MEDAN, SUMUTPOS.CO – Titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Utara terdeteksi sebanyak 191 titik dengan luasan 510 hektare. Namun sepanjang 2019 ini, dari hotspot yang ada dan setelah dicek ke lapangan, cuma terjadi karhutla di 40 titik saja.
“Jadi titik hotspot itu belum tentu menandakan kebakaran,” kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Yuliani Siregar menjawab Sumut Pos, Rabu (7/8)n
Menurut Yuliani, dari 40 titik karhutla, mayoritas terjadi di Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), dengan luas 164 hektare. Adapun pemicunya disebut dia, masyarakat
kerap lalai di saat membakar sesuatu di area lahannya, ditinggal begitu saja, padahal api belum benar-benar padam. “Untuk itu ke depan kami akan lebih berkoordinasi, baik dengan jajaran TNI dan Polri, BPBD maupun elemen masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, permintaan koordinasi lebih intens antar pemda dan aparat TNI-Polri soal karhutla juga ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).
“Namum secara langsung, saya tidak mendengar karena tidak berada di dalam. Begitupun hasil pertemuan seperti pemberitaan media massa, bahwa presiden meminta ada upaya lebih serius dalam hal meminimalisir peristiwa karhutla ini. Data yang kami miliki tersebut soal karhutla merupakan data terbaru sampai 6 Agustus 2019,” katanya.
Selain Paluta, wilayah dengan titik api tertinggi ada di Tapanuli Selatan dengan 18 hotspot. Selanjutnya Labuhanbatu Utara dan Kepulauan Nias. Namun demikian, sambung Yuliani, di Sumut belum ada kejadian karhutla yang berarti seperti terjadi di Pekanbaru, Kalimantan, dan Jambi.
“Sebab mereka lahannya kan gambut, sedangkan kita karena sudah ada SK Tim Terpadu, koordinasi di tingkat daerah sudah semakin bagus. Apalagi Dinas Kehutanan sudah membentuk MPA (Masyarakat Peduli Api) di daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan seperti di Karo, Tongging (Dairi), Tele dan Samosir,” pungkasnya.
Kabid Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Muhammad Ridwan menyebutkan, berdasarkan data yang pihaknya miliki, terhitung dari periode Januari-Juli 2019, terdapat lima peristiwa karhutla di Sumut. Pada 27 Februari misalnya, sebut dia, terjadi di Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang seluas 10 hektare lahan terbakar. Lalu 18 Maret terjadi di Kecamatan Aek Natas, Labuhanbatu Utara dengan luas lahan sekitar 50 hektare.
“Selanjutnya 14 Maret terjadi karhutla di Kecamatan Aek Nabara, Padang Lawas sekitar satu hektare, 20 Maret terjadi kebakaran lahan di Desa Perupuk Jae, Paluta sekitar dua hektare, dan 15 Juli terjadi di Silalahi Dolok, Toba Samosir yakni berupa kebakaran hutan,” katanya.
Diberitakan, Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi karhutla. Jokowi mengingatkan kepada para Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, bahwa aturan yang dirinya sampaikan pada 2015 soal pencopotan dari jabatan yang tak mampu tangani karhutla masih berlaku.
“Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Menyikapi ancaman pencopotan jabatan ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyambut baik. Menurut Agus, Satgas Karhutla di Sumut dibentuk untuk merespon pencegahan dan tanggap cepat. Untuk itu, kata Agus, diperlukan sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan tiga pilar tersebut.
“Sebagai kepanjangan tangan pemerintah di daerah, ya wajib hukumnya melaksanakan perintah Bapak Presiden. Beliau pasti menilai langkah kita dalam mengatasi masalah Karhutla. Instrumennya lengkap sampai dengan penegakan hukum. Sepanjang dilaksanakan sesuai arahan dan langkah-langkahnya benar, Insya Allah bisa menekan dan mengurangi kejadian Karhutla,” ungkap Jenderal bintang dua ini kepada Sumut Pos, Rabu (7/8).
Agus pun mengapresiasi kesadaran masyarakat Sumut, yang sudah cukup baik. Dia mengklaim, dalam tiga tahun terakhir ini, Karhutla di Sumut relatif kecil kejadiannya. “Kebakaran bukan hanya disebabkan oleh kesengajaan pelakunya, buang puntung rokok sembarangan, tapi juga faktor cuaca yang ekstrem juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran,” katanya.
“Kesadaran masyarakat Sumut sudah cukup baik, semoga bisa tetap dipertahankan,” sambung Agus.
Untuk mendukung hal ini, Agus telah mengintruksikan kepada jajaran di bawahnya, untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya Karhutla di daerah. Diapun tak segan-segan akan mencopot Kapolres, yang dianggap tidak sejalan. “Kewenangan Mabes. Ya kita usulkan kalau terbukti lalai atau pembiaran,” tegasnya.
Agus menyarankan, sebaiknya masyarakat yang mau membuka lahan tidak melakukan pembakaran. Namun menggunakan alat lain seperti traktor. Untuk itu, kata Agus, baik Pemda dan pemerinta pusat akan mendukung langkah tersebut. “Pemda akan upayakan mandiri atau minta bantuan dropping dari pusat. Banyak bantuan peralatan pemerintah yg sudah diterima dan akan disalurkan. Makanya Gubernur, Bupati diundang juga kemarin,” jelasnya.
Agar tersampai kepada masyarakat, aparat Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan di kerahkan untuk melakukan sosialisai. Menurut mantan Wakapoldasu ini lagi, pihaknya akan mengedepankan tindakan persuasif. “Menghukum orang bukan tujuan utama, kesadaran masyarakat yang harus ditumbuh kembangkan. Sepanjang ada aturan hukum dan perbuatan yang dilanggar, akan diterapkan sebagai langkah akhir bila upaya lain tidak tercapai,” pungkas Agus.
Diketahui, Satgas Karhutla Sumut, dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI-Polri secara berjenjang. (prn/man) Jokowi meminta agar jajaran TNI dan Polri membantu pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota dalam mengatasi masalah kebakaran hutan. Menurutnya, kerugian yang dialami dari karhutla ini sangat besar. “Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar,” ujarnya. (prn)
