MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ikatan Mahasiswa Batak Toba (Imabato) Kota Medan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (7/4).
Dalam aksinya, mahasiswa meminta Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Topan OP Ginting, dari jabatannya.
Kordinator aksi, Yohanes Simanjuntak mengatakan, mereka menduga banyak dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PU Kota Medan. Alasannya, hingga saat ini, masih sangat banyak proyek mangkrak pengerjaan trotoar di Kota Medan, satu di antaranya di sepanjang Jalan AR Hakim Medan.
“Lalu pengerjaan trotoar mulai dari simpang Jalan Wahidin sampai simpang Jalan Aksara yang bernilai Rp3,6 miliar, yang berasal dari APBD Medan Tahun Anggaran (TA) 2021, juga mangkrak. Ini harus menjadi perhatian Pak Wali terhadap kinerja Kepala Dinas PU,” teriak Yohanes.
Yohanes juga mengatakan, Kepala Dinas PU Kota Medan juga dinilai berkinerja lambat dalam menyerap anggaran senilai Rp1 triliun lebih, yang ada di dinas tersebut.
“Sampai saat ini, kami tidak melihat adanya perkembangan pembangunan infrastruktur yang signifikan di Medan. Kami khawatir, anggaran sebesar itu tidak terserap maksimal. Akhirnya, nanti banyak pekerjaan yang tidak terkerjakan, dan berbuntut dikerjakan secara asal-asalan,” jelasnya.
Mahasiswa juga menyesalkan sikap Dinas PU Kota Medan yang tidak bisa berkolaborasi dengan para stakeholdernya. Padahal Bobby selalu meminta kepada setiap OPD yang ada di jajarannya untuk bisa berkolaborasi dalam membangun Kota Medan.
Pantauan Sumut Pos, Bobby akhirnya keluar dari Gedung Balai Kota Medan, untuk menemui mahasiswa. Bahkan, dia juga mempersilakan massa untuk masuk ke halaman gedung Balai Kota Medan. Menjawab apa yang disampaikan mahasiswa dalam aksinya, Bobby membantah dugaan mahasiswa yang mengatakan ada praktik korupsi di tubuh Dinas PU Kota Medan.
“Bagaimana mau ada korupsi? Pekerjaannya saja belum dibayar. Apa yang mau dikorupsi?” jelas Bobby.
Selanjutnya, Bobby memastikan, sejumlah pekerjaan yang disebut mangkrak merupakan pekerjakan di 2021, dan tetap akan diselesaikan pada 2022 ini.
“Kalau tidak selesai, maka tidak akan dibayar. Kami sudah komitmen hal itu dengan pihak pekerja. Kalau pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi, kami juga tidak akan bayarkan,” bebernya.
Tak cuma itu, dia juga menegaskan, saat ini Pemko Medan telah berupaya untuk memutus praktik pungli di Dinas PU Kota Medan dengan menghapus sistem tender pada sejumlah pekerjaan fisik, dan menggantinya dengan sistem e-Katalog. Dengan sistem e-Katalog ini, Dinas PU Kota Medan dapat meminimalisir adanya pertemuan dengan pihak ketiga (kontraktor).
“Begitu pun, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah memberikan kritik, dan turut mengawasi kinerja Pemko Medan. Anggaran Dinas PU Medan memang terbilang besar, Rp1 triliun lebih. Dan ini memang harus diawasi bersama,” pungkas Bobby. (map/saz)
