SUMUTPOS.CO – Usulan pembangunan jalan tol Medan-Karo mendapat dukungan dari DPR RI. Komisi V DPR RI berjanji membawa usulan ini dalam rapat anggaran, agar biaya pembangunannya dapat ditampung dalam P-APBN 2019.
Tak cukup sampai di situ, Komisi D DPRD Sumut bersama beberapa kepala daerah dan perwakilan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) akan ‘mengejar’ Presiden RI Joko Widodo agar pembangunan tol tersebut segera dimulai tahun depan.
SEKRATARIS Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, pihaknya telah menyampaikan usulan pembangunan jalan layang Medan-Karo ke Komisi V DPR RI. Kehadiran mereka diterima Anton Sihombing dan Sahat Silaban. Sebagai wujud dukungan, dua legislator tersebut berjanji akan memperjuangkan usulan anggaran di Perubahan APBN 2019.
“Mereka (Komisi V DPR RI) nanti akan rapat dengan Kementerian PU-PR dan menyampaikan usulan ini. Intinya, mereka mendukung, paling tidak agar ada yang dikerjakan tahun depan. Misalnya bisa saja untuk satu ruas di kawasan Sibolangit,” ujar Sutrisno saat dihubungi Sumut Pos, Kamis (6/12) usai pertemuan di Komisi V DPR RI.
Namun yang terpenting, kata Sutrisno, adalah bagaimana untuk tahap pertama dianggarkan biaya konsultan untuk dilakukan studi pada 2019. Sehingga tahap pra konstruksi bisa dilaksanakan segera. “Makanya kita besok (hari ini) mendatangi Kementerian PU-PR lagi. Namun memang waktunya tidak terlalu cepat, karena usulan itu bisa ditampung di Perubahan APBN 2019. Sementara kita menilai ini kebutuhan mendesak,” katanya.
Untuk mengejar pembangunan di 2019 secara maksimal, lanjut politisi PDIP ini, pihaknya juga berencana memperjuangkan bagaimana bisa bertemu lansung dengan Presiden RI Joko Widodo. Sebab sebagai Kepala Negara, menurutnya dapat mengambil kebijakan dengan wewenangnya. “Kita mau minta supaya bertemua langsung ke Presiden. Memang secara normal, usulan itu bisa diterima. Tetapi dari sisi kebutuhan, ini sudah mendesak. Sehingga kalau sifatnya mendesak, Presiden dapat menggunakan kewenangannya menjadikan ini skala prioritas,” jelasnya.
Tanpa bermaksud berpikiran negatif tentang kondisi alam dan berbagai kejadian di jalur tersebut, Sutrisno menilai bahwa deretan peristiwa, baik yang disebabkan alam maupun karena kecelakaan di jalur tersebut harus segera diantisipasi. Alasan inilah katanya yang akan disampaikan agar Presiden mendengar langsung. “Bisa saja kan masuk kategori bencana. Tapi bukan kita menginginkan itu, melainkan banyaknya terjadi bencana dan kejadian yang mungkin akan berdampak buruk,” sebut Sutrisno yang juga hadir bersama Bupati Karo, Bupati Samosir, Wakil Bupati Dairi, Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) serta anggota DPRD Sumut lainnya.
Rencana bertemu Kementerian PU-PR sendiri sebelum menemui RI 1. Sutrisno mengatakan, langkah itu adalah bagian dari alur yang mereka jalankan. Dengan begitu, akan diketahui seperti apa kajian akademis sebelum proyek ini diterima dan dijalankan. “Sebenarnya kita tetap harus ke sana (Kemen PU-PR). Tetapi karena kita berharap ada kebijakan strategis. Mudah-mudahan beliau (Presiden RI) punya waktu. Apalagi alasan kita tepat, daerah itu bukan hanya jalur alternatif ke Danau Toba, tetapi juga ke Aceh melalui Pakpak Bharat,” jelasnya lagi.
