MEDAN-Perubuhan Masjid Al-Ikhlas di Jalan Timor, masih menuai protes dan kritik dari berbagai ormas Islam. Selain menuding Pangdam I/BB tidak bijak, sejumlah ormas Islam juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang agar masjid tersebut bisa dibangun lagi.
Ketua Forum Umat Islam (FUI) Heriansyah mengatakan, Kodam I/BB mestinya berupaya menjaga persatuan umat Islam di Sumut. Selain itu, pihaknya akan tetap melanjutkan perjuangan. “Yah, akan tetap berjuang sampai masjid itu dibangun lagi,” katanya.
Pantauan Sumut Pos, lokasi perubuhan masjid itu tampak sepi dari aktifitas baik dari pihak Kodam maupun pihak jamaah Islam. Sebelumnya, sekitar 1.000-an jamaah melakukan salat di lokasi itu.
Sementara, Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar didampingi Asisten Intel Kasdam I/BB Kolonel ARH Andi Sumangerukka dan Was Intel Letkol Kav Hendrawan dalam konferensi pers, Sabtu (7/5) di Hotel Polonia Medan, meminta agar perubuhan masjid Al Ikhlas tidak lagi dipermasalahkan. Pasalnya, pendirian masjid tersebut bukan di tanah wakaf. Hasrul mengatakan, setelah melihat surat keputusan Ketua Tim Wakaf Kota Medan dan telah dipertimbangkan intansi lain seperti Pemko Medan, kepolisian, pihak kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan serta masyarakat, ternyata sifat lahan masjid tidak wakaf.
“Karena tidak wakaf, maka perubuhan masjid dengan menggantikan kepada aset lainnya tidak mesti seizin menteri agama. Umat Islam jangan terprovokasi,” katanya.
Dia mengharapkan, sebaiknya persoalan ini tak lagi dikaitkan dengan pihak Kodam dan jajarannya. Hasrul juga meminta agar pemerintah melakukan pendataan seluruh masjid-masjid untuk diketahui alas haknya. Ini perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi ke depan.
“Sebenarnya uang pengganti untuk pembangunan masjid tersebut sudah diserahkan Rp700 juta disaksikan Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan diterima oleh Ustadz Zulfikar Hajar di hadapan ormas dan sejumlah umat muslim di masjid Al Amin,” ucapnya.
Asisten Intel Kasdam I/BB Kolonel Arhanud Andi Sumangerukka menegaskan, TNI pada prinsipnya tak memiliki tanah. Adapun tanah yang diduduki itu tercatat dalam dokumen Departemen Keuangan (Depkeu). “Karena tanah ini punya Negara, masuk dalam daftar IKN (inventarisasi kekayaan negara). Kodam hanya sebagai pengguna saja,” ujarnya. (mag-8/ril)
