25 C
Medan
Monday, July 1, 2024

Tanggul di Pinggir Sungai Deli Dibangun Paling Lambat April 2022

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution berkolaborasi dengan Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani banjir di Kota Medan. Salah satunya, program perbaikan pintu kanal Medan Johor dan pembuatan tanggul di pinggir Sungai Deli.

Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir ini, pintu kanal tersebut dalam kondisi rusak. Kerusakan ini mengakibatkan volume air yang masuk ke Sungai Deli tidak terbendung dan tidak bisa dibatasi, sementara air yang masuk ke kanal sangat minim, sehingga mengakibatkan banjir.

Pemko Medan pun mengklaim, Kementerian PUPR melalui BWSS II telah sepakat untuk melakukan perbaikan pintu kanal Sungai Deli tersebut. BWSS II berjanji, pekerjaan itu akan dimulai paling lambat April 2022 ini.

“Tahun lalu sudah dianggarkan, tetapi karena proses pengadaannya makan waktu, dijanjikan Kementeriaan PUPR melalui BWSS II pada bulan April atau semester pertama di tahun ini pintunya bisa datang dan dibangun,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, Jumat (7/1).

Dikatakan Benny, nantinya tutup-buka pintu kanal akan dapat dikendalikan. Sebab, kerusakan juga menyebabkan pintu kanal sulit untuk dibuka maupun ditutup.”Dengan bisa dikendalikannya tutup-buka pintu kanal ini, maka air yang masuk ke Sungai Deli akan lebih terkendali. Kalau terjadi kelebihan debit air, maka akan dimasukkan ke kanal,” ujarnya.

Menurut Benny, tidak bisa dikendalikannya tutup-buka pintu kanal ini menyebabkan tidak diketahuinya kondisi normal Sungai Deli. Karena itu, diperlukan perbaikan sesegera mungkin.”Setelah pintu kanal itu diperbaiki, baru dapat diketahui kondisi normal Sungai Deli. Kalau masih ada yang tergenang setelah perbaikan, maka itu adalah wilayah bantaran sungai,” katanya.

Dijelaskan mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan itu, bantaran sungai merupakan daerah yang lebih rendah dari permukaan air normal. Apalagi sebenarnya, tidak boleh ada pemukiman di bantaran sungai.

“Untuk itu, maka akan dilakukan beberapa upaya lain yang anggarannya sudah dialokasikan BWSS II, tapi secara terbatas. Pendekatannya melalui pembuatan turap atau retaining wall atau tanggul di pinggir Sungai Deli,” jelasnya.

Saat ini, kata Benny, Pemko Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan sedang mempersiapkan langkah-langkah sosialisasi untuk konsolidasi lahan. Hal ini dilakukan, agar warga di bantaran sungai bersedia pindah atau berubah dengan menggunakan pola pemukiman vertikal.

Terkait besaran anggaran untuk kedua program ini, Benny Iskandar mengatakan belum mengetahuinya secara pasti.”Anggaran ada di BWSS II. Kalau tidak salah, untuk pembuatan tanggul sekitar Rp18 miliar, sedang untuk pintu air kita belum ada informasi berapa anggarannya,” tambahnya.

Benny menerangkan, program-program pengendalian banjir Kementerian PUPR di Medan ini merupakan tindaklanjut dari usulan yang disampaikan Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan.”Usulan ini disampaikan Pak Wali disertai analisis yang mendalam,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution mengaku menyambutnya dengan baik. Ia berharap, pembangunan tanggul di bantaran Sungai Deli dapat membantu penanganan banjir di Kota Medan.

“Kalau memang akan dibangun di Bulan April ini, tentu bagus sekali. Kita harapkan bisa segera terealisasi,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Jumat (7/1).

Dikatakan politisi Partai Gerindra DPRD Medan itu, setiap penanganan banjir, khususnya normalisasi sungai dan bantarannya, wajib melalui analisis kajian yang mendalam. Dalam artian, Pemko Medan tidak hanya berkewajiban untuk menyelesaikan proyek pengerjaannya, tetapi juga harus bisa memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan memang menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada, yakni masalah banjir.

“Jangan justru pekerjaannya selesai, tapi masalahnya tidak selesai. Makanya ketika kita mendengar bahwa pembangunan itu sudah melalui kajian analisis yang mendalam, kita sangat bersyukur dan berharap pembangunan itu segera terwujud. Kita dukung kinerja Wali Kota Medan dalam hal ini,” pungkasnya. (map/ila)

 

 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution berkolaborasi dengan Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani banjir di Kota Medan. Salah satunya, program perbaikan pintu kanal Medan Johor dan pembuatan tanggul di pinggir Sungai Deli.

Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir ini, pintu kanal tersebut dalam kondisi rusak. Kerusakan ini mengakibatkan volume air yang masuk ke Sungai Deli tidak terbendung dan tidak bisa dibatasi, sementara air yang masuk ke kanal sangat minim, sehingga mengakibatkan banjir.

Pemko Medan pun mengklaim, Kementerian PUPR melalui BWSS II telah sepakat untuk melakukan perbaikan pintu kanal Sungai Deli tersebut. BWSS II berjanji, pekerjaan itu akan dimulai paling lambat April 2022 ini.

“Tahun lalu sudah dianggarkan, tetapi karena proses pengadaannya makan waktu, dijanjikan Kementeriaan PUPR melalui BWSS II pada bulan April atau semester pertama di tahun ini pintunya bisa datang dan dibangun,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, Jumat (7/1).

Dikatakan Benny, nantinya tutup-buka pintu kanal akan dapat dikendalikan. Sebab, kerusakan juga menyebabkan pintu kanal sulit untuk dibuka maupun ditutup.”Dengan bisa dikendalikannya tutup-buka pintu kanal ini, maka air yang masuk ke Sungai Deli akan lebih terkendali. Kalau terjadi kelebihan debit air, maka akan dimasukkan ke kanal,” ujarnya.

Menurut Benny, tidak bisa dikendalikannya tutup-buka pintu kanal ini menyebabkan tidak diketahuinya kondisi normal Sungai Deli. Karena itu, diperlukan perbaikan sesegera mungkin.”Setelah pintu kanal itu diperbaiki, baru dapat diketahui kondisi normal Sungai Deli. Kalau masih ada yang tergenang setelah perbaikan, maka itu adalah wilayah bantaran sungai,” katanya.

Dijelaskan mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan itu, bantaran sungai merupakan daerah yang lebih rendah dari permukaan air normal. Apalagi sebenarnya, tidak boleh ada pemukiman di bantaran sungai.

“Untuk itu, maka akan dilakukan beberapa upaya lain yang anggarannya sudah dialokasikan BWSS II, tapi secara terbatas. Pendekatannya melalui pembuatan turap atau retaining wall atau tanggul di pinggir Sungai Deli,” jelasnya.

Saat ini, kata Benny, Pemko Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan sedang mempersiapkan langkah-langkah sosialisasi untuk konsolidasi lahan. Hal ini dilakukan, agar warga di bantaran sungai bersedia pindah atau berubah dengan menggunakan pola pemukiman vertikal.

Terkait besaran anggaran untuk kedua program ini, Benny Iskandar mengatakan belum mengetahuinya secara pasti.”Anggaran ada di BWSS II. Kalau tidak salah, untuk pembuatan tanggul sekitar Rp18 miliar, sedang untuk pintu air kita belum ada informasi berapa anggarannya,” tambahnya.

Benny menerangkan, program-program pengendalian banjir Kementerian PUPR di Medan ini merupakan tindaklanjut dari usulan yang disampaikan Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan.”Usulan ini disampaikan Pak Wali disertai analisis yang mendalam,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution mengaku menyambutnya dengan baik. Ia berharap, pembangunan tanggul di bantaran Sungai Deli dapat membantu penanganan banjir di Kota Medan.

“Kalau memang akan dibangun di Bulan April ini, tentu bagus sekali. Kita harapkan bisa segera terealisasi,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Jumat (7/1).

Dikatakan politisi Partai Gerindra DPRD Medan itu, setiap penanganan banjir, khususnya normalisasi sungai dan bantarannya, wajib melalui analisis kajian yang mendalam. Dalam artian, Pemko Medan tidak hanya berkewajiban untuk menyelesaikan proyek pengerjaannya, tetapi juga harus bisa memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan memang menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada, yakni masalah banjir.

“Jangan justru pekerjaannya selesai, tapi masalahnya tidak selesai. Makanya ketika kita mendengar bahwa pembangunan itu sudah melalui kajian analisis yang mendalam, kita sangat bersyukur dan berharap pembangunan itu segera terwujud. Kita dukung kinerja Wali Kota Medan dalam hal ini,” pungkasnya. (map/ila)

 

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/