Edy Bakal Evaluasi Pimpinan OPD

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, akan ‘tancap gas’ dalam rangka menyusun gerbong kabinetnya. Edy berencana segera melaksanakan assesment khusus kepada para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprovsu.

“Tadi kan baru awal yang saya perintahkan. Habis itu nanti akan ditindaklanjuti membentuk tim. Dan saya mau tim assessment datangnya dari luar, bukan Sumatera Utara,” katanya kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu, Jumat (7/9).

Memakai tenaga assesment dari luar Sumut, menurut Edy, akan mendapatkan hasil objektif untuk menilai kemampuan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu yang ada saat ini. “Karena kalau tidak objektif, itu sama saja,” katanya didampingi Wagubsu Musa Rajekshah.

Edy juga mengisyaratkan, tujuan dilakukan assesment untuk mengevaluasi pimpinan OPD yang sekarang ini menjabat. Akan tetapi soal waktu pelaksanaannya kapan dilakukan, ia menyebut dalam waktu dekat.

“Arahnya tentu ke sana (evaluasi/mutasi). Nanti kan tim melihat dulu berapa jumlah personelnya, bagaimana kondisinya dan menentukan waktunya,” imbuh mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad itu.

Menurut dia, kualitas SDM yang dimiliki Pemprovsu saat ini akan menentukan kemajuan Sumut di masa mendatang. Maka dari itu, hemat Edy, setiap orang yang membawahi OPD wajib sesuai dengan keahliannya.

“Tuntutan Sumut untuk bekerja itu memerlukan kualitas sumber daya manusia. Makanya perlu dilakukan assesment. Saya juga harus tahu siapa-siapa yang saya bawa ini. Kemampuannya seperti apa saya juga harus tahu. Kalau saya tidak tahu, meraba-raba saya,” kata Edy saat disinggung seberapa mendesak mutasi pejabat eselon yang akan dilakukan nantinya.

Sebab, kata dia, untuk menerjemahkan keinginan sesuai visi misi mereka, tidak sekadar orang cerdas melainkan baik pekertinya. “Juga perlu motivasi dan dedikasi dalam bekerja. Untuk lelang jabatan itukan sistem nanti kita lihat ya,” katanya yang sempat menyinggung bahwa pimpinan OPD jangan pernah takut sama siapapun. “Takut itu cuma sama Tuhan,” tegasnya.

Amatan Sumut Pos, hari pertama aktif bertugas di kantor Gubsu, Edy dan Musa Rajekshah (Ijeck), selain bersilaturahmi dengan ASN juga memimpin rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan OPD Pemprovsu. Pertemuan itu berlangsung tertutup di ruang Gubsu lantai 10 sekitar pukul 15.00 WIB.

Agenda lain Edy-Ijeck pada hari itu juga terbilang padat. Keduanya mengikuti rapat koordinasi persiapan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVII/2018, dan menghadiri pemberian bantuan dari Pemprovsu untuk bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Hari pertama kerja Edy-Ijeck diwarnai aksi unjuk rasa massa dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menuntut perhatian dari Gubernur baru atas pencemaran lingkungan yang terjadi pada desa-desa seputaran Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat akibat penggunaan batubara untuk pembangkit listrik.

“Kami meminta agar komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik tidak dilakukan dengan menciptakan pencemaran lingkungan,” kata Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Fhiliya Sinulingga.

Fhiliya menjelaskan saat ini PLTU di Pangkalan Susu telah beroperasi. Dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah pencemaran lingkungan sebagai imbas dari penggunaan batubara sebagai bahan bakar. Selain itu air tang digunakan untuk proses pembangkitan tersebut juga langsung dibuang ke laut sehingga merusak ekosistem laut yang menjadi wilayah tangkap para nelayan.

