Anggaran Pilgubsu 2013 Sedot 10 Persen APBD
MEDAN- Anggaran untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Tahun 2013 mendatang, diperkirakan mencapai Rp496 miliar.
Jumlah sebesar itu diketahui, ketika Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Pilgubsu 2013 di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (7/10).
Irham Buana Nasution selaku Ketua KPU Sumut pada kesempatan itu, menyerahkan draf rancangan anggaran Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2013 mendatang yang mencapai Rp496 miliar Menerima draf dengan nominal anggaran tersebut, membuat Gatot terkejut.
“Besar kali itu Rp496 miliar. Sekitar 10 persen dari APBD Sumut yang sekitar Rp4 triliun lebih,” kata Gatot kepada tim KPU Sumut saat audiensi tersebut.
Melihat usulan itu, Gatot kemudian meminta agar draf anggaran tersebut dikaji kembali bersama tim anggaran dari Pemprov Sumut. Akan lebih baik menurutnya jika dilakukan efisiensi dalam beberapa anggaran yang telah diajukan.
Menurut logikanya, anggaran tersebut terlalu besar jika bisa membengkak 100 persen lebih besar dari anggaran Pilgubsu 2008 lalu. Karena itu perlu ada evaluasi kembali. Namun ditegaskannya bahwa Pemprov Sumut sudah berencana menampung anggaran penyelenggaraan Pilgubsu tersebut dalam RAPBD 2012 yang akan dibahas dalam waktu dekat.
Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution mengatakan, pembahasan anggaran Pilgubsu 2013 mendatang diharapkan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut dengan mengundang stakeholder lain seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Agar efisiensi anggaran yang diinginkan dapat diketahui secara transparan oleh semua pihak. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di belakan hari.
“Diharapkan nantinya dipimpin langsung gubernur seperti persiapan Pilgubsu sebelumnya. Dengan mengundang stakeholder lain agar duduk sama dan mengetahui secara persis dan tidak lagi lepas tangan jika terjadi sesuatu,” terang Irham.
Irham mengakui pertambahan anggaran Pilgubsu meningkat lebih 100 persen dari sebelumnya yaitu sekitar Rp224 miliar. Persoalan besarnya usulan anggaran tersebut menurutnya sesuai dengan angka pertumbuhan pemilih yang saat ini mencapai 10 juta lebih dari sebelumnya sekitar 8 juta pemilih. Sehingga mempengaruhi pada biaya pengadaan seperti surat suara.
Pengaruh paling signifikan terjadi karena pemekaran di sejumlah kabupaten/kota yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kecamatan serta desa/kelurahan. Sehingga bertambah pula jumlah penyelenggara pilkada ditingkat kecamatan, desa dan tempat pemungutan suara (TPS).
Berdasarkan data dari KPU kabupaten/kota yang baru saja menyelenggarakan Pilkada serta data dari penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu, jumlah kecamatan di Sumut sudah mencapai 606 dan sebelumnya pada 2008 hanya 385 kecamatan. Lalu pemekaran desa saat ini menjadi 6.338 dari 5.752 desa sebelumnya.
Ditambah lagi honor penyelenggara yang harus disesuaikan dengan Pemilu 2009 lalu yang setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendapatkan Rp1 juta perbulannya. Sementara pada Pilgubsu 2008 lalu hanya Rp400 ribu.
“Jadi sebenarnya pembengkakan biaya itu hampir separuhnya ada di penyelenggara di tingkat PPK/PPS,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Sumut perlu segera mengetahui kondisi besarnya anggaran yang akan disediakan dalam penyelenggaraan Pilgubsu 2013. Agar dapat dianggarkan dalam dua tahun anggaran murni di APBD 2012 dan 2013.
Bahkan bila perlu dicadangkan di anggaran PAPBD 2011 agar tidak terlalu mengganggu anggaran belanja langsung.
Selain itu, KPU Sumut juga berharap program e-KTP yang saat ini sedang diterapkan di sejumlah kabupaten/kota dapat selesai sesuai dengan waktunya. Agar dapat digunakan dalam Pilgubsu mendatang.
Sehingga dapat meringankan beban anggaran dengan tidak lagi mencetak kartu pemilih. Sebab dengan e-KTP otomatis bisa digunakan sebagai bukti untuk menggunakan hak suara. Dengan demikian, KPU pun tidak perlu menganggarkan pemutakhiran data pemilih lagi.(ari)
