MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) menyoroti kinerja dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. HMI menilai, usai dilantik pada 2019 lalu, pimpinan DPRD Sumut tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) secara maksimal, bahkan melukai hati masyakat Sumut.
Seperti pembagian laptop baru di tengah situasi kondisi ekonomi yang susah akibat pandemi, justru DPRD Sumut dapat 100 laptop baru dengan menelan biaya Rp1,6 miliar lebih.
“Saat ini kita dilanda pandemi, dampaknya pada segala lini termasuk ekonomi masyarakat Sumut yang semakin melemah, namun di saat ini juga semua anggota DPRD Sumut menerima laptop baru. Kalau hanya untuk mendukung pertemuan virtual atau zoom meeting saya pikir terlalu dibuat-buat alasannya,” ujar Ketua Umum HMI Sumut, M Alwi Hasbi Silalahi kepada Sumut Pos, Kamis (7/1).
Atas dasar hal itu HMI Sumut meminta agar segala perangkat pimpinan DPRD Sumut untuk segera diganti. Karena menurutnya, bobroknya lembaga DPRD itu disebabkan oleh ketidakpahaman Tupoksi dan ketidaktegasan dari pimpinan DPRD Sumut.
“Agar kebobrokan ini tidak berlanjut dan tidak semakin parah, HMI mendesak agar pimpinan DPRD Sumut segera diganti, karena buruknya kinerja dari anggota itu disebabkan dari ketidakbecusan pimpinan,” tegas Hasbi.
Ia menilai, sejak dilantik pada September 2019 lalu, hingga saat ini, pimpinan DPRD tidak bekerja secara maksimal dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.
Sebab, pimpinan di DPRD Sumut saat ini dinilai tidak mampu membawa DPRD dalam memperlihatkan keterwakilan mereka atas rakyat. Hal itu kerap terlihat dari banyaknya anggota DPRD Sumut yang tidak hadir saat sejumlah agenda rapat DPRD berlangsung.
“Sering kali kita lihat banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir saat rapat, padahal itu penting untuk menyuarakan segala keluh-kesah rakyat. Disini kita perlu evaluasi pimpinannya, bagaimana proses mereka mengajak para anggota untuk rapat,” katanya.
Selain itu, di saat pandemi virus Covid-19 ini, Hasbi menilai DPRD Sumut juga acap kali menggelar kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk menimbulkan keramaian dan klauster baru, mulai dari kegiatan reses hingga kepada kegiatan Rapat Kerja di daerah zona hijau Covid-19.
“Di saat masyarakat diharuskan untuk menghindari keramaian dan menjalankan prokes Covid-19, tapi disaat itu pula anggota DPRD (Sumut) kita selalu melaksanakan kegiatan yang memungkinkan untuk terjadinya keramaian dan klauster baru, seperti Reses II pada Mei 2020 dan Raker di daerah zona hijau pada September 2020 lalu,” pungkasnya. (map/ila)