“Komitmen pemerintah untuk mewujudkan 35 ribu watt listrik harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Kami meminta agar Pak Edy Rahmayadi menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat,” sebutnya. (prn)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, akan ‘tancap gas’ dalam rangka menyusun gerbong kabinetnya. Edy berencana segera melaksanakan assesment khusus kepada para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprovsu.

“Tadi kan baru awal yang saya perintahkan. Habis itu nanti akan ditindaklanjuti membentuk tim. Dan saya mau tim assessment datangnya dari luar, bukan Sumatera Utara,” katanya kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu, Jumat (7/9).

Memakai tenaga assesment dari luar Sumut, menurut Edy, akan mendapatkan hasil objektif untuk menilai kemampuan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu yang ada saat ini. “Karena kalau tidak objektif, itu sama saja,” katanya didampingi Wagubsu Musa Rajekshah.

Edy juga mengisyaratkan, tujuan dilakukan assesment untuk mengevaluasi pimpinan OPD yang sekarang ini menjabat. Akan tetapi soal waktu pelaksanaannya kapan dilakukan, ia menyebut dalam waktu dekat.

“Arahnya tentu ke sana (evaluasi/mutasi). Nanti kan tim melihat dulu berapa jumlah personelnya, bagaimana kondisinya dan menentukan waktunya,” imbuh mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad itu.

Menurut dia, kualitas SDM yang dimiliki Pemprovsu saat ini akan menentukan kemajuan Sumut di masa mendatang. Maka dari itu, hemat Edy, setiap orang yang membawahi OPD wajib sesuai dengan keahliannya.

“Tuntutan Sumut untuk bekerja itu memerlukan kualitas sumber daya manusia. Makanya perlu dilakukan assesment. Saya juga harus tahu siapa-siapa yang saya bawa ini. Kemampuannya seperti apa saya juga harus tahu. Kalau saya tidak tahu, meraba-raba saya,” kata Edy saat disinggung seberapa mendesak mutasi pejabat eselon yang akan dilakukan nantinya.

Sebab, kata dia, untuk menerjemahkan keinginan sesuai visi misi mereka, tidak sekadar orang cerdas melainkan baik pekertinya. “Juga perlu motivasi dan dedikasi dalam bekerja. Untuk lelang jabatan itukan sistem nanti kita lihat ya,” katanya yang sempat menyinggung bahwa pimpinan OPD jangan pernah takut sama siapapun. “Takut itu cuma sama Tuhan,” tegasnya.

Amatan Sumut Pos, hari pertama aktif bertugas di kantor Gubsu, Edy dan Musa Rajekshah (Ijeck), selain bersilaturahmi dengan ASN juga memimpin rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan OPD Pemprovsu. Pertemuan itu berlangsung tertutup di ruang Gubsu lantai 10 sekitar pukul 15.00 WIB.

Agenda lain Edy-Ijeck pada hari itu juga terbilang padat. Keduanya mengikuti rapat koordinasi persiapan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVII/2018, dan menghadiri pemberian bantuan dari Pemprovsu untuk bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Hari pertama kerja Edy-Ijeck diwarnai aksi unjuk rasa massa dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menuntut perhatian dari Gubernur baru atas pencemaran lingkungan yang terjadi pada desa-desa seputaran Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat akibat penggunaan batubara untuk pembangkit listrik.

“Kami meminta agar komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik tidak dilakukan dengan menciptakan pencemaran lingkungan,” kata Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Fhiliya Sinulingga.

Fhiliya menjelaskan saat ini PLTU di Pangkalan Susu telah beroperasi. Dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah pencemaran lingkungan sebagai imbas dari penggunaan batubara sebagai bahan bakar. Selain itu air tang digunakan untuk proses pembangkitan tersebut juga langsung dibuang ke laut sehingga merusak ekosistem laut yang menjadi wilayah tangkap para nelayan.

“Komitmen pemerintah untuk mewujudkan 35 ribu watt listrik harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Kami meminta agar Pak Edy Rahmayadi menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat,” sebutnya. (prn)