MEDAN-Wakil Ketua DPD PG Sumut, Ir Chaidir Ritongan, mengaku belum mengetahui dengan pasti soal pemecatan Hardy Mulyono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Golkar Sumut pun mengaku tetap solid.
Itulah sebab Chaidir Ritonga belum mau berkomentar banyak soal nasib koleganya tersebut. “Belum ada kebijakan dan keputusan DPP,” ungkap Chaidir Ritonga, kemarin.
Begitu juga ‘hukuman’ yang akan diterima Hardy Mulyono. Contohnya, apakah pencopotan itu akan berpengaruh pada keanggotaan Hardy Mulyono di DPRD Sumut. “Jangan sampai sanksi yang diberikan menimbulkan konflik, dan jangan sampai terjadi konflik dengan ada atau tidak adanya sanksi itu,” tuturnya.
Apa ada peluang Hardy Mulyono diganti atau dicopot juga dari kedudukannya sebagai anggota dewan, atau istilahnya di Pengganti Antar Waktu (PAW)-kan? “Secara pribadi, saya tegaskan tidak menginginkan itu. Maksudnya, agar ini menjadi masukan. Mungkin adalah reposisi saja. Jika memang PAW, itu bisa juga. Pemecatan dan PAW adalah kewenangan DPP Golkar. Dan itu bentuk daripada penyikapan terhadap semua usulan dan saran dari semua tingkatan partai, DPD Provinsi atau DPD Kab/Kota,” tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Hanafiah Harahap SH, selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ketika ditanya hal yang sama menjawab, kepemimpinan PG Sumut masih solid. “Kalaupun ada perbedaan pendapat justru tetap berpandangan sama tetap mengacu pada AD/ART dan ketentuan organisasi. Kedua, sampai dengan sekarang solidalitas kepemimpinan dan fungsionaris tertuju pada pengejawantahan program kerja partai. Tahun 2012 adalah tahun karya kekaryaan menyambut denyut aspirasi masyarakat. Sesuai doktrin partai, Suara Golkar Suara Rakyat. Dan ketiga adalah secara kelembagaan DPD PG Sumut tunduk dan patuh pada keputusan DPP Partai Golkar,” ungkapnya.
Bagaimana pula dengan sosoknya, yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Hardy Mulyono sebagai Sekjend DPD PG Sumut? Menyangkut hal itu, M Hanafiah Harahap mengatakan menyerahkan sepenuhnya terhadap keputusan partai.
“Saya dan kawan-kawan pengurus DPD PG Sumut telah sepakat dalam rapat pleno yg dihadiri utusan DPP, setuju menyerahkan kewenangan revitalisasi organisasi PG Sumut kepada Bapak Andi Achmad Dara. Rapat pleno tersebut dilaksanakan tanggal 2 Februari 2012. Secara pribadi dan kader, kita tunggu saja penjelasan dari DPP Partai Golkar. Tegasnya, jajaran DPD PG Sumut taat asas dan patuh pada DPP PG,” bebernya.
Dijelaskannya, Rapat Pleno DPD PG Sumut tanggal 2 Februari 2012 lalu, menindaklanjuti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No 14 DPP Partai Golkar Tahun 2011 tentang revitalisasi organisasi Partai Golkar se-Indonesia. Juklak tersebut adalah percepatan penguatan program umum Partai Golkar, dengan sikap catur sukses sebagai hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) PG di Pekanbaru Tahun 2009 lalu.
Sementara itu, Hardy Mulyono sendiri yang berupaya dikonfirmasi Sumut Pos melalui seluler enggan menjawab kendati terdengar nomor ponsel miliknya aktif ketika dihubungi. Saat ditanya melalui layanan pesan, Hardy Mulyono juga enggan membalasnya. Baru sekira pukul 12.11 WIB, Hardy Mulyono membalas. “Maaf, saya sibuk. Hubungi lagi nanti,” begitu tulisnya dalam pesan pendek.
Informasi yang diperoleh Sumut Pos, pertemuan internal kader PG Sumut di Hotel Polonia Medan beberapa waktu lalu, ternyata hanya dihadiri sekitar tujuh pimpinan DPD Golkar kabutapen/kota se-Sumut. Sementara DPD Golkar kabupaten/kota lainnya hanya diwakili oleh perwakilan pengurus DPD saja, tidak dihadiri oleh Ketua-ketua DPD kabupaten/kota tersebut. Ketujuh DPD Golkar Sumut yang langsung dihadiri ketuanya adalah DPD Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Labuhanbatu Selatan, Tanjungbalai, dan Asahan. (ari)
