PIRNGADI: Suasana Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Gaji tenaga honorer rumah sakit ini belum juga dibayarkan secara penuh.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan pegawai honorer RSUD dr Pirngadi Medan sepertinya harus bersabar dan berbesar hati menunggu pembayaran gaji yang tertunggak. Sebab, Pemko Medan tak bisa membantu karena tidak bisa memberikan penyertaan modal yang lebih dari APBD kepada RSU Pirngadi karena kini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, gaji pegawai honorer rumah sakit tersebut baru dibayar satu bulan. Sedangkan sisanya masih tertunggak. “Untuk membayarkan n
gaji pegawai honor, Pirngadi mengandalkan dari klaim BPJS Kesehatan. Tapi, Dirut Pirngadi sedang mencari solusi dan nanti dibicarakan kepada pegawai,” katanya diwawancarai ketika sidak ke Pusat Pasar Medan, Selasa (9/10).
Menurut Eldin, penyebab tertunggaknya gaji pegawai honor selain dari klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan karena pendapatan RSUD dr Pirngadi Medan mulai menurun. Soalnya, sudah terbagi-bagi wilayahnya untuk pasien yang berstatus BPJS.
“Kita sedang benahi lagi untuk mencari solusinya bagaimana. Tapi, yang jelas kita tidak bisa menggunakan APBD lagi untuk membayarkan gaji pegawai karena tidak ada aturan yang membolehkan,” tukasnya.
Sebelumnya, pasca didemo oleh pegawai honor yang belum menerima gaji, manajemen RSUD dr Pirngadi Medan membayarkan satu bulan gaji. Hal itu diakui Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin.
“Sebenarnya, sebelum mereka berdemo (Kamis, 4/10), sudah saya bilangi akan dibayar (gaji mereka). Pembayaran itu dapat dilakukan setelah menerima pembayaran klaim BPJS Kesehatan dua hari lalu (2/10). Namun, pembayaran klaim BPJS yang diterima baru Rp6 miliar dari Rp20 miliar tagihan yang diajukan,” ujar Edison.
Oleh karena itu, lanjut dia, Rp1 miliar digunakan membayar 1 bulan gaji 600 pegawai honor. Sisanya membayar obat dan operasional lainnya seperti pengecatan tembok ruangan.
Disinggung soal kapan sisa tagihan klaim BPJS akan kembali dibayar, Edison mengaku tidak mengetahuinya.
Pihaknya tidak bisa memaksa BPJS Kesehatan, terlebih masalah yang dialami BPJS Kesehatan merupakan masalah nasional. “Kalau masalah pasien sepi, bukal soal gaji tidak dibayar namun karena sistem rayon saat ini. Jadi kalau dirujuk, tidak bisa langsung ke sini karena harus ke rumah sakit tipe C dulu,” pungkasnya. (ris/ila)
