Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di forum MABIMS mengajak sama-sama menyurati pemerintah Saudi, Supaya kuota haji tidak lagi dipotong.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Urusan lamanya antrean haji tidak hanya dialami Indonesia. Tetapi juga dirasakan negeri jiran Malaysia. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di forum MABIMS mengajak sama-sama menyurati pemerintah Saudi. Supaya kuota haji tidak lagi dipotong.
MABIMS adalah forum pertemuan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lukman yang hadir dalam forum itu mengatakan, kuota haji merupakan salah satu bahasab utama. “Semua resah atas lamanya antrian haji,” katanya. Dia mengungkapkan antrian haji terlama di Indonesia saat ini sudah mencapai 42 tahun.
Nasib serupa juga dialami oleh Malaysia yang lama antrian hajinya sudah mencapai 93 tahun. Jadi di Malaysia, sekalipun bayi baru lahir langsung daftar haji, harus antri sepanjang hayatnya. Lamanya antrian haji di Malaysia sudah hampir satu abad.
Sementara itu lama antrian hani di Singapura sekitar 35 tahun. Sedangkan antrian berhaji di Brunei Darusaalam masih pendek hanya 3-5 tahun saja.
Lukman menuturkan semua anggota forum Mabims mengeluh kebijakan pemangkasan kuota haji. Indonesia sendiri kuota haji dipangkas dari 211 ribu menjadi 168.800 orang jamaah. Sementara kuota haji Malaysia juga dipangkas tinggal sekitar 22 ribu jamaah. Kemudian kuota haji Singapura ada 680 jamaah dan Brunei Darussalam hanya 300-an jamaah.
“Indonesia sudah berkirim surat ke Saudi supaya kuota kembali normal,” jelasnya. Negara anggota forum MABIMS lainnya diharapkan juga ikut melayangkan surat serupa ke Saudi. Harapannya semakin banyak yang mendesak, Saudi bisa mengabulkannya.
Selain soal kuota haji, forum MABIMS juga kompak soal visa haji atau umrah berbayar. Bagi Indonesia dan Malaysia yang jumlah penduduknya besar, kebijakan visa berbayar itu sangat memberatkan. Surat permohonan penjelasan visa berbayar yang dilayangkan pemerintah Indonesia juga belum mendapatkan jawaban dari Saudi. “Indonesia mengusulkan jamaah umrah dikecualikan aturan visa berbayar. Ternyata forum MABIMS juga menyambut baik,” kata dia. (wan/jpg/adz)
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di forum MABIMS mengajak sama-sama menyurati pemerintah Saudi, Supaya kuota haji tidak lagi dipotong.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Urusan lamanya antrean haji tidak hanya dialami Indonesia. Tetapi juga dirasakan negeri jiran Malaysia. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di forum MABIMS mengajak sama-sama menyurati pemerintah Saudi. Supaya kuota haji tidak lagi dipotong.
MABIMS adalah forum pertemuan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lukman yang hadir dalam forum itu mengatakan, kuota haji merupakan salah satu bahasab utama. “Semua resah atas lamanya antrian haji,” katanya. Dia mengungkapkan antrian haji terlama di Indonesia saat ini sudah mencapai 42 tahun.
Nasib serupa juga dialami oleh Malaysia yang lama antrian hajinya sudah mencapai 93 tahun. Jadi di Malaysia, sekalipun bayi baru lahir langsung daftar haji, harus antri sepanjang hayatnya. Lamanya antrian haji di Malaysia sudah hampir satu abad.
Sementara itu lama antrian hani di Singapura sekitar 35 tahun. Sedangkan antrian berhaji di Brunei Darusaalam masih pendek hanya 3-5 tahun saja.
Lukman menuturkan semua anggota forum Mabims mengeluh kebijakan pemangkasan kuota haji. Indonesia sendiri kuota haji dipangkas dari 211 ribu menjadi 168.800 orang jamaah. Sementara kuota haji Malaysia juga dipangkas tinggal sekitar 22 ribu jamaah. Kemudian kuota haji Singapura ada 680 jamaah dan Brunei Darussalam hanya 300-an jamaah.
“Indonesia sudah berkirim surat ke Saudi supaya kuota kembali normal,” jelasnya. Negara anggota forum MABIMS lainnya diharapkan juga ikut melayangkan surat serupa ke Saudi. Harapannya semakin banyak yang mendesak, Saudi bisa mengabulkannya.
Selain soal kuota haji, forum MABIMS juga kompak soal visa haji atau umrah berbayar. Bagi Indonesia dan Malaysia yang jumlah penduduknya besar, kebijakan visa berbayar itu sangat memberatkan. Surat permohonan penjelasan visa berbayar yang dilayangkan pemerintah Indonesia juga belum mendapatkan jawaban dari Saudi. “Indonesia mengusulkan jamaah umrah dikecualikan aturan visa berbayar. Ternyata forum MABIMS juga menyambut baik,” kata dia. (wan/jpg/adz)
