27.8 C
Medan
Thursday, May 2, 2024

Paripurna Alat Kelengkapan Dewan

AMINOER RASYID/SUMUT POS SIDANG: Sejumlah anggota dewan melaksanakan sidang paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, belum lama ini. , Rabu (22/10). Sidang paripurna yang dilaksanakan anggota dewan dihadiri wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Busyro Muqodas.
AMINOER RASYID/SUMUT POS
SIDANG: Sejumlah anggota dewan melaksanakan sidang paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Sidang paripurna susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kota Medan diwarnai hujan interupsi, Selasa (8/11) siang. Hal itu ditengarai konflik dualisme Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait penentuan Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Kota Medan.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua Iswanda Ramli (Golkar) dan Ihwan Ritonga (Gerindra). Awalnya suasana paripurna berlangsung lancar. Namun setelah penyampaian sejumlah nama anggota dewan pada susunan personalia yang baru itu ‘disusupi’ surat dari PKPI, suasana berubah menjadi riuh. Hujan interupsi pun terjadi dan membuat pusing Iswanda Ramli selaku pimpinan rapat.

“Apakah paripurna ini bisa kita teruskan dengan kekosongan dari Fraksi Pernas?” tanya Iswanda Ramli. Sontak sejumlah anggota dewan seperti Ketua Fraksi PAN HT Bahrumsyah, Ketua Fraksi Golkar Ilhamsyah, Ketua Fraksi PKS M Nasir, anggota Fraksi PDIP Boydo HK Panjaitan, Andi Lumbangaol dan Beston Sinaga yang berasal dari PKPI angkat bicara.

HT Bahrumsyah berpandangan, agenda paripurna pada hari itu tidak bisa dikaitkan dengan internal partai manapun. “Paripurna inikan sudah melalui tata terbit yang ada. Tidak bisa  karena ada surat mentah dari PKPI, terus serta-merta dijadikan alasan susunan alat kelengkapan dewan yang baru ini tidak diumumkan,” katanya.

Dia malah balik bertanya kepada pimpinan dewan, apakah selama ini DPRD Medan mengakui Maruli Tua Tarigan sebagai Ketua Fraksi Pernas. “Kalau masih (Maruli diakui Ketua Fraksi Pernas), maka kita lanjutkan saja paripurna ini,” kata Bahrum.

Ia menegaskan, untuk pemilihan ketua fraksi harus dilakukan melalui paripurna dan diagenda tersendiri. Surat dari partai mereka (PKPI) itu nantinya diajukan ke pimpinan lagi, dan oleh pimpinan akan mendiskusikan itu. “Setelah itu baru diagendakan di badan musyawarah (banmus) untuk diparipurnakan. Kalau kita cuma cakap-cakap begini, sama seperti di STM (Serikat Tolong Menolong). Ini lembaga negara yang punya mekanisme dan tatib,” jelas Bahrum.

Pandangan senada disampaikan Ilhamsyah. Dia menegaskan dalam paripurna itu tidak ada urusan internal partai lain. “Jadi tolong itu diselesaikan nanti oleh partai mereka,” sebutnya.

Sedangkan Boydo HK Panjaitan coba membuat manuver melalui komentarnya.  “Suratnya ini kan ada, namun tidak ada tanda tangan sekretaris fraksi. Ini bagaimana pimpinan? Harusnya kita clearkan dulu,” katanya.

Mendengar perdebatan tersebut, Nanda Ramli akhirnya menskors sidang selama 15 menit. Meski begitu, sebelum menskors rapat sejumlah anggota dewan kembali intrupsi. “Ada baiknya pimpinan dewan dan ketua-ketua fraksi berkumpul di Ruang Sekwan untuk mengambil kesimpulan dulu. Bagaimana? Setuju?  Pimpinan, kita harus memutuskan saat ini juga. Agenda paripurna ini tidak bisa dikaitkan dengan urusan internal partai,” kata Bahrum menyangga.

Di tengah interupsi tersebut, Andi Lumbangaol turut memberikan pandangannya.”Sudah kosongkan saja Fraksi Pernas, karena Fraksi Pernas tidak beres. Padahal sebelumnya kami sudah mengajukan surat permohonan resmi atas partai kami. Partai Nasdem di sini ada dua orang, dan kami juga dua dari PKPI,” katanya.

Sedangkan Salman Alfarisi dari Fraksi PKS mengusulkan, karena belum ada keputusan dalam sidang paripurna itu, sebaiknya dikosongkan saja nama dari fraksi gabungan itu, untuk kemudian disepakati kembali melalui banmus dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Nanda kembali menegaskan rapat untuk diskors. Bersama Ihwan Ritonga, ia lantas mengajak perundingan dengan Fraksi Pernas, ketua-ketua fraksi dan sejumlah anggota dewan lainnya. Didampingi Bahrumsyah, Nanda juga tampak menjumpai Andi Lumbangaol, di mana menegaskan untuk perubahan ketua fraksi bisa dilakukan pada bulan depan. Ketegangan pun tampak mereda, dan Andi sepakat dengan keputusan tersebut. Akhirnya susunan personalia alat kelengkapan dewan 2016 pun diumumkan. Bahrum juga minta agar segera diselesaikan pergantian ketua Fraksi Pernas, setelah usai paripurna komposisi yang baru tersebut.

