MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komisi II DPRD Kota Medan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan untuk merealisasikan pendidikan Akademi komunitas. Hal itu harus direalisasikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terwujudnya Indonesia emas 2045.
Dorongan dan saran itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan Benny Sinomba Siregar SE dalam rapat evaluasi anggaran semester I Tahun 2024 di ruang komisi II DPRD Medan, Selasa (9/7/2024) sore.
Dikatakan Sudari didampingi Anggota Komisi II Modesta Marpaung, Disdikbud Kota Medan harus menghadirkan sekolah akademi komunitas di Kota Medan. Sekolah tersebut nantinya diharapkan dapat memiliki jurusan yang disesuaikan dengan kearifan lokal daerah Kota Medan.
“Harapan kita, sekolah akademi komunitas bisa hadir di Medan. Untuk itu, Disdikbud Medan harus membuat dan menjalankan program itu dengan ‘menjemput bola’ ke Kementerian Pendidikan,” ujar Sudari kepada Benny Sinomba Siregar yang didampingi sejumlah Kabid dan staf di Disdikbud Medan.
Dikatakan Sudari, nantinya para lulusan Akademi Komunitas harus siap menghadapi dunia kerja dan mampu membuka usaha secara mandiri.
“Sebab saat ini banyak lulusan sarjana namun tidak mampu menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki untuk berkarya mandiri,” kata Sudari.
Menurut Sudari, saat ini bagi kaum milenial, terutama generasi Gen Z harus mampu menguasai hilirisasi digital.
“Makanya Disdikbud harus mampu berinovasi menyahuti kebutuhan itu,” tuturnya.
Masih dalam rapat, pendapat gayung bersambut disampaikan Modesta Marpaung terkait dukungan program Akademi Komunitas.
“Untuk mewujudkan program itu, kami siap mendukung pengalokasian anggaran di P -APBD Pemko Medan TA 2024,” ucapnya serius.
Menurut Modesta, dirianya sangat mendukung penuh penambahan anggaran bagi pendidikan, apalagi untuk kepentingan masyarakat banyak. Dikatakannya, anggaran pendidikan bagi masyarakat kecil patut diperjuangkan. Bahkan, Komisi II mendorong agar pendidikan sebagai pelayanan dasar tidak sampai dilakukan pemotongan anggaran dengan alasan efisiensi.
“Kalau harus terjadi efisiensi anggaran, jangan dipotong dari program jenis bantuan pendidikan yang seyogianya untuk warga prasejahtera,” tegasnya.
Menanggapi saran dan kritikan Komisi II DPRD Medan itu, Kepala Disdikbud Kota Medan, Benny Sinomba Siregar SE menyambut baik program tersebut. Benny pun mengaku akan menindaklanjutinya.
“Terima kasih atas sarannya, kami tetap berharap dukungan dan masukan dari semua pihak terutama dari Komisi II DPRD Medan selaku counterpart kami,” pungkasnya.
(map/han)
