MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Pemerintah Kota (Pemko) Medan akhirnya mengetahui delapan (bukan lima) hotel di Kota Medan yang digunakan sebagai tempat isolasi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru datang dari luar negeri, guna memutus mata rantai pendemi Covid-19.
Daftar nama kedelapan nama hotel tersebut diperoleh Pemko Medan dari hasil pencarian sendiri, bukan dari Pemprov Sumut.
“Setelah rapat koordinasi dengan Pemprovsu kemarin, kita cari tahu, kita kumpulkan informasi. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu delapan hotel di Kota Medan yang dipakai sebagai tempat isolasi WNI dari luar negeri,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Jumat (7/5).
Dikatakan Agus, kelima hotel tersebut saat ini menjadi perhatian Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan, karena hotel-hotel tersebut merupakan stakeholder Dispar Kota Medan.
Walaupun hotel-hotel tersebut menampung para WNI yang baru datang dari luar negeri, namun hotel-hotel tersebut tetap diperkenankan untuk menerima tamu atau pengunjung umum. Artinya, hotel-hotel tersebut tidak hanya dipergunakan khusus untuk para WNI yang sedang menjalani isolasi.
“Hal itu memang sudah diatur dalam surat keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No.9 Tahun 2021 Tentang Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR Bagi WNI Pelaku Perjalanan Internasional. Jadi hotel-hotek itu diperkenankan menerima tamu umum, selama mengikuti prokes,” ujarnya.
Agus mengatakan, pihaknya tidak mengetahui dari mana anggaran yang dipergunakan untuk membiayai kedelapan hotel yang digunakan sebagai tempat isolasi tersebut. Kata dia, itu kewenangan penuh dari Satgas Covid-19 Provinsi Sumut. “Sebab yang menentukan hotel-hotelnya juga bukan kita (Pemko). Yang pasti, anggarannya bukan di Pemko,” katanya.
Namun sesuai instruksi Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, kata dia, pihaknya siap membantu hal-hal yang dibutuhkan terkait penanganan isolasi di hotel-hotel tersebut, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan.
“Intinya kita siap membantu, kita ingin membantu,” tuturnya.
Disebutkan Agus, lima hotel karantina hasil penelusuran awal Dispar yakni: Hotel Madani (Medan Kota), Hotel Putra Mulia (Medan Petisah), Hotel Grand Darusalam (Medan Petisah), Hotel De Paris (Medan Barat), Saka Hotel (Medan Sunggal).
Ditambah tiga hotel isolasi hasil penelusuran terakhir hingga Jumat (7/5), yakni Hotel Bumi Malaya (Medan Sunggal), Hotel Antares (Medan Kota), dan Hotel Griya (Medan Helvetia)—Lihat grafis.
“Dengan 3 tambahan hotel tersebut, maka jumlah hotel untuk isolasi mandiri di Kota Medan bukan 5 hotel seperti disebutkan Pemprovsu, tetapi ada 8 hotel. Dan itu pun bisa saja bertambah, karena kita belum dapatkan datanya dari semua hotel. Ada sebagian hotel yang tidak mau menunjukkan data tamunya, dengan alasan harus ada surat dulu dari BPBD Provinsi. Ini kita sedang terus melakukan penelusuran ke hotel-hotel lainnya,” terangnya.
Berdasarkan informasi yang diterima, Dispar Medan akan melakukan evaluasi ataupun koreksi pada hotel-hotel tersebut di bulan Mei mendatang. “Artinya ada kemungkinan kalau di bulan Mei nanti ada sebagian dari hotel-hotel itu yang tidak digunakan lagi untuk tempat isolasi mandiri. Tapi yang mana hotelnya, itu kita belum tahu. Dan itu bukan kita (Satgas Covid-19 Medan) yang menentukan,” pungkasnya.
Bobby Tegaskan Ingin Bantu Edy
Sementara itu, terkait polemik ‘tidak ada koordinasi’ dari Pemprovsu Sumut kepapada Pemko Medan terkait tempat karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri, menurut Wali Kota Medan Bobby Nasution, semestinya tidak perlu terjadi.
“Tugas kami Pemko Medan adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat, utamanya kondisi perkembangan penanganan Covid-19. Kami ingin kejelasan. Alangkah baiknya jika ada kejelasan tentang karantina di hotel yang ada di Kota Medan itu teknisnya bagaimana,” papar Bobby Nasution, menanggapi keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan pihak terkait di provinsi, menunjuk sejumlah hotel dan dinas di Kota Medan untuk jadi lokasi karantina bagi WNI, tanpa koordinasi ke Pemko Medan.
