MEDAN- Teka-teki jadwal pelantikan Gatot Pujo Nugroho sebagai gubernur Sumatera Utara ke-17 akhirnya terjawab. Pekan depan, tepatnya Kamis (14/3), Gatot akan dilantik sebagai gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Medan.
Hal ini berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang diselenggarakan oleh DPRD Sumut, kemarin. Rapat itu membincangkan waktu, tempat, serta kesediaan dari Gatot Pujo Nugroho dan Mendagri.
Dan, rapat yang berlangsung pukul 14.00 WIB itu memutuskan pelantikan berlangsung pada tanggal 14 Maret 2013 di Ruang Paripurna DPRD Sumut pukul 09.30 WIB.
Bertindak sebagai pemimpin rapat adalah Wakil Ketua DPRD Sumut, M Affan. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yakni Asisten Hasiholan Silaen.
“Secara keseluruhan rapat berjalan mulus dan tidak mengalami hambatan yang berarti, apalagi seluruh unsur yang terkait pelantikan telah siap melaksanakan,” ujar Affan yang juga politisi PDI-Perjuangan kepada Sumut Pos, Jumat (8/3).
Yang hadir sendiri pada rapat tersebut adalah Raudin Purba, M Nasir, dan Nurazizah Tambunan (PKS), Helmy Yati, Richard Lingga (Golkar), Ida Budi Ningsih, Guntur Manurung, M Yusuf Siregar, Robet Nainggolan (Demokrat), Aduhot Simamora, Mizul Bahsan (Hanura), Bustamin (PPP) dan anggota Bamus lainnya. Tidak terlihat kehadiran Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun.
Anggota Bamus DPRD Sumut, M Nasir, mengungkapkan ada usulan dari Raudin Purba agar tanda tangan undangan pelantikan nantinya ditandatangi oleh keseluruhan unsur pimpinan DPRD Sumut. Hal ini agar tidak terjadi lagi insiden seperti sebelumnya dimana Saleh Bangun sebagai Ketua DPRD Sumut menandatangani undangan lalu membatalkan secara sepihak. Namun, M Affan selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa ia akan mendiskusikan hal ini terlebih dahulu terhadap unsur pimpinan DPRD Sumut yang lain.
“Mudah-mudahan pelantikan ini tidak seperti yang dikhawatirkan oleh penduduk Sumut meskipun dalam proses perhitungan suara di KPUD Sumut,” ujar Nasir yang merupakan politisi PKS ini.
Sekretaris Dewan, Randiman Tarigan juga membenarkan bahwa sebelum pertemuan Bamus kemarin pihaknya telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Mendagri. Ia menyampaikan bahwa pada hari Rabu (6/3) yang lalu telah mencocokkan jadwal dengan Mendagri. “Kita kemarin menawarkan tanggal 13 Maret, hanya saja Pak Mendagri ada jadwal di tanggal tersebut maknya digeser menjadi tanggal 14 Maret,” ujar Randiman.
Sebelumnya, pelantikan telah dijadwalkan pada 28 Februari lalu. Namun, tiba-tiba, beberapa jam sebelum pelantikan muncul surat ketua DPRD Sumut, Saleh Bangung, membatalkan pelantikan tersebut. Padahal, Gatot beserta undangan telah hadir di Medan. Tidak itu saja, Mendagri pun telah menyiapkan pidatonya.
Pelantikan yang dijadwalkan semula digelar Kamis (28/2) pukul 14.00 WIB di gedung Kemendagri, ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Pintu kaca gedung Sasana Bhakti Praja, di komplek Kemendagri, ditempeli tulisan yang bunyinya: Pemberitahuan, Acara Pelantikan Gubernur Sumatera Utara Ditunda Sampai Pemberitahuan Lebih Lanjut. Para tamu undangan pun sebagian besar tidak diberitahu pembatalan acara ini. Akibatnya, begitu mereka sampai ke depan pintu, langsung terkaget-kaget.
Saat itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut Syahrul membenarkan surat penundaan dikeluarkan secara resmi dari DPRD Sumut, isinya tentang penundaan pelantikan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menjadi Gubsu definitive. Surat tersebut dibawa Sekwan DPRD Sumut setelah diketik di Kota Medan dan distempel baru ditandatangi Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun di Jakarta.
“Isi surat tersebut berisi tentang penundaan pelantikan Gatot karena sesuatu hal,” ujarnya.
Belakangan diketahui, Saleh Bangun membatalkan pelantikan tersebut karena merasa ditekan. “Setelah undangan (pelantikan Gatot sebagai Gubernur Sumut, Red) beredar, saya mendapat banyak desakan dari elemen masyarakat, termasuk dari Wakil Ketua DPRD Sumut dari PDIP Muhammad Affan. Mereka meminta saya menunda pelantikan itu,” kata Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Senin (4/3).
Menurut Saleh, para elit politik itu beralasan saat itu sedang masa kampanye dan Gatot merupakan salah satu kandidat yang bertarung dalam Pilgubsu tanggal 7 Maret nanti. Apalagi, surat pembatalan cuti Gatot juga belum diteken Mendagri. “Jadi hingga Sabtu (27/2) malam, saya belum tahu apakah surat cuti Gatot sudah direvisi atau belum. Makanya saya mengambil sikap membuat surat ke Mendagri agar pelantikan tersebut ditunda dan ternyata dikabulkan Mendagri. Semua ini saya lakukan agar Sumut sejuk dan kondusif,” ungkap Saleh.
Bentuk desakan itu antara lain melalui SMS (short message service), telepon, dan juga secara lisan. Tapi Saleh menolak menyebutkan detail kata-kata desakan dimaksud.
Ketika dikonfirmasi, Muhammad Affan mengatakan bukan mendesak, tapi hanya menyampaikan keberatan pada Saleh Bangun. “Ya, saya ada menyampaikan keberatan karena pelantikan dilaksanakan di Jakarta itu pemborosan,” kata Affan.
Affan juga mengaku ada menyampaikan keberatannya itu secara lisan kepada Saleh Bangun. “Ya, saya bilang, untuk hal ini (pelantikan di Jakarta, Red) fraksi saya tidak setuju. Tapi semua sudah terjadi. Kalau ditunda lebih awal, ‘kan bisa lebih elegan,” kata Affan yang juga Sekretaris DPD PDIP Sumut ini.(mag-5)
