Tak Ada Anggaran
Ditempat serupa, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus membenarkan bahwa serapan anggaran di OPD-nya masih minim jelang tutup tahun. Hal itu dikarenakan belum terbayarnya uang perjalanan dinas kepala daerah (Kdh) semasa Penjabat Gubsu, Eko Subowo. “Kami sudah susun untuk pencairannya.
Tapi memang gak bisa dicairkan karena uangnya gak ada,” katanya. Disamping itu ia beralasan, masih ada program kerja yang belum terealisasi seperti kerja sama terkait pemberitaan dengan media online yang nilainya mencapai Rp200 juta sampai Rp300 juta.
“Misalnya kita anggap kerja sama dengan 20 media online, dikalikan Rp10 juta saja per media kan sudah Rp200 juta untuk itu alokasi dananya. Tapi memang karena terjadi pergeseran-pergeseran anggaran di masa transisi kemarin, anggaran kami sudah tidak ada,” katanya.
Kepala Dinas BMBK Sumut melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Iswahyudi mengungkapkan secara persisnya ia tidak tau berapa besaran serapan anggaran tersebut. Tapi memang diakuinya pekerjaan di OPD mereka sebagian besar seputar pengaspalan atau pemeliharaan jalan.
“Bobot persentase pekerjaan yang paling tinggi adalah pada kegiatan pengaspalannya, dimana pekerjaan pengaspalan dengan hotmix adalah proses pekerjaan akhir dari paket kontrak tersebut. Kegiatan peng aspalan tersebut berada pada triwulan akhir tahun anggaran atau diakhir kontrak. Paket Kontrak sebagian besar paket kegiatan berakhir di Desember,” katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, bila pekerjaan pengaspalan telah selesai dilaksanakan maka bobot fisik akan meningkat. Sedangkan penyerapan keungan tergantung permintaan pembayaran yang diajukan sesuai hasil pelaksanaan fisik. “Jadi penyerapan yang ada sebagian besar baru dari pengambilan uang muka,” pungkasnya.
Menyikapi kondisi ini, pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan, program dan kegiatan OPD sangat dipengaruhi oleh perencanaan serta evaluasi. Tak lupa juga hal yang penting adalah komitmen kepala daerah untuk mendorong OPD agar mempercepat relisasi anggaran.
Apa yang tergambar dalam realisasi capaian masing-masing OPD belum maksimal, ini menunjukkan bahwa kepala daerah belum berkomitmen mendorong OPD dalam implementasi program dan kegiatan secara baik. Kepala daerah belum membangun komitmen tersebut dan ini diakibatkan perencanaan yang buruk di saat pembahasan mata anggaran sesuai kebutuhan,” katanya.
Harusnya kata dia evaluasi program dan kegiatan dilakukan setiap bulan, triwulan dan semester guna memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang sebelumnya direncanakan.
“Yang namanya OPD tidak berubah walaupun bertukar pimpinan. APBD-nya juga belum berubah. Gubernur sebagai nakhoda harus tanggap situasi. Harusnya, gubernur segera melakukan koordinasi dengan OPD yang menjalankan program dan kegiatan,” pungkasnya. (prn/han)
