MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyikapi terus bertambahnya jumlah pasien positif, Pemprovsu diminta melakukan evaluasi cara kerja penanggulangan dan penanganan Covid-19 di Sumut. Hal itu disampaikan anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Senin (8/6/2020) kemarin.
“Pemprov harus benar-benar fokus ke anggaran kesehatan untuk preventif dan penanggulangan Covid-19 karena ini wabah. Jangan hanya fokus ke jaringan (JPS) pengaman dosial saja. Kalau wabah ini selesai, otomatis kan JPS ini nanti anggarannya tidak sebesar itu,” kata Meryl.
Anggaran untuk kesehatan Pemprovsu sebesar Rp191.979.800.000 dan dialokasikan untuk JPS Rp300.302.200.000, tentu anggaran tersebut sangat besar dan melihat tren kenaikan positif Covid-19 maka anggaran yang dikeluarkan tidak sepadan dengan hasilnya. “Bahkan Kadis Kesehatan tadi bilang kalau kita fokus sebenarnya tidak perlu anggaran sebesar ini. Nah, apa maksudnya ini?” kata Meryl heran.
Menurut Meryl, dalam RDP kemarin Kadis Kesehatan menyampaikan, pihaknya melakukan distribusi bantuan Alkes ke beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumut dan sebagian bantuan tersebut berasal donasi yang diterima dari GTPP, salah satu donasi adalah alat rapid test yang jumlahnya puluhan ribu.
“Kenapa gak digunakan saja untuk rapid test ODP yang jumlahnya hanya sekitar 3000-an di Sumut, sehingga yang positif bisa di swab PCR dan kita bisa langsung petakan dan tracing yang berhubungan erat dengan yang positif sehingga kerja pencegahan dan pengklasteran kita bisa efektif dan kita bisa menerapkan new normal,” bebernya.
“Kemana perginya donasi dan alat ini? Semua kenapa tidak digunakan? Apa mau dijual lagi? Tadi Kadis Kesehatan bilang, dia besok mau bicarakan hal ini dengan ketua GTPP, dan sudah saatnya kita eskalasi percepatan penanggulangan Covid-19, ini tidak bisa ditolerir lagi,” tandas Meryl. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyikapi terus bertambahnya jumlah pasien positif, Pemprovsu diminta melakukan evaluasi cara kerja penanggulangan dan penanganan Covid-19 di Sumut. Hal itu disampaikan anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Senin (8/6/2020) kemarin.
“Pemprov harus benar-benar fokus ke anggaran kesehatan untuk preventif dan penanggulangan Covid-19 karena ini wabah. Jangan hanya fokus ke jaringan (JPS) pengaman dosial saja. Kalau wabah ini selesai, otomatis kan JPS ini nanti anggarannya tidak sebesar itu,” kata Meryl.
Anggaran untuk kesehatan Pemprovsu sebesar Rp191.979.800.000 dan dialokasikan untuk JPS Rp300.302.200.000, tentu anggaran tersebut sangat besar dan melihat tren kenaikan positif Covid-19 maka anggaran yang dikeluarkan tidak sepadan dengan hasilnya. “Bahkan Kadis Kesehatan tadi bilang kalau kita fokus sebenarnya tidak perlu anggaran sebesar ini. Nah, apa maksudnya ini?” kata Meryl heran.
Menurut Meryl, dalam RDP kemarin Kadis Kesehatan menyampaikan, pihaknya melakukan distribusi bantuan Alkes ke beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumut dan sebagian bantuan tersebut berasal donasi yang diterima dari GTPP, salah satu donasi adalah alat rapid test yang jumlahnya puluhan ribu.
“Kenapa gak digunakan saja untuk rapid test ODP yang jumlahnya hanya sekitar 3000-an di Sumut, sehingga yang positif bisa di swab PCR dan kita bisa langsung petakan dan tracing yang berhubungan erat dengan yang positif sehingga kerja pencegahan dan pengklasteran kita bisa efektif dan kita bisa menerapkan new normal,” bebernya.
“Kemana perginya donasi dan alat ini? Semua kenapa tidak digunakan? Apa mau dijual lagi? Tadi Kadis Kesehatan bilang, dia besok mau bicarakan hal ini dengan ketua GTPP, dan sudah saatnya kita eskalasi percepatan penanggulangan Covid-19, ini tidak bisa ditolerir lagi,” tandas Meryl. (adz)