Sebelumnya kepada wartawan, Andi juga menyatakan setiap tahun harus ada pergantian ketua fraksi. “Dua tahun belakangan ini ketua Fraksi Pernas dari Nasdem. Masak ketika kami ajukan untuk tahun ini dari partai kami sebagai ketua fraksi, tidak diindahkan. Harusnya gantian dong,” kata Andi. (prn/ila)

AMINOER RASYID/SUMUT POS SIDANG: Sejumlah anggota dewan melaksanakan sidang paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, belum lama ini. , Rabu (22/10). Sidang paripurna yang dilaksanakan anggota dewan dihadiri wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Busyro Muqodas.
AMINOER RASYID/SUMUT POS
SIDANG: Sejumlah anggota dewan melaksanakan sidang paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Sidang paripurna susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kota Medan diwarnai hujan interupsi, Selasa (8/11) siang. Hal itu ditengarai konflik dualisme Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait penentuan Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Kota Medan.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua Iswanda Ramli (Golkar) dan Ihwan Ritonga (Gerindra). Awalnya suasana paripurna berlangsung lancar. Namun setelah penyampaian sejumlah nama anggota dewan pada susunan personalia yang baru itu ‘disusupi’ surat dari PKPI, suasana berubah menjadi riuh. Hujan interupsi pun terjadi dan membuat pusing Iswanda Ramli selaku pimpinan rapat.

“Apakah paripurna ini bisa kita teruskan dengan kekosongan dari Fraksi Pernas?” tanya Iswanda Ramli. Sontak sejumlah anggota dewan seperti Ketua Fraksi PAN HT Bahrumsyah, Ketua Fraksi Golkar Ilhamsyah, Ketua Fraksi PKS M Nasir, anggota Fraksi PDIP Boydo HK Panjaitan, Andi Lumbangaol dan Beston Sinaga yang berasal dari PKPI angkat bicara.

HT Bahrumsyah berpandangan, agenda paripurna pada hari itu tidak bisa dikaitkan dengan internal partai manapun. “Paripurna inikan sudah melalui tata terbit yang ada. Tidak bisa  karena ada surat mentah dari PKPI, terus serta-merta dijadikan alasan susunan alat kelengkapan dewan yang baru ini tidak diumumkan,” katanya.

Dia malah balik bertanya kepada pimpinan dewan, apakah selama ini DPRD Medan mengakui Maruli Tua Tarigan sebagai Ketua Fraksi Pernas. “Kalau masih (Maruli diakui Ketua Fraksi Pernas), maka kita lanjutkan saja paripurna ini,” kata Bahrum.

Ia menegaskan, untuk pemilihan ketua fraksi harus dilakukan melalui paripurna dan diagenda tersendiri. Surat dari partai mereka (PKPI) itu nantinya diajukan ke pimpinan lagi, dan oleh pimpinan akan mendiskusikan itu. “Setelah itu baru diagendakan di badan musyawarah (banmus) untuk diparipurnakan. Kalau kita cuma cakap-cakap begini, sama seperti di STM (Serikat Tolong Menolong). Ini lembaga negara yang punya mekanisme dan tatib,” jelas Bahrum.

Pandangan senada disampaikan Ilhamsyah. Dia menegaskan dalam paripurna itu tidak ada urusan internal partai lain. “Jadi tolong itu diselesaikan nanti oleh partai mereka,” sebutnya.

Sedangkan Boydo HK Panjaitan coba membuat manuver melalui komentarnya.  “Suratnya ini kan ada, namun tidak ada tanda tangan sekretaris fraksi. Ini bagaimana pimpinan? Harusnya kita clearkan dulu,” katanya.

Mendengar perdebatan tersebut, Nanda Ramli akhirnya menskors sidang selama 15 menit. Meski begitu, sebelum menskors rapat sejumlah anggota dewan kembali intrupsi. “Ada baiknya pimpinan dewan dan ketua-ketua fraksi berkumpul di Ruang Sekwan untuk mengambil kesimpulan dulu. Bagaimana? Setuju?  Pimpinan, kita harus memutuskan saat ini juga. Agenda paripurna ini tidak bisa dikaitkan dengan urusan internal partai,” kata Bahrum menyangga.

Di tengah interupsi tersebut, Andi Lumbangaol turut memberikan pandangannya.”Sudah kosongkan saja Fraksi Pernas, karena Fraksi Pernas tidak beres. Padahal sebelumnya kami sudah mengajukan surat permohonan resmi atas partai kami. Partai Nasdem di sini ada dua orang, dan kami juga dua dari PKPI,” katanya.

Sedangkan Salman Alfarisi dari Fraksi PKS mengusulkan, karena belum ada keputusan dalam sidang paripurna itu, sebaiknya dikosongkan saja nama dari fraksi gabungan itu, untuk kemudian disepakati kembali melalui banmus dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Nanda kembali menegaskan rapat untuk diskors. Bersama Ihwan Ritonga, ia lantas mengajak perundingan dengan Fraksi Pernas, ketua-ketua fraksi dan sejumlah anggota dewan lainnya. Didampingi Bahrumsyah, Nanda juga tampak menjumpai Andi Lumbangaol, di mana menegaskan untuk perubahan ketua fraksi bisa dilakukan pada bulan depan. Ketegangan pun tampak mereda, dan Andi sepakat dengan keputusan tersebut. Akhirnya susunan personalia alat kelengkapan dewan 2016 pun diumumkan. Bahrum juga minta agar segera diselesaikan pergantian ketua Fraksi Pernas, setelah usai paripurna komposisi yang baru tersebut.

Sebelumnya kepada wartawan, Andi juga menyatakan setiap tahun harus ada pergantian ketua fraksi. “Dua tahun belakangan ini ketua Fraksi Pernas dari Nasdem. Masak ketika kami ajukan untuk tahun ini dari partai kami sebagai ketua fraksi, tidak diindahkan. Harusnya gantian dong,” kata Andi. (prn/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/