Menurut Hadar, dampak utama penundaan pilkada adalah biaya yang makin tinggi. Sebab, dana sudah telanjur dikeluarkan dan panitia ad hoc telah mulai bekerja. Penundaan akan menambah masa kerja panitia dan berakibat membengkaknya kebutuhan anggaran. “Kami mendapat banyak masukan dari daerah bahwa pilkada jangan ditunda,” lanjutnya. Sebab, masa kerja kepala daerah sudah hampir berakhir dan otomatis harus ada pilkada.
Hal senada disampaikan anggota KPU Sumatera Utara (Sumut) Evi Novida Ginting. Ditemui di sela raker di gedung KPU kemarin, Evi menyatakan bahwa isu penundaan pilkada tidak pernah sampai ke daerah. Dia berharap elite di parlemen tidak membuat kegaduhan politik baru dengan memunculkan isu penundaan pilkada.
“Mohon supaya kami di daerah diberi keluangan lah. Untuk bisa bekerja setenang mungkin,” tuturnya. Dia memastikan bahwa Sumut siap menggelar pilkada di 23 kabupaten dan kota. Seluruh aturan sudah siap, anggaran juga telah cair, dan tahapan sudah dimulai. Dari sisi koordinasi dengan stakeholder lain pun, pihaknya sudah siap.
Menurut Evi, publik harus diyakinkan bahwa pilkada akan dilaksanakan sesuai jadwal, 9 Desember mendatang. Penundaan pilkada bakal merugikan banyak pihak. Dari sisi penyelenggara, pihaknya juga akan kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut. “Tidak ada opsi penundaan bagi kami sebagai penyelenggara. Karena semua sudah terpenuhi,” tegasnya.
Terkait itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pilkada tetap akan berlangsung serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang. Pasalnya, tahapan telah berlangsung sejak 17 April lalu. Bahkan pada 26-28 Juli mendatang sudah memasuki pendaftaran bakal calon kepala daerah dari partai politik. Selain itu anggaran untuk pelaksanaan pilkada juga telah tersedia.
Demikian juga dengan anggaran pengamanan, meski masih ada kekurangan dari total yang diminta Polri, namun mantan Sekjen DPP PDIP ini meyakini akan terpenuhi dalam waktu dekat.
“Sebelumnya (anggaran, Red) untuk KPU lambat, tapi akhirnya tuntas. Bawaslu juga (untuk anggaran pengawasan, Red), tapi sekarang hanya tinggal 12 daerah (yang belum tuntas anggaran pengawasannya, red). Ini masalahnya apa, sama juga dengan pengamanan, pasti dapat diselesaikan,” ujar Tjahjo, Selasa (7/7).
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, dari Rp 1,07 triliun anggaran pengamanan yang diusulkan, baru Rp363 miliar yang terpenuhi. Karena itu di daerah yang anggaran pengamanannya belum terpenuhi, Badrodin mengusulkan pelaksanaan pilkadanya ditunda. Demi mengantisipasi potensi kerawanan.
“Yang saya tahu kepolisian dengan Menkeu sudah ada (pembicaraan,red). Tinggal bagaimana mekanismenya. Pilkada kan baru Desember, masa sekarang mau rusuh? Kan nggak? Ini masih tahap pendaftaran,” ujar Tjahjo. (jpnn/rbb)
