32 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

BKKBN Fokuskan Tionghoa dan Warga Pinggiran

MEDAN- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut fokus untuk menyelidiki peningkatan jumlah penduduk di wilayah pesisir, pedesan dan perbatasan serta suku Tionghoa. Hal itu dilakukan untuk melihat pertumbuhan angka penduduknya.

Demikian disampaikan Kepala BKKBN Propinsi Sumut, Nofrijal  kepada wartawan, Jumat (7/10) di ruang kerjanya. Selain ditinjau dari kewilayahan, sukuisme menjadi satu hal yang mesti diperlukan untuk diselidiki.
“Bila penduduk asli pesisir sudah paham ber-KB, tapi suku Tionghoa masih dilakukan pendataan keluarganya,” katanya.
Dia membeberkan, prioritas itu dilakukan berdasarkan dialog dengan tokoh Tionghoa Sumut. Dari dialog tersebut, kami melihat sangat tinggi tingkat partisipasi program KB bagi suku tersebut, bahkan di Jakarta suku Tionghoa mendapatkan pelayanan mandiri.

Untuk mendukung program tersebut, Nofrijal menyatakan, membentuk tim untuk pendataan warga Tionghoa dan tim pendataan terhadap warga yang berada di pedesaan, pesisir dan perbatasan kabupaten/kota. “Akhir Oktober bisa diketahui mengenai peta wilayah yang dihuni suku Tionghoa,” sebutnya.
Demi menekan pertumbuhan, dia menyebutkan akan membuat program prioritas pada tahun 2012 untuk penanganan warga tersebut.

Di lapangan, papar Nofrizal  masih ditemukan kasus-kasus berpatokan pada keturunan masyarakat, di mana masih ada yang mengakui banyak anak menjadi peningkatan perekonomian keluarga. Pemikiran masyarakat yang mengariskan leluhur, justru perlu diberikan penjelasan yang baru. (jon)

MEDAN- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut fokus untuk menyelidiki peningkatan jumlah penduduk di wilayah pesisir, pedesan dan perbatasan serta suku Tionghoa. Hal itu dilakukan untuk melihat pertumbuhan angka penduduknya.

Demikian disampaikan Kepala BKKBN Propinsi Sumut, Nofrijal  kepada wartawan, Jumat (7/10) di ruang kerjanya. Selain ditinjau dari kewilayahan, sukuisme menjadi satu hal yang mesti diperlukan untuk diselidiki.
“Bila penduduk asli pesisir sudah paham ber-KB, tapi suku Tionghoa masih dilakukan pendataan keluarganya,” katanya.
Dia membeberkan, prioritas itu dilakukan berdasarkan dialog dengan tokoh Tionghoa Sumut. Dari dialog tersebut, kami melihat sangat tinggi tingkat partisipasi program KB bagi suku tersebut, bahkan di Jakarta suku Tionghoa mendapatkan pelayanan mandiri.

Untuk mendukung program tersebut, Nofrijal menyatakan, membentuk tim untuk pendataan warga Tionghoa dan tim pendataan terhadap warga yang berada di pedesaan, pesisir dan perbatasan kabupaten/kota. “Akhir Oktober bisa diketahui mengenai peta wilayah yang dihuni suku Tionghoa,” sebutnya.
Demi menekan pertumbuhan, dia menyebutkan akan membuat program prioritas pada tahun 2012 untuk penanganan warga tersebut.

Di lapangan, papar Nofrizal  masih ditemukan kasus-kasus berpatokan pada keturunan masyarakat, di mana masih ada yang mengakui banyak anak menjadi peningkatan perekonomian keluarga. Pemikiran masyarakat yang mengariskan leluhur, justru perlu diberikan penjelasan yang baru. (jon)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/