MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menegaskan, tidak akan menyalahkan masyarakat melakukan demonstrasi atas naiknya harga BBM subsidi. Mantan Pangkostrad itu menilai, demonstrasi wajar saja karena masyarakat resah dengan naiknya harga BBM saat ini.
Menurut Edy, masyarakat saat ini kesulitan dengan kenaikan harga BBM subsidi. Ia juga mengaku merasakan hal yang sama. “Saya tahu rakyat saat ini resah dan demo, saya tak menyalahkan itu. Jadi ini sangat berat. Jangankan rakyat, saya aja gubernur berat,” kata Edy Rahmayadi kepada wartawan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (7/9). Saat itu, Edy didampingi Sekdaprov Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Kabiro Perekonomian Naslindo Sirait, Kepala BPKAD Ismael Parenus Sinaga, Kepala BPPRD Achmad Fadly, dan Sekretaris DPRD Sumut Zulkifli.
Meski demikian, Edy Rahmayadi mengatakan, situasi sulit sekarang ini harus dihadapi dengan ‘kepala dingin’ dan dengan positif thinking (pikiran positif). Ia mengaku sedang memikirkan langkah-langkah yang akan membantu masyarakat menghadapi situasi sulit imbas kenaikan harga BBM. “Kita mau menghitung sebenarnya yang real kebutuhan Sumatera Utara, terus kenapa seperti ini. Yang pastinya inflasi kita saat ini berada dalam kisaran 5,3 persen. Ini harus kita hitung kembali dengan naik itu,” jelas Edy.
Perhitungan tersebut, kata Edy, akan melibatkan ahli ekonomi di Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut dan Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumut. Karenanya, Edy mengaku belum bisa memberikan komentar berapa besar dampak besar ditimbulkan dari kenaikan BBM tersebut. Sehingga harus ada hitungan dan kajian bersama dengan pihak terkait.
“Mampukah rakyat kita. Nah ini yang belum tahu. Saya tidak bisa komentar, karena saya tidak tahu ini, karena kita mau rapat ini, nanti dia (Naslindo) yang ahli ekonomi, terus BPS, terus BI, satu lagi si Viktor Lumbanraja. Sehingga nanti kita tahu, sebenarnya apa keperluan kita saat ini, terus apa langkah-langkah kita,” ujar Edy lagi.
Dengan perhitungan tersebut, jelas Edy, akan diketahui apa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemprov Sumut untuk mengatasi gejolak harga bahan pokok naik, pasca kenaikan BBM berdampak dengan inflasi di Sumut ini. “Sehingga kita tahu, apa keperluan saat ini, dan apa langkah-langkah kita lakukan,” ucap Edy.
Terkait hal tersebut, Edy mengaku telah melaporkannya juga ke DPRD Sumut. “Tadi sudah saya laporkan kepada DPRD Sumut langkah-langkah ini, prediksi-prediksi ke depan agar kita bisa mengantisipasi kesulitan-kesulitan rakyat,” ujar Edy.
Edy juga menjelaskan, pihaknya akan membahas kondisi penghasilan dan pendapatan masyarakat, ketahanan pangan, dan melakukan penghemat terhadap pasokan kebutuhan pokok agar tidak berdampak dengan ketersediaan stok pangan. “Salah satunya, urusannya masalah penghasilan dan pengaruh langsung kepada perut rakyat. Kita harus langsung to the point, ke tempat itu, apa itu?. Ketahanan pangan, mutlak dan kita harus menghemat barang-barang yang kita miliki,” jelas Edy.
Untuk menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, Edy mendorong pengembangan hortikultura dan pertanian di Sumut ini. “Kita harus menghitung benar dan prioritas untuk mengembangkan hortikultura ini untuk berapa masa ini untuk kesulitan rakyat ini, segera kita lakukan,” katanya.
Bila terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok, Edy mengatakan, intervensi pasar bukan menjadi solusi tepat. Pasalnya, kebijakan itu bisa dilakukan dalam hal tertentu, seperti hari besar keagamaan dan cuaca buruk, sehingga gagal panen. “Intervensi pasar bukan menjadi solusi yang benar. Intervensi pasar, kalau ada gangguan karena (berdampak) inflasi dari hari besar keagamaan, hari Raya. Cuaca buruk mengganggu panen,” jelasnya.
Edy mengatakan, yang terjadi saat ini beda. Harga kebutuhan pokok naik bukan disebabkan hari besar keagamaan dan faktor cuaca. Tapi, karena kenaikan harga BBM menjadi faktor dasar terjadi kenaikan harga tersebut. “Bukan itu, ini kondisi yang sama-sama kita tahu (BBM naik), harus kita selesaikan hari ini,” sebutnya.
Untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, Edy mengatakan, Pemprov Sumut akan mempersiapkan atau mengeluarkan dana cadangan berasal dari dana cadangan penanggulangan bencana. “Kita punya dana cadangan. Dana penanggulangan bencana. (Jadi) perhitungan kita dan akan kita pergunakan selektif digunakan rakyat kita benar membutuhkan,” tandas Gubernur Edy.
Pemprovsu Segera Salurkan Bansos
Di sisi lain, Gubsu juga mengatakan, dalam waktu dekat Pemprovsu akan menyalurkan Bansos kepada masyarakat terdampak langsung kenaikan harga BBM bersubsidi. “Bansos sifatnya sementara, dan yang berhak mendapatkan bansos adalah yang paling terdampak (kenaikan BBM),” kata Edy.
Menurutnya, penyaluran Bansos akan melibatkan TNI/Polri dan kepala desa dengan sistem penyaluran dari rumah ke rumah (door to door). “Ini akan kita lakukan. Kita akan libatkan TNI/Polri dan kepala desa. Dia door to door, dia tidak seperti yang lalu. Memberikan secara massal,” ungkap Edy.
Di sisi lain, Edy juga mengaku belum bisa memberikan gambaran atau komentar terkait dengan kenaikan UMP tahun 2023. Karena, perlu dilakukan perhitungan keseluruhan dari kenaikan harga bahan pokok dan lain-lain atas dampak kenaikan BBM. “(Kenaikan UMP) itu dihitung dulu, kita tidak bisa mengandai, dan rakyat harus tahu,” ujarnya.
Menurut Edy, untuk penghitungan kenaikan UMP dilakukan transparan dan akan melibatkan pihak terkait termasuk kaum buruh. “Semuanya, kalau mau naik (upah). Kita harus transparan, kita harus terbuka untuk mengatasi ini,” tandasnya. (gus/adz)
