” katanya.
Apindo, kata dia, tetap meminta pemerintah bersikap tegas menyikapi tuntutan kenaikan UMP dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Sumut. Alasannya UMP dan UMK itu sudah sesuai mekanisme. “Kalau mau diubah, harusnya peraturan atau ketentuan komponen hitungan upah itu yang duluan diubah.Tidak bisa begitu saja dinaikkan atau diturunkan, Indonesia itu negara hukum,”katanya.
Tuntutan upah di luar ketentuan apalagi berlaku anarkis akan merusak nama Sumut dan Indonesia di mata internasional dan itu akan berdampak pada menurunnya minat investasi. Padahal di tengah krisis global, Indonesia justru sedang dilirik investor.
“Pekerja jangan melihat pada penetapan UMP karena sebenarnya itu hanya jaring pengaman. Buktinya bayak perusahaan yang sudah menggaji karyawannnya di atas angka itu,” katanya.
Apalagi, kata dia, dewasa ini, Pelaksana tugas Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho sudah menetapkan UMP di atas angka yang sebelumnya disepakati pengusaha yakni Rp1,375 juta per bulan. “Pekerja juga harus memikirkan pengusaha. Kalau perusahaan tidak bisa membayar gaji tinggi lalu memilih PHK, bagaimana nasib sebagian pekerja yang dipecat itu,” lanjutnya.
Koordinator aksi massa buruh dari kawasan Belawan, Medan, Parulian Sinaga, di Medan, menyebutkan, massa buruh di Sumut berencana melakukan aksi unjuk rasa minimal selama tiga hari atau sampai Jumat, kalau Pelaksana tugas Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho tidak menerima tuntutan pekerja menaikkan upah. “Kami meminta Plt Gubernur Sumut menjamin akan menolak menandatangani UMK di bawah Rp2,5 juta per bulan dan sekaligus meminta UMP menjadi Rp2.2 juta dari yang ditetapkan dewasa ini Rp1,375 juta,” katanya.
Pabrik Beroperasi Malam Hari
Kemarin, buruh masih mengelar aksi unjuk rasa di Lapangan Garuda Tanjungmorawa. Jumlah buruh yang melakukan aksi tidak sebanyak hari sebelumnya, namun sweeping ke pabrik-pabrik tetap dilakukan.
Ada beberapa perusahaan didatangi seperti perusahaan Medisafe Technologies di Jalan Batangkuis Tanjungmorawa. Saat mengelar sweeping para buruh sempat terjadi keributan. Keributan dapat diredakan oleh petugas kepolisian yang datang ke lokasi.
Aksi buruh itu tetap mendapat pengawalan yang ketat dari kepolisian. Koordinator Aksi Pekerja Buruh Melawan Deliserdang, Hermanto mengumumkan kepada ribuan buruh agara menunggu kepastian dari Plt Gubsu hingga Sabtu (8/12). “Bila Sabtu nanti Gatot tidak menyetujui permintaan kita, maka kita sepakat akan melumpuhkan Sumatera Utara, dengan cara mengelar aksi yang lebih besar lagi,” teriak Hermanto.
Di Kawasan Industri Medan (KIM), sweeping pun tetap dilakukan oleh massa Pekerja Buruh Belawan (PBM). Akibatnya, meski personel brimob bersenjata lengkap disiagakan untuk menjamin keamanan, namun sejumlah investor tetap enggan berproduksi. Mereka baru berani melakukan aktivitas produksinya pada malam hari.
“Sudah dua hari ini operasional produksi sejumlah pabrik di KIM terganggu, mereka berhenti produksi aksi unjuk rasa buruh masih berlangsung hari ini,” kata Staf Humas PT KIM (Persero), Amri.
Akibat terhentinya kegiatan produksi pabrik di kompleks perindustrian terbesar di Sumatera Utara ini, diperkirakan mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Bahkan untuk mengurangi dampak kerugian.
“Beberapa pabrik terpaksa mengalihkan kegiatan produksi pada malam hari dan kalau siang hari mereka terpaksa berhenti berproduksi karena takut menjadi sasaran,” ungkap Amri.
Sementara, personel brimob bersenjata lengkap tetap melakukan pengamanan di areal industri tersebut. Sebagian personel terlihat berjaga-jaga di depan pintu masuk menuju KIM II, Mabar Kecamatan Medandeli. Pengamanan itu dilakukan guna mengantisipasi terjadi aksi anarkis massa buruh. (owi/kim/jpnn/ram/btr/mag-17)
