Namun, lanjutnya, dari aspek politik, hasil dari gelar perkara tersebut dapat menguntungkan atau merugikan pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, dia berharap kepentingan politik siapapun yang diuntungkan atau dirugikan, harus diterima dengan legowo.
Selain itu, Polri juga diharap tidak coba-coba bermain api dari gelar perkara tersebut. Polri diharapkan netral dan lepas dari kepentingan politik manapun dalam memutuskan hasil gelar perkara orang nomor 1 di ibu kota tersebut.
“Menurut hemat saya, mudah-mudahan secara sosiologis tidak menimbulkan persoalan baru, gelar perkara yang dilakukan secara terbuka tersebut sebagai pilihan terakhir dan terbaik untuk mengakhiri polemik yang terjadi belakangan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia memang menyuruh Kapolri membuka gelar perkara dalam kasus Ahok. ’’Tetapi kita juga harus lihat apakah ada aturan hukum undang-undang yang memperbolehkan atau tidak,’’ ujarnya usai meninaju progres pembangunan jalan tol di Jakarta Timur kemarin (7/11).
Sebelumnya, tidak pernah ada gelar perkara sebuah kasus yang dilakukan secara terbuka. ’’Kalau boleh saya minta dibuka biar tidak ada syak wasangka,’’ lanjutnya. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana perkembangan proses hukum terhadap Ahok.
Kemarin Jokowi juga mengunjungi sejumlah pihak yang berkaitan dengan aksi demonstrasi 4 November lalu. Dimulai dari Mabes TNI AD. Di lokasi tersbeut, Presiden mengapelkan 2.185 pasukan yang terlibat dalam pengamanan aksi demonstrasi. Dia mengapresiasi kerja keras para prajurit dalam mengamankan jalannya aksi sehingga berlangsung damai sampai selesai.
“Saya yakin bukan hanya saya, namun seluruh rakyat Indonesia memberikan apresiasi atas soliditas, kekompakan, dan penggunaan caracara persuasif,” tuturnya.
Dia ingin TNI dan Polri menjadi agen utama dalam mempersatuakan bangsa Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau, beragam suku, ras, dan agama. TNI dan Polri diminta untuk tidak ragu-ragu bertindak untuk menjaga keutuhan bangsa.
’’Sebagai panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi,’’ tegasnya.
Disinggung mengenai aktor politik yang dituding melakukan provokasi, Jokowi menjawab diplomatis. ’’Nanti kita lihat, nanti kita lihat,’’ ucap Kader PDIP itu.
Begitu pula saat sorenya Jokowi mengunjungi kantor PBNU. Dia diterima oleh Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dan Ketua Umum Tanfidziyah NU KH Said Aqil Siroj. Dia mengapresiasi NU yang menjadi penyangga utama NKRI dan Pancasila. Khususnya, yang berkaitan dengan toleransi dan persatuan bangsa.
Selain itu, dia mengapresiasi jajaran PBNU atas pernyataan-pernyataan yang mampu mendinginkan suasana. “Sehingga demo 4 November kemarin sampai sore berjalan dengan baik dan damai,’’ terang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara itu, Said Aqil secara terbuka melontarkan kritik atas pernyataan Jokowi yang menyebut kerusuhan usai aksi demo ditunggangi aktor politik. ’’Tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi damai 4/11 ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu,’’ ujarnya.
Menuruty dia, lebih baik aksi demonstrasi tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dia juga menilai pemerintah lamban dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat. NU mendesak pemerintah agar segera berdialog secara lebih intensif dengan seluruh tokoh lintas agama dan para pemuka masing-masing agama. Harapannya, ke depan bisa terbangun suasana yang lebih kondusif.
Khusus bagi warga NU, Said Aqil mengingatkan bahwa umat Islam Indonesia masih punya agenda besar. Ada tantangan ekonomi, budaya, radikalisme, dan terorisme yang masih harus diselesaikan bersama-sama demi kemaslahatan umat. ’’Jauh lebih besar daripada ngurusi yang satu orang ini lah (ahok),’’ tambahnya. (idr/dod/byu/jpg/adz)