Misalnya, jika WNI yang masuk ke Sumut lewat Kota Medan adalah warga Mebidangro, atau warga dari daerah lainnya, apakah tetap dikarantina di hotel yang ada di Medan? Atau dikembalikan ke daerahnya. Atau bagaimana?
“Kami perlu tahu hal seperti itu. Terlebih banyak masyarakat Medan yang tidak tahu ada hotel yang dijadikan lokasi karantina. Kalau ada yang nginap di situ, atau sahur, buka bersama, ‘kan jadi masalah baru itu? Kalau dikoordinasikan, ‘kan kami bisa antisipasi,” terang Bobby.
Menurutnya, itu menjadi PR yang harusnya bisa diselesaikan bersama jika ada koordinasi yang baik dengan Pemprovsu. Ia mengatakan, Pemko hanya ingin agar penanganan Covid-19 —utamanya varian baru yang mungkin masuk ke Indonesia—berjalan maksimal.
“Bukan mau apa-apa. Kami mau bantu. Izinkanlah kami terlibat untuk membantu, menjaga prokes dan mendata. Jika tidak, susah nanti. Bayangkan andai satu hotel ada 100 WNI, masing-masing ada keluarga datang dua orang, sudah ratusan di situ. Petugas itu tidak tahu. Maka kami ingin kirim personel untuk membantu, itu saja,” lanjutnya.
Polemik antara Walikota Medan dengan Gubsu ini bermula setelah pihak Pemko Medan merasa tidak dilibatkan dalam penunjukan lokasi karantina WNI dari luar negeri, di Kota Medan. Bahkan Bobby awalnya mendapat info, tidak ada hotel di Medan yang dijadikan lokasi karantina.
“Kami langsung dengar via telepon dengan Pak Gubernur dan Dinkes, katanya per 1 Mei tidak ada lokasi karantina di Medan. Ternyata setelah kami cek, ada. Sekali lagi kami sampaikan, kami ingin membantu penanganan Covid-19,” pungkas Bobby.
Satgas: Tak Ada Masalah
Terkait polemik ‘tak ada koordinasi’ mengenai lokasi isolasi WNI di sejumlah hotel di Medan antara Pemko Medan dengan Pemprovsu, Satgas Covid-19 Sumut angkat bicara.
Wakil Ketua Satgas Covid-19 Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, mengatakan, isu itu nampaknya dijadikan panggung politik dengan cara membentur-benturkan Gubsu dengan Wali Kota.
“Padahal Pak Gubernur biasa-biasa aja. Dia ‘kan memang ceplas ceplos orangnya. Pak Wali Kota sendiri dengan kekalemannya tidak berespon terlalu hebat. Tapi di media, seolah-olah mereka ini berantam habis,” kata Alwi menjawab wartawan, Jumat (7/5).
Disebut Alwi, ‘perseteruan’ antara Gubsu dan Wali Kota Medan ini justru merugikan masyarakat secara umum. Dan hanya menguntungkan orang-orang politik yang berkepentingan. “Perlu dicatat itu. Karena capek kita kalau begini terus. Jadi panggung politik jadinya,” tegas Kepala Dinkes Sumut itu.
Senada, Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar, juga mengatakan tak ada masalah antara Gubernur Edy dan Wali Kota Bobby. “Tidak ada masalah antara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hubungan keduanya saat ini sedang baik-baik saja,” ujarnya.
Disebutnya, keberadaan lokasi karantina di Medan sudah sering dibahas Satgas Covid-19 Sumut dan Kota Medan. Ia menduga, Bobby belum mendapatkan informasi detil terkait hal itu. “Terkait tempat isolasi warga Indonesia dari luar negeri, wali kota mungkin belum mendapat informasi. Walaupun hal ini sudah sering dibahas bersama pejabat Satgas Covid-19 Kota Medan sejak akhir tahun 2020 yang lalu. Wali Kota Medan juga memiliki tekad yang sama, sehingga ingin mengetahui setiap upaya penanganan Covid-19 di Kota Medan. Dengan demikian, Pemko Medan dapat ikut serta bersama Pemprovsu dalam upaya menanganinya,” pungkasnya. (map/prn)
