MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertengkaran dua anggota DPRD Sumut fraksi Partai Demokrat, Mustofawiyah Sitompul dan Guntur Manurung memasuki babak baru. Setelah saling tuding, kini keduanya malah saling bantah terlibat kasus uang suap.
Saat ditemui wartawan, Mustofawiyah yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Sumut itu mengaku dirinya tidak melakukan apa yang dituduhkan Guntur. Menurutnya apa yang terjadi usai sidang paripurna tersebut, berawal dari interupsi dirinya soal wacana pembentukan pansus Danau Toba terkait kelestarian alam sekitar danau. Pansus itu berdasarkan hasil rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi A B dan D dengan Balai Lingkungan Hidup Sumut, beberapa waktu lalu. Namun interupsinya disanggah oleh anggota dewan yang lain termasuk Guntur.
“Dia (Guntur) lebih dulu berkata kasar dan memaki-maki saya. Tetapi saya diam saja, karena sejak lama saya sudah menganggap dia seperti anak-anak. Saya tidak pernah takut menghadapi dia,” ujar Mutofawiyah kepada wartawan, Selasa (9/6).
Dirinya bahkan menyebutkan pertengkaran itu adalah sudah terjadi tiga kali. Namun karena menurutnya hal tersebut tidak perlu direspon, maka ia memilih diam. Sekalipun diakuinya banyak anggota dewan lain yang mempertanyakan dan menyayangkan kejadian tersebut. Sebab sebagai wakil rakyat yang terhormat, tidak seharusnya menunjukkan sikap kurang etis tersebut.
“Ini terkait soal institusi. Dia (Guntur) udah tiga kali ngajak saya berantam. Jadi ini yang keempat kali. Tapi saya tidak mau meladeni yang seperti itu. Itupun jadi heboh, banyak yang menelepon saya,” katanya. Mustofawiyah juga mengaku siap dipanggil fraksi atau pimpinan partai Demokrat Sumut. Ia akan mengklarifikasi kejadian tersebut. Sebab menurutnya, apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar. “Ini saya serahkan fraksi dan DPD. Silahkan (fraksi) ambil sikap, saya siap mengklarifikasi,” sebutnya.
Sementara Guntur Manurung justru menyesalkan pernyataan rekan sesama fraksinya itu yang terkesan menuding ada unsur kesengajaan membatalkan rencana pembentukan panitia khusus pansus Danau Toba DPRD Sumut tahun 2015.
“Tidak benar rencana pembatalan Pansus Danau Toba berasal dari saya, tetapi ditunda. Itupun berasal dari rekomendasi hasil rapat kerja Badan Musyawarah,” ujar Guntur.
Dirinya juga menyesalkan tuduhan yang disampaikan Mustofawiyah seolah-olah ada nuansa gratifikasi dibalik wacana penundaan Pansus Danau Toba DPRD Sumut tersebut. Ia juga membantah tudingan yang menyebutkan dirinya telah menerima sejumlah uang untuk menyetujui keputusan rapat paripurna Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut tahun 2014.
“Saya tidak pernah menerima uang yang dituduhkan oleh Mustofawiyah,” ujarnya. Terkait tudingan itu, dirinya menegaskan siap melakukan klarifikasi melalui rapat internal Fraksi Partai Demokrat maupun Badan Kehormatan DPRD (BKD) Sumut. Ia justru menilai bahwa Ketua Komisi D itu kurang menjunjung tinggi etika dan semangat kekompakan, baik antar sesama anggota fraksi maupun dengan legislator lain. “Saya juga selalu mendengar keluhan kawan-kawan di DPRD Sumut yang merasa ‘kurang nyaman’ dengan tingkah polah Mustofawiyah,” tambahnya.
