Hal senada dilontarkan Leonard Surungan Samosir. “Apapun bentuknya, Komisi V DPR RI harus mendukung dan merspon usulan ICK ini. Dalam arti kata, harus ada oleh-oleh yang kami bawa pulang. Kika tidak, kami akan berkemah di Komisi V DPR RI ini, sampai jalan tol Medan-Karo ada kesimpulannya,” ketusnya.
Sementara itu, Bupati Karo Terkekin Brahmana menegaskan, pembangunan jalan tol Medan-Karo ini bersifat mendesak dan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dan ini akan menjadi penggerak roda perekonomian antar daerah, seperti Medan-Deliserdang, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan wilayah Provinsi Sumut-Aceh.
Untuk mengatasi permasalahan ini, paling tidak ada dua opsi dalam wacana peningkatan jalan raya Medan-Karo yang bisa dilakukan, yaitu dibangun jalan tol atau pembangunan jalur layang. “Hal ini sudah lama diusulkan masyarakat termasuk Ikatan Cendekiawan Karo sebagai inisiator gagasan dan ide,” ujar Terkelin.
Menanggapi itu, anggota Komisi V DPRD RI, Sahat Silaban mengaku akan mendukung pembangunan jalan tol Medan-Karo tersebut. Demikian juga dengan Dr Capt Anthon Sihombing, yang juga siap memperjuangkan anggarannya di APBN 2019. Namun, dia mengaku belum mengetahui informasi tentang dana Rp500 miliar untuk pembangunan jalan tol Medan-Karo yang disebut-sebut sudah ditampung Kementerian PUPR di APBN 2019.
“Nanti saya cek dulu, dan saya komunikasikan apakah dana Rp500 milia ini bisa dimasukkan dalam P-APBN 2019, oleh Bappenas bersama Kementerian PUPR,” ujar Anthon. “Jika memang bisa, saya akan dukung dalam pembahasan anggaran nanti selaku kami komisi V DPR RI untuk menetapkan alokasi dana tersebut,” janjinya.
Pada prinsipnya, Anthon yang berasal dari Dapil Sumut selalu mendukung pembangunan di wilayah jajaran Provinsi Sumut, apa lagi terkait jalan tol Medan-Berastagi. “Selain jalan tol ini, kami juga mengusulkan agar dibangun bandara cargo di Karo untuk menunjang kawasan Danau Toba. Rencana ini lagi dibahas di Komisi IV,” terangnya.
Kesimpulannya, sebelum dibahas dalam P-APBN 2019, Anthon mengaku pihaknya akan melakukan reses terlebih dulu ke Karo. “Tapi kami tidak bisa turun langsung, kami minta Bupati Karo buatkan surat ke Komisi V DPR RI, perihal kunjungan kami ke Karo,” pintanya.
“Mudah mudahan jika tidak ada halangan kami akan segera datang ke Karo dan menggelar rapat bersama ICK, Komisi D DPRD Provsu, para bupati pada bulan Januari 2019 ini,” tandasnya.
Menyahuti hal tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan akan segera membuat surat tersebut ke Komisi V DPR RI. “Kami juga berterima kasih atas kepedulian Komisi V DPR RI yang telah merencanakan pembangunan lapangan bandara cargo di Karo untuk mendukung destinasi Danau Toba yang sedang dibahas di Komisi IV DPR RI,” tutup Terkelin. (bal/deo)
