Kantor Gubsu: Suasana di depan kantor Gubsu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sistem pengamanan melalui Closed Circuit Television (cctv) di Kantor Gubsu masih belum terintegrasi dengan baik. Sistem dan pengelolaannya masih terpencar di beberapa unit satuan kerja.
“Iya memang benar, kalau CCTV yang ada saat ini belum terintegrasi. Sejak dulu sistem pengelolaannya berada di satuan unit masing-masing, sesuai kebutuhan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprovsu, Zulkifli Taufik pada wartawan, Senin (9/2).
Khusus untuk Satpol PP, sebutnya, pihaknya sekarang mengelola 40 titik CCTV. Semuanya berada di luar gedung Kantor Gubsu. Dari jumlah itu, setidaknya ada empat titik yang rusak. “Kita hanya memantau aktivitas kegiatan bawah di luar ruangan. Termasuk depan pagar kantor Gubsu dan kelilingnya depan dan belakang,” sebutnya.
Kondisi saat ini, kata dia, sudah bisa memadai. Walaupun untuk mendapatkan gambar orang masih belum maksimal. Soalnya, berdasarkan luas area yang dicover dengan jumlah kamera CCTV belum sepadan.
“Kalaupun ada gambar orang tidak terlihat jelas wajahnya. Kecuali orang dalam atau PNS, kita bisa tahu. Tapi kalau orang luar yang tidak dikenal, sulit untuk melihat jelas orangnya dalam gambar CCTV. Sebaiknya setiap lima meter ada satu kamera baru bisa dapat gambar yang jelas,” ucapnya.
Sementara untuk pantauan keamanan dari dalam gedung, jika terjadi hal-hal negatif, mereka berkoordinasi cepat dengan biro atau satuan unit kerja yang ada. “Jika terjadi sesuatu, petugas melaporkan ke kita, kemudian sama-sama membuka gambar CCTV yang ada sama biro tersebut,” tambahnya.
Zulkifli tak menampik akan lebih efektif dan efisien kalau sistem pengelolaan CCTV cukup di satu sistem di bawah kendali. Dirinya juga menegaskan, bahwa untuk keamanan di luar gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihaknya. “Semuanya memang ada lebih dan kurangnya,” ucap Zulkifli.
Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setdaprovsu, Isyrin Usman mengatakan, ihwal inventarisasi aset seperti CCTV ada di bagian pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset. “Soal CCTV itu bukan di kita. Begitupun anggarannya. Inventarisasi asetnya terdata di bagian pengadaan kita,” ucapnya.
Isyrin menambahkan, pengadaan CCTV pada satuan kerja tergantung kebutuhan masing-masing. Seperti halnya yang terdapat di ruang Badan Kepegawaian Daerah, Biro Umum, Biro Keuangan dan biro lainnya, termasuk di ruangan Wakil Gubsu, Sekda, dan lantai 10 ruangan Gubsu. “Yang jelas soal pengadaan itu bukan kita yang nangani. Masing-masing satuan mengajukan permohonan untuk itu,” pungkasnya. (prn/ila)
